Ketika MBG, Koperasi Desa Merah Putih, Rumah Nelayan dan Harga Gabah Menjadi Arena Politik
(Disampaikan pada Yudisium Semester Genap 2025-2026 FISIP Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, Kamis 20 Agustus 2026)
Oleh: Dr. Drs. Basa Alim Tualeka, M.Si.
Pendahuluan
Portal Suara Academia: Sejumlah kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto sejak 2025–2026 menunjukkan orientasi yang kuat pada program populis dan pemberdayaan ekonomi rakyat. Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP), pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih, perlindungan harga gabah petani, serta berbagai kebijakan pangan dan nelayan ditempatkan sebagai instrumen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Pemerintah, misalnya, mempertahankan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah kering panen pada Rp6.500/kg melalui Inpres Nomor 4 Tahun 2026. Kebijakan tersebut diarahkan untuk melindungi petani sekaligus menjaga cadangan beras nasional.
Di sektor nelayan, pemerintah juga mengembangkan Kampung Nelayan Merah Putih untuk memperkuat posisi tawar nelayan dan rantai usaha perikanan.
Secara politik, kebijakan semacam itu tentu mempunyai dua dimensi: dimensi kebijakan publik dan dimensi politik elektoral.
Keduanya tidak selalu harus dipertentangkan. Pemerintah yang berhasil membuat rakyat sejahtera hampir pasti memperoleh keuntungan politik. Namun, persoalan muncul apabila kebijakan publik semata-mata dipersepsikan sebagai alat membangun elektabilitas partai atau kekuatan politik tertentu.
1. Kebijakan Pro-Rakyat Memang Mempunyai Konsekuensi Politik
Dalam politik demokratis, tidak ada kebijakan pemerintah yang sepenuhnya bebas dari konsekuensi politik.
Ketika pemerintah berhasil:
- meningkatkan pendapatan petani;
- memberikan makanan bergizi kepada anak-anak;
- memperkuat ekonomi desa;
- meningkatkan kesejahteraan nelayan;
- menciptakan lapangan kerja;
- menjaga harga pangan;
- memperkuat koperasi;
- dan meningkatkan daya beli masyarakat,
maka tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah secara logis dapat meningkat.
Dengan demikian, keuntungan elektoral merupakan konsekuensi politik yang wajar dari keberhasilan pemerintahan, tetapi berbeda dengan mengatakan bahwa setiap kebijakan dibuat semata-mata demi kepentingan elektoral.
Ini merupakan garis batas yang penting.
2. MBG sebagai Kebijakan Sosial dan Politik
MBG merupakan salah satu program paling menonjol dari pemerintahan Prabowo.
Program ini bukan hanya menyangkut makanan bagi peserta didik, tetapi berpotensi membentuk rantai ekonomi baru:
petani → peternak → nelayan → koperasi → UMKM → dapur pelayanan → sekolah → masyarakat.
Karena itu, apabila dikelola secara transparan dan efisien, MBG dapat menjadi instrumen redistribusi ekonomi dari anggaran negara menuju masyarakat bawah.
Presiden Prabowo sendiri menegaskan komitmen untuk melanjutkan MBG meskipun program tersebut masih menghadapi berbagai kekurangan.
Secara politik, program yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat tentu mempunyai daya elektoral. Tetapi justru karena itulah pengelolaannya harus semakin transparan.
Program rakyat harus menjadi milik rakyat, bukan milik partai.
3. KDMP: Jangan Sampai Menjadi Mesin Politik Desa
Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih mempunyai potensi strategis karena ditempatkan sebagai bagian dari infrastruktur ekonomi desa.
Pemerintah juga mengaitkan koperasi tersebut dengan rantai pasok pangan dan MBG, sehingga koperasi dapat berfungsi sebagai penghubung antara produksi masyarakat dengan kebutuhan program pemerintah.
Namun terdapat risiko politik yang harus diantisipasi.
Jangan sampai koperasi desa berubah menjadi:
koperasi pemerintah → koperasi penguasa → koperasi partai.
Koperasi harus tetap menjadi milik dan instrumen ekonomi masyarakat.
Pengurusnya harus profesional, transparan, akuntabel dan tidak boleh dijadikan alat mobilisasi politik.
4. Kebijakan Harga Gabah Rp6.500: Petani Harus Menjadi Pemenang
Kebijakan HPP gabah Rp6.500/kg merupakan contoh konkret intervensi pemerintah untuk memberikan perlindungan kepada petani.
Pemerintah menetapkan harga tersebut untuk gabah kering panen dan mempertahankannya pada 2026. Bahkan kebijakan pembelian any quality ditujukan agar petani tidak dirugikan oleh mekanisme rafaksi yang dapat menekan harga di tingkat petani.
Secara politik, kebijakan ini jelas mempunyai daya tarik besar bagi masyarakat pedesaan.
Tetapi ukuran keberhasilannya bukan berapa persen elektabilitas partai meningkat.
Ukuran keberhasilannya adalah:
- Apakah pendapatan bersih petani meningkat?
- Apakah biaya produksi turun?
- Apakah petani memperoleh kepastian pasar?
- Apakah regenerasi petani terjadi?
Jika jawabannya ya, maka kebijakan tersebut mempunyai legitimasi substantif.
5. Rumah dan Kampung Nelayan: Politik Kesejahteraan
Nelayan merupakan kelompok masyarakat yang secara ekonomi sering mempunyai posisi tawar lemah.
Karena itu, pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih dan kebijakan pendukung sektor perikanan dapat menjadi bagian dari strategi memperkuat ekonomi pesisir.
Pada Juli 2026, Presiden Prabowo juga memberikan arahan mengenai harga khusus BBM bagi pengusaha nelayan kapal 30–200 GT untuk membantu daya saing sektor perikanan.
Kebijakan tersebut memperlihatkan bahwa sektor nelayan mulai ditempatkan sebagai bagian penting dalam strategi ekonomi nasional.
6. Apakah Semua Ini untuk Menaikkan Elektabilitas Gerindra?
Pertanyaan tersebut sah dalam kajian politik, tetapi harus dijawab secara akademis dan berdasarkan data.
Tidak tepat apabila langsung menyimpulkan bahwa seluruh kebijakan tersebut dibuat semata-mata untuk menaikkan elektabilitas Partai Gerindra tanpa bukti mengenai motif pembuat kebijakan.
Begitu pula angka 26,6% elektabilitas Gerindra perlu disebutkan hanya apabila jelas sumber surveinya, tanggal surveinya, metode, jumlah responden dan pertanyaan yang digunakan.
Data survei yang tersedia justru menunjukkan bahwa dinamika elektoral Prabowo masih sangat berubah-ubah. Misalnya, survei SMRC Juli 2026 yang diberitakan Katadata mencatat dukungan terhadap Prabowo dalam simulasi semi-terbuka sebesar 14,5%, turun dari 34,9% pada November 2025.
Artinya, klaim mengenai elektabilitas 26,6% tidak boleh diperlakukan sebagai fakta umum tanpa menyebut sumber surveinya.
7. Potensi Konflik di Internal Koalisi
Keberhasilan suatu program pemerintah juga dapat menciptakan persoalan politik baru.
Partai-partai pendukung pemerintah mempunyai kepentingan politik masing-masing. Mereka dapat mendukung kebijakan Presiden, tetapi pada saat bersamaan berusaha menjaga identitas, basis massa dan kepentingan elektoral partainya sendiri.
Di sinilah muncul potensi kompetisi di dalam koalisi.
Jika satu partai dianggap terlalu dominan memanfaatkan keberhasilan pemerintah, partai lain dapat merasa kehilangan ruang politik.
Karena itu, diperlukan komunikasi politik yang sehat:
keberhasilan Presiden adalah keberhasilan pemerintahan, bukan monopoli satu partai.
8. Benarkah Ada Upaya Menggagalkan Program Melalui "Orang Lain"?
Tuduhan bahwa kelompok tertentu menggunakan orang lain, jaringan lain atau kelompok masyarakat untuk melakukan protes dan menggagalkan program pemerintah merupakan klaim serius yang memerlukan bukti.
Dalam demokrasi, kritik, demonstrasi, gugatan hukum dan penolakan terhadap kebijakan pemerintah adalah hak yang sah selama dilakukan secara damai dan sesuai hukum.
Karena itu harus dibedakan antara:
kritik politik yang sah
dengan
operasi politik untuk menggagalkan program pemerintah.
Yang kedua membutuhkan bukti, misalnya komunikasi, koordinasi, pendanaan, instruksi, struktur jaringan atau fakta lain yang dapat diverifikasi.
Tanpa bukti tersebut, lebih tepat menyebutnya sebagai dugaan atau hipotesis politik, bukan fakta.
9. Oposisi Tetap Mempunyai Hak Mengkritik
Pemerintahan yang kuat tidak berarti pemerintahan yang bebas kritik.
Justru program besar seperti MBG, KDMP dan pembangunan ekonomi desa membutuhkan pengawasan masyarakat, DPR, media, akademisi dan organisasi masyarakat sipil.
Kritik terhadap:
- anggaran;
- kualitas makanan;
- distribusi;
- konflik kepentingan;
- pengadaan;
- transparansi;
- efektivitas;
- dan potensi korupsi
tidak boleh otomatis dianggap sebagai usaha menggagalkan program Presiden.
Kritik yang benar justru dapat menyelamatkan program pemerintah dari kegagalan.
10. Pemerintah Harus Memisahkan Negara dan Partai
Ini adalah prinsip paling penting.
Program negara harus mempunyai identitas:
NEGARA → RAKYAT → KESEJAHTERAAN.
Bukan:
NEGARA → PEMERINTAH → PARTAI → ELEKTABILITAS.
Jika program pemerintah terlalu kuat dikaitkan dengan satu partai, maka ketika terjadi masalah, masyarakat dapat menganggap kegagalan program sebagai kegagalan partai.
Sebaliknya, jika keberhasilan program diklaim sebagai keberhasilan seluruh negara, maka legitimasi pemerintah akan lebih kuat.
11. Strategi Politik yang Paling Cerdas
Jika Presiden Prabowo ingin program-programnya berhasil sekaligus memperoleh keuntungan politik secara alami, strategi terbaik bukanlah memobilisasi propaganda politik.
Strategi terbaik adalah:
- Pastikan program tepat sasaran.
- 2Buka anggaran dan pengadaan secara transparan.
- Libatkan masyarakat lokal.
- Libatkan seluruh partai pendukung secara proporsional.
- Berikan ruang kritik kepada oposisi.
- Perkuat pengawasan independen.
- Ukur dampak program dengan indikator yang objektif.
- Pisahkan branding program negara dari branding partai.
- Tindak tegas korupsi dan konflik kepentingan.
- Biarkan rakyat sendiri yang memberikan penilaian politik.
Dengan demikian, elektabilitas tidak perlu "dikejar".
Jika rakyat merasakan manfaat, elektabilitas akan mengikuti.
Kesimpulan
Kebijakan Presiden Prabowo mengenai MBG, KDMP, perlindungan harga gabah, pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih dan berbagai kebijakan ekonomi kerakyatan mempunyai dimensi kesejahteraan sekaligus konsekuensi politik.
Tidak salah apabila keberhasilan kebijakan pemerintah menghasilkan keuntungan elektoral. Dalam demokrasi, kinerja pemerintahan memang dapat diterjemahkan menjadi kepercayaan politik masyarakat.
Namun, harus dijaga agar program negara tidak berubah menjadi instrumen kepentingan satu partai.
Sebaliknya, kritik dan protes dari partai pendukung maupun kelompok oposisi juga tidak boleh otomatis dianggap sebagai operasi untuk menggagalkan program pemerintah. Setiap tuduhan mengenai penggunaan "orang lain" atau "jaringan lain" harus dibuktikan secara objektif.
Pada akhirnya, pertarungan politik yang sehat bukanlah:
siapa yang paling berhasil mengklaim program pemerintah,
melainkan:
siapa yang paling mampu menghadirkan negara yang membuat rakyat petani, nelayan, pekerja, pelaku UMKM, anak-anak sekolah dan masyarakat desa hidup lebih sejahtera.
Karena ukuran tertinggi keberhasilan politik bukanlah elektabilitas partai, melainkan kesejahteraan rakyat dan kepercayaan masyarakat kepada negara.
Politik yang pro-rakyat tidak perlu banyak dikampanyekan. Jika rakyat benar-benar merasakan manfaatnya, rakyat sendiri yang akan menjadi saksi, penilai, sekaligus pemberi legitimasi. (Obasa)
Portal Suara Academia hadir sebagai platform akademis berkualitas dengan artikel ilmiah, diskusi panel, dan ulasan buku oleh Profesional dan Akademisi terkemuka, dengan standar tinggi dan etika yang ketat.
