PENERIMAAN PENGELOLAAN TAMBANG OLEH ORMAS AGAMA SANGAT POLITIS DAN EKONOMIS

 

Stop Pengelolaan Tambang Oleh Investor Asing, Ormas Agama Siap Mengelolah Tambang. 

Oleh : Dr. Basa Alim Tualeka, MSi

Pengamat sosial, Politik dan Ekonomi - Ahli Kebijakan Publik

Portal Suara Academia: Stop pengelolaan tambang oleh investor asing dan pengalihan pengelolaannya kepada ormas Islam dapat dilihat sebagai langkah politis dan ekonomis yang signifikan. Berikut adalah analisis mendalam mengenai aspek-aspek tersebut:

 1. Aspek Politik

1. Kedaulatan Nasional:

• Menghentikan pengelolaan tambang oleh investor asing dapat memperkuat kedaulatan nasional. Dengan mengelola tambang sendiri, Indonesia dapat mengontrol penuh sumber daya alamnya tanpa campur tangan asing, yang seringkali memiliki agenda politik dan ekonomi tersendiri.

2. Dukungan Politik:

• Pemberian pengelolaan tambang kepada ormas Islam dapat meningkatkan dukungan politik dari kelompok-kelompok keagamaan. Hal ini bisa dimanfaatkan oleh pemerintah untuk mendapatkan dukungan yang lebih luas dari masyarakat.

 2. Aspek Ekonomi

1. Keuntungan Ekonomi:

• Dengan mengelola tambang sendiri, keuntungan dari tambang bisa sepenuhnya masuk ke kas negara dan digunakan untuk kepentingan pembangunan nasional. Ini bisa meningkatkan pendapatan negara dan mengurangi ketergantungan pada investasi asing.

2. Pemberdayaan Ekonomi Umat:

• Pemberian pengelolaan tambang kepada ormas Islam bisa menjadi sarana pemberdayaan ekonomi bagi umat Islam di Indonesia. Ini bisa meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat Muslim dan memperkuat basis ekonomi nasional.

 3. Tantangan dan Risiko

1. Kapabilitas dan Kompetensi:

• Pengelolaan tambang memerlukan keahlian teknis dan manajerial yang tinggi. Tidak semua ormas Islam mungkin memiliki kapabilitas ini. Oleh karena itu, diperlukan pelatihan dan pengembangan kapasitas yang signifikan untuk memastikan keberhasilan pengelolaan tambang.

2. Transparansi dan Akuntabilitas:

• Ada risiko penyalahgunaan kekuasaan dan korupsi jika pengelolaan tambang tidak dilakukan dengan transparansi dan akuntabilitas yang baik. Pemerintah harus memastikan mekanisme pengawasan yang ketat untuk menghindari masalah ini.

3. Konflik Kepentingan:

• Pengalihan pengelolaan tambang kepada ormas Islam dapat menimbulkan konflik kepentingan, baik antar ormas maupun dengan kelompok lain yang juga memiliki kepentingan dalam sektor tambang. Pemerintah harus memastikan bahwa proses pengalihan dilakukan secara adil dan transparan untuk menghindari konflik.

4. Filosofi dan Nilai-nilai Islam dalam Pengelolaan Tambang

1. Keberlanjutan dan Tanggung Jawab Lingkungan:

• Dalam Islam, manusia dianggap sebagai khalifah di bumi yang bertanggung jawab untuk menjaga dan melestarikan lingkungan. Pengelolaan tambang oleh ormas Islam harus memperhatikan prinsip keberlanjutan dan tanggung jawab lingkungan, menghindari eksploitasi yang merusak alam.

2. Keadilan Sosial:

• Islam mengajarkan pentingnya keadilan sosial. Pengelolaan tambang harus memastikan bahwa manfaatnya dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, terutama masyarakat lokal yang tinggal di sekitar area tambang.

3. Etika dan Moralitas:

• Pengelolaan tambang oleh ormas Islam harus dilakukan dengan etika dan moralitas yang tinggi, mencerminkan nilai-nilai Islam seperti kejujuran, integritas, dan keadilan.

Kata kunci : Menghentikan pengelolaan tambang oleh investor asing dan mengalihkannya kepada ormas Islam adalah langkah yang sangat politis dan ekonomis. Langkah ini dapat memperkuat kedaulatan nasional, meningkatkan pendapatan negara, dan memberdayakan ekonomi umat Islam. Namun, tantangan terkait kapabilitas teknis, transparansi, akuntabilitas, dan potensi konflik kepentingan harus diatasi dengan baik. Penerapan nilai-nilai Islam dalam pengelolaan tambang, seperti keberlanjutan, keadilan sosial, dan etika yang tinggi, juga sangat penting untuk memastikan bahwa langkah ini membawa manfaat yang sebesar-besarnya bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Gagasan bahwa semua organisasi massa (ormas) Islam di Indonesia akan menerima tawaran pengelolaan tambang dari pemerintah sebagai tanda stop intervensi asing dan investor dalam pengelolaan tambang di Indonesia adalah sebuah isu yang kompleks dan memerlukan pertimbangan dari berbagai aspek, baik dari segi ekonomi, politik, sosial, maupun etika dan keagamaan. Berikut ini adalah beberapa poin yang perlu dipertimbangkan:

 1. Pandangan Ekonomi dan Nasionalisme

1. Penguatan Ekonomi Nasional:

• Mengambil alih pengelolaan tambang dari tangan asing dapat memperkuat kedaulatan ekonomi Indonesia. Ini bisa mengurangi ketergantungan pada investor asing dan memastikan bahwa keuntungan dari sumber daya alam dinikmati oleh bangsa sendiri.

2. Pemberdayaan Ekonomi Umat:

• Memberikan pengelolaan tambang kepada ormas Islam dapat menjadi sarana untuk memberdayakan ekonomi umat Islam di Indonesia, mengingat banyak ormas yang memiliki jaringan dan basis massa yang luas.

 2. Aspek Hukum dan Regulasi

1. Kepatuhan terhadap Hukum:

• Pengelolaan tambang harus tetap mematuhi peraturan dan regulasi yang berlaku di Indonesia. Ormas Islam yang menerima tawaran ini harus memiliki kapasitas dan kesiapan untuk memenuhi standar operasional, lingkungan, dan keselamatan yang ditetapkan pemerintah.

2. Transparansi dan Akuntabilitas:

• Pengelolaan tambang oleh ormas harus dilakukan dengan transparansi dan akuntabilitas untuk memastikan bahwa keuntungan benar-benar digunakan untuk kesejahteraan umat dan masyarakat luas, bukan untuk kepentingan segelintir orang.

3. Aspek Sosial dan Keagamaan

1. Keadilan Sosial:

• Pengelolaan tambang harus memperhatikan aspek keadilan sosial, termasuk pemberdayaan masyarakat lokal, penciptaan lapangan kerja, dan pembangunan infrastruktur yang bermanfaat bagi masyarakat sekitar tambang.

2. Nilai-nilai Keislaman:

• Ormas Islam yang terlibat dalam pengelolaan tambang harus menjalankan operasinya sesuai dengan nilai-nilai Islam, seperti kejujuran, keadilan, dan kepedulian terhadap lingkungan.

 4. Tantangan dan Potensi Masalah

1. Kapabilitas Teknis dan Manajerial:

• Ormas Islam harus memiliki kapabilitas teknis dan manajerial untuk mengelola tambang secara efektif dan efisien. Pengelolaan tambang memerlukan pengetahuan dan keterampilan khusus yang mungkin belum dimiliki oleh semua ormas.

2. Potensi Konflik Kepentingan:

• Adanya potensi konflik kepentingan antara ormas yang berbeda atau dengan pihak lain yang juga memiliki kepentingan dalam pengelolaan tambang. Pemerintah harus memastikan bahwa proses seleksi dan pengelolaan dilakukan secara adil dan transparan.

5. Etika dan Filosofi Islam dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam

1. Khalifah di Bumi:

• Dalam Islam, manusia dianggap sebagai khalifah di bumi yang bertanggung jawab untuk memelihara dan mengelola sumber daya alam dengan bijaksana. Hal ini harus menjadi landasan utama dalam pengelolaan tambang oleh ormas Islam.

2. Larangan Eksploitasi Berlebihan:

• Islam melarang eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan dan merusak lingkungan. Pengelolaan tambang harus dilakukan dengan prinsip keberlanjutan dan tanggung jawab lingkungan.

Dengan Menerima tawaran pengelolaan tambang dari pemerintah oleh semua ormas Islam di Indonesia bisa menjadi langkah strategis untuk meningkatkan kedaulatan ekonomi dan memberdayakan umat Islam. Namun, hal ini harus dilakukan dengan pertimbangan yang matang, kesiapan teknis dan manajerial, serta komitmen terhadap prinsip-prinsip keadilan sosial, transparansi, dan nilai-nilai keislaman. Pemerintah juga harus memastikan bahwa proses ini dilakukan secara adil dan transparan untuk menghindari potensi konflik dan masalah di masa depan. (Alim Academia)

Portal Suara Academia hadir sebagai platform akademis berkualitas dengan artikel ilmiah, diskusi panel, dan ulasan buku oleh Profesional dan Akademisi terkemuka, dengan standar tinggi dan etika yang ketat.