Sinergi Total Provinsi, Kabupaten, dan Kota sebagai Fondasi Utama Pembangunan Maluku
Oleh: Basa Alim Tualeka (obasa)
1. Pendahuluan: Maluku dan Tantangan Pembangunan Kepulauan
Portal Suara Academia: Pemerintahan Gubernur Hendrik Lewerissa telah memasuki tahun pertama. Dalam konteks Maluku sebagai provinsi kepulauan, satu tahun pemerintahan bukan hanya soal capaian administratif, melainkan soal arah dan fondasi pembangunan yang diletakkan untuk jangka panjang. Maluku tidak bisa disamakan dengan provinsi daratan. Karakter kepulauan, rentang kendali yang luas, biaya logistik tinggi, serta ketimpangan antarwilayah menjadikan pembangunan Maluku membutuhkan pendekatan yang terpadu, kolektif, dan bersinergi secara total.
Karena itu, setiap evaluasi pembangunan Maluku harus dimulai dari kesadaran bahwa Maluku tidak dibangun oleh satu level pemerintahan saja. Provinsi, kabupaten, dan kota adalah satu kesatuan sistem pemerintahan daerah yang tidak boleh berjalan sendiri-sendiri.
2. Kesalahan Paradigma: Pembangunan Bukan Tanggung Jawab Provinsi Semata
Masih sering dijumpai pandangan publik yang menempatkan seluruh beban pembangunan Maluku di pundak Pemerintah Provinsi. Paradigma ini keliru. Secara hukum, administratif, dan politik, pembangunan daerah merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan pemerintah kota, sesuai pembagian kewenangan yang diatur dalam sistem pemerintahan daerah.
Jika pembangunan gagal, bukan hanya provinsi yang harus dievaluasi, tetapi juga sejauh mana kabupaten dan kota berperan aktif, serta seberapa kuat koordinasi dan sinergi antarpemerintahan tersebut.
3. Sinergi Total sebagai Syarat Mutlak, Bukan Pilihan
Sinergi antara provinsi, kabupaten, dan kota bukan sekadar jargon koordinasi atau rutinitas rapat formal. Sinergi total berarti kesatuan visi, keselarasan perencanaan, integrasi program, dan konsistensi pelaksanaan.
Tanpa sinergi total:
- Program pembangunan akan tumpang tindih
- Anggaran menjadi tidak efisien
- Dampak pembangunan tidak terasa langsung oleh rakyat
Bagi Maluku yang memiliki keterbatasan fiskal, sinergi adalah kebutuhan mutlak, bukan sekadar pilihan kebijakan.
4. Perencanaan Terpadu sebagai Titik Awal
Sinergi total harus dimulai dari tahap perencanaan pembangunan. RPJMD Provinsi Maluku harus benar-benar menjadi payung strategis bagi RPJMD kabupaten dan kota. Program prioritas provinsi tidak boleh berjalan paralel tanpa koneksi dengan program kabupaten/kota.
Sebaliknya, pemerintah kabupaten dan kota wajib memastikan bahwa kebutuhan riil masyarakatnya diartikulasikan secara jelas dan masuk dalam perencanaan pembangunan provinsi. Tanpa perencanaan terpadu, pembangunan hanya akan menjadi kumpulan proyek tanpa arah besar.
5. Efisiensi Anggaran Menuntut Kerja Bersama
Kebijakan nasional tentang efisiensi anggaran berdampak langsung terhadap kapasitas fiskal daerah, termasuk Maluku. Dalam kondisi anggaran terbatas, ego sektoral dan ego wilayah harus ditanggalkan.
Efisiensi anggaran hanya akan efektif jika:
- Program lintas kabupaten/kota diperkuat
- Infrastruktur strategis dirancang berbasis kawasan
- Layanan publik dikembangkan secara regional
Tanpa sinergi, efisiensi justru berubah menjadi pemangk,asan yang melemahkan pembangunan.
6. Peran Pemerintah Provinsi sebagai Dirigen Pembangunan
Dalam sinergi total, Pemerintah Provinsi Maluku harus berperan sebagai dirigen pembangunan daerah. Provinsi bukan sekadar pelaksana program, tetapi pengarah, penghubung, dan penguat kebijakan antarwilayah.
Provinsi juga memiliki tanggung jawab strategis memperjuangkan kepentingan Maluku di tingkat nasional, termasuk kebijakan afirmatif bagi daerah kepulauan, alokasi anggaran, dan perlindungan sumber daya laut.
Namun peran ini hanya efektif jika dibangun dengan pendekatan kemitraan, bukan instruksi sepihak.
7. Kabupaten dan Kota sebagai Garda Terdepan Pembangunan
Kabupaten dan kota adalah garda terdepan pembangunan, karena paling dekat dengan rakyat. Mereka yang mengetahui secara langsung persoalan pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, dan ekonomi masyarakat.
Karena itu, pemerintah kabupaten dan kota tidak boleh pasif menunggu kebijakan provinsi. Mereka harus:
- Aktif menyampaikan kebutuhan daerah
- Berani berinovasi sesuai karakter wilayah
- Siap bersinergi lintas kabupaten/kota
Sinergi bukan berarti kehilangan otonomi, tetapi memperkuat daya guna otonomi daerah.
8. Menghapus Ego Sektoral dan Kepentingan Politik Jangka Pendek
Salah satu penghambat utama sinergi di Maluku adalah ego sektoral dan kepentingan politik jangka pendek. Ketika pembangunan dikalahkan oleh kepentingan elektoral, maka rakyatlah yang dirugikan.
Pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota harus menempatkan kepentingan Maluku di atas kepentingan kelompok, partai, atau wilayah tertentu. Tanpa kedewasaan politik, sinergi hanya akan menjadi slogan kosong.
9. Peran Masyarakat dalam Mengawal Sinergi Pemerintahan
Sinergi antarpemerintah daerah membutuhkan dukungan dan pengawasan masyarakat. Partisipasi publik menjadi elemen penting untuk memastikan bahwa kerja sama provinsi–kabupaten–kota benar-benar berjalan dan tidak berhenti di atas kertas.
Masyarakat Maluku memiliki modal sosial kuat melalui nilai pela gandong, kebersamaan, dan solidaritas. Nilai ini harus dihidupkan kembali sebagai fondasi sosial pembangunan.
10. Pembangunan Maluku sebagai Kerja Kolektif
Maluku tidak membutuhkan pemerintahan yang bekerja sendiri-sendiri. Maluku membutuhkan kerja kolektif, kepemimpinan kolaboratif, dan visi bersama. Pembangunan hanya akan berhasil jika setiap level pemerintahan sadar akan perannya dan bersedia berjalan dalam satu irama.
Provinsi tanpa kabupaten dan kota adalah lemah. Kabupaten dan kota tanpa provinsi adalah terfragmentasi. Sinergi total adalah satu-satunya jalan.
11. Makna Strategis “Par Maluku Pung Bae”
“Par Maluku Pung Bae” bukan sekadar slogan emosional. Ia adalah komitmen moral dan politik bahwa pembangunan Maluku harus dilakukan secara bersama, jujur, dan berorientasi pada kepentingan rakyat.
Setiap kebijakan harus diuji dengan satu pertanyaan sederhana: apakah ini benar-benar untuk Maluku, atau hanya untuk kepentingan sesaat?
12. Penutup: Saatnya Bergerak Bersama
Satu tahun pemerintahan Gubernur Hendrik Lewerissa harus menjadi momentum konsolidasi sinergi total antara Pemerintah Provinsi, Kabupaten, dan Kota di Maluku. Masih ada ruang evaluasi, perbaikan, dan penguatan kebijakan.
Namun satu hal yang tidak bisa ditawar: Maluku hanya bisa maju jika dibangun bersama-sama. Tanpa sinergi total, pembangunan akan terus tertinggal. Dengan sinergi, keterbatasan bisa diubah menjadi kekuatan.
Karena Maluku bukan milik satu pemerintahan.
Maluku adalah milik kita semua.
Par Maluku Pung Bae.
