Analisis Dr. Basa Alim Tualeka, M.Si terhadap Wacana Pemilihan Kepala Daerah oleh DPRD oleh Prabowo.
Pendapat
Prabowo Wacana Kepala Daerah Dipilih DPRD, Sebut Lebih Efisien
13 Desember 2024
Prabowo Subianto /Net
KABARSEKILAS.COM – Presiden RI Prabowo Subianto mengemukakan wacana agar kepala daerah, seperti gubernur, bupati, dan wali kota, kembali dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
Menurut Prabowo, sistem ini dinilai lebih efisien dan dapat mengurangi beban biaya pemilu, sebagaimana diterapkan di beberapa negara tetangga.
“Saya lihat negara-negara tetangga kita efisien, Malaysia, Singapura, India, sekali milih anggota DPRD, ya sudah DPRD itulah yang milih gubernur, milih bupati,” ujar Prabowo dalam pidatonya di puncak perayaan HUT ke-60 Partai Golkar di Sentul, Kamis (12/12) malam WIB.
Prabowo menjelaskan bahwa biaya besar yang dikeluarkan untuk pemilihan kepala daerah (Pilkada) bisa dialokasikan untuk kebutuhan lain yang lebih mendesak.
“Efisien, enggak keluar duit kayak kita kaya, uang yang bisa beri makan anak-anak kita, uang yang bisa perbaiki sekolah, bisa perbaiki irigasi,” katanya.
Prabowo juga menyinggung mahalnya biaya politik yang harus dikeluarkan oleh kontestan Pilkada.
Ia menilai bahwa sistem pemilihan langsung saat ini terlalu membebani baik negara maupun peserta pemilu.
“Kemungkinan sistem ini terlalu mahal. Dari wajah yang menang pun saya lihat lesu juga, apalagi yang kalah,” ungkap Ketua Umum Partai Gerindra itu.
Prabowo menyebut, jika sistem yang ada tidak segera diperbaiki, pemborosan anggaran negara akan terus terjadi.
“Berapa puluh triliun habis dalam satu-dua hari, dari negara maupun dari tokoh-tokoh politik masing-masing,” tambahnya.
Prabowo mengajak para pemimpin partai politik untuk mempertimbangkan wacana ini.
Ia bahkan menyebut bahwa keputusan terkait hal tersebut bisa saja diambil dalam waktu dekat.
“Ini sebetulnya begitu banyak ketum parpol di sini. Sebenarnya kita bisa putuskan malam ini juga, gimana?” ujarnya. (*).
Analisis Dr. Basa Alim Tualeka, M.Si terhadap Wacana Pemilihan Kepala Daerah oleh DPRD oleh Prabowo.
Latar Belakang Wacana
Presiden RI Prabowo Subianto dalam pidatonya di HUT ke-60 Partai Golkar menyampaikan wacana agar kepala daerah (gubernur, bupati, dan wali kota) dipilih kembali oleh DPRD. Menurutnya, sistem ini lebih efisien karena mengurangi beban biaya pemilu yang besar. Beliau membandingkan Indonesia dengan negara tetangga seperti Malaysia, Singapura, dan India, yang menerapkan sistem serupa.
Namun, wacana ini memicu diskusi hangat karena menyentuh prinsip dasar demokrasi, khususnya hak rakyat dalam menentukan pemimpinnya secara langsung. Dr. Basa Alim Tualeka, M.Si, seorang pakar politik dan pemerintahan, memberikan analisis kritis mengenai dampak, relevansi, dan risiko dari wacana tersebut.
Pendapat dan Analisis Dr. Basa Alim Tualeka
1. Efisiensi Anggaran:
Penghematan atau Pengorbanan Demokrasi?
Pendapat Prabowo: Pilkada langsung membutuhkan biaya besar yang dapat dialokasikan untuk kebutuhan mendesak seperti pendidikan, infrastruktur, dan kesejahteraan masyarakat.
Analisis Dr. Basa: Memang benar bahwa biaya Pilkada langsung cukup besar, tetapi efisiensi anggaran tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan hak dasar rakyat. Demokrasi membutuhkan investasi, dan biaya tersebut merupakan bagian dari proses untuk memberikan suara kepada masyarakat.
Risiko: Jika pemilihan kepala daerah dikembalikan ke DPRD, potensi penghematan anggaran mungkin tercapai, tetapi ada risiko besar bahwa sistem ini akan mengorbankan transparansi dan keterlibatan rakyat dalam demokrasi.
2. Potensi Politik Uang dan Korupsi
Pendapat Dr. Basa: Pemilihan oleh DPRD rawan terhadap praktik politik uang dan transaksi kekuasaan. Pengalaman masa lalu menunjukkan bahwa pemilihan melalui DPRD sering kali diwarnai oleh korupsi dan lobi politik yang tidak sehat.
Dalam sistem ini, kepala daerah cenderung lebih fokus melayani kepentingan DPRD sebagai pemilihnya daripada masyarakat luas.
Selain itu, tanpa kontrol yang ketat, mekanisme ini dapat menciptakan pemimpin-pemimpin yang tidak benar-benar mewakili kepentingan rakyat, melainkan sekadar menjadi "boneka" dari kelompok-kelompok tertentu di DPRD.
3. Dampak pada Akuntabilitas Pemimpin
Pilkada langsung: Pemimpin bertanggung jawab langsung kepada rakyat. Jika mereka gagal menjalankan tugas, rakyat memiliki hak untuk tidak memilihnya kembali pada pemilu berikutnya.
Pemilihan oleh DPRD: Akuntabilitas pemimpin beralih kepada anggota DPRD, bukan masyarakat. Hal ini mengurangi hubungan langsung antara pemimpin dan rakyat.
Pendapat Dr. Basa: Demokrasi yang sehat membutuhkan pemimpin yang akuntabel kepada rakyatnya. Sistem pemilihan melalui DPRD berisiko melemahkan akuntabilitas ini, karena rakyat kehilangan hak langsung untuk memilih.
4. Pendidikan Politik dan Partisipasi Rakyat
Pilkada langsung memberikan pendidikan politik kepada rakyat. Mereka belajar memahami pentingnya suara mereka dalam menentukan arah pembangunan daerah.
Dr. Basa menekankan bahwa Pilkada langsung adalah salah satu capaian besar reformasi Indonesia pasca-Orde Baru. Mengembalikan pemilihan kepada DPRD sama dengan mengambil kembali hak rakyat yang telah diperjuangkan dengan susah payah.
Risiko: Jika pemilihan kepala daerah dikembalikan kepada DPRD, rakyat bisa merasa terpinggirkan dari proses politik, yang pada akhirnya dapat menurunkan partisipasi politik secara keseluruhan.
5. Perbandingan dengan Negara Tetangga
Prabowo membandingkan Indonesia dengan negara-negara seperti Malaysia, Singapura, dan India.
Pendapat Dr. Basa: Perbandingan ini tidak sepenuhnya relevan karena struktur politik, sistem pemerintahan, dan budaya politik di negara-negara tersebut berbeda.
Malaysia memiliki sistem federal dengan pengaruh pemerintah pusat yang kuat, sehingga kepala daerah di beberapa wilayah dipilih melalui mekanisme yang berbeda.
Singapura adalah negara kota dengan populasi kecil dan tidak memiliki sistem pemilihan kepala daerah yang kompleks seperti Indonesia.
India, meskipun memiliki beberapa pemilihan tidak langsung, tetap memberikan ruang besar bagi pemilihan langsung di tingkat lokal.
Indonesia, dengan populasi besar dan beragam, membutuhkan sistem yang lebih sesuai untuk mewakili keragaman tersebut. Pilkada langsung adalah mekanisme terbaik untuk menjaga keterwakilan rakyat.
6. Risiko Langkah Mundur dalam Demokrasi
Pemilihan langsung adalah salah satu pencapaian penting reformasi. Menghapusnya dapat dianggap sebagai langkah mundur dalam demokrasi.
Pendapat Dr. Basa: Pemerintah seharusnya memperbaiki sistem Pilkada langsung, bukan menghapusnya. Reformasi sistem politik, seperti pengawasan ketat terhadap dana kampanye dan pembatasan biaya politik, lebih penting daripada mengganti sistem pemilihan itu sendiri.
Kesimpulan
Dr. Basa Alim Tualeka menyimpulkan bahwa wacana mengembalikan pemilihan kepala daerah ke DPRD adalah wacana yang perlu dikaji lebih mendalam. Meski efisiensi anggaran menjadi argumen utama, perubahan ini memiliki potensi risiko besar terhadap demokrasi, termasuk:
1. Meningkatnya politik transaksional.
2. Melemahnya akuntabilitas pemimpin kepada rakyat.
3. Berkurangnya partisipasi politik rakyat.
4. Langkah mundur dari capaian reformasi demokrasi.
Rekomendasi
Alih-alih mengganti sistem pemilihan, Dr. Basa merekomendasikan beberapa langkah untuk meningkatkan efektivitas Pilkada langsung:
1. Reformasi Pendanaan Politik
Membatasi biaya kampanye dan meningkatkan transparansi sumber dana.
2. Pendidikan Politik Rakyat
Memperkuat kesadaran rakyat tentang pentingnya memilih pemimpin berkualitas.
3. Penguatan Sistem Pengawasan
Memperbaiki pengawasan terhadap proses Pilkada untuk mencegah kecurangan.
4. Efisiensi Logistik Pemilu
Menggunakan teknologi untuk menekan biaya Pilkada tanpa mengurangi partisipasi rakyat.
Pilkada langsung, meskipun tidak sempurna, tetap menjadi mekanisme yang paling sesuai dengan semangat demokrasi Indonesia. Perubahan sistem harus dilakukan dengan hati-hati agar tidak mengorbankan nilai-nilai demokrasi yang telah diperjuangkan bersama. (Alim Academia)
Portal Suara Academia hadir sebagai platform akademis berkualitas dengan artikel ilmiah, diskusi panel, dan ulasan buku oleh Profesional dan Akademisi terkemuka, dengan standar tinggi dan etika yang ketat.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar