SEKOLAH GRATIS HANYA DI NIKMATI SISWA DI SEKOLAH PEMERINTAH, NASIB SISWA DI SEKOLAH SWASTA ?

Oleh : Dr. Basa Alim Tualeka, M.Si

Pemerhati : Sosiak, Politik, Ekonomi & Kebijakan Publik

Puisi : 

Anak Bangsa di Dua Jalan

Sama-sama anak bangsa,  

Namun jalan berbeda terasa,  

Siswa di sekolah pemerintah,  

Nikmati pendidikan tanpa biaya,  

Karyawan dan guru pun bahagia,  

Gaji terjamin, hidup sejahtera.

Tapi di sekolah swasta,  

Nasib lain menanti mereka,  

Siswa terbebani uang gedung,  

SPP menanti tiap bulan datang,  

Guru dan karyawan berjuang,  

Honor terbatas, asa tak lapang.

Di negeri, pintu terbuka lebar,  

Bebas ilmu, tak perlu bayar,  

Tapi di swasta, berat langkah,  

Hidup dalam beban dan pasrah.

Bukankah kita sama, anak bangsa?  

Mengapa nasib begitu berbeda?  

Pendidikan hak kita bersama,  

Bukan hanya milik segelintir yang beruntung saja.

Oh, pemerintah yang bijaksana,  

Lihatlah mereka di sekolah swasta,  

Sama-sama mendidik bangsa,  

Layak pula merasakan indahnya,  

Bebas biaya, hidup sejahtera,  

Demi masa depan yang cerah bersama.

A. Pendahuluan

Portal Suara Academia: Isu sekolah gratis yang hanya dinikmati oleh siswa di sekolah pemerintah memang menjadi perhatian, terutama terkait nasib siswa yang menempuh pendidikan di sekolah swasta, Permasalahan : 

1. Kesenjangan Biaya: Siswa di sekolah swasta sering kali dibebani dengan biaya yang lebih besar, mulai dari biaya masuk, SPP bulanan, hingga biaya kegiatan ekstrakurikuler. Hal ini dapat memberatkan keluarga yang ekonominya tidak mampu, meskipun kualitas pendidikan di sekolah swasta sering dianggap lebih baik atau unik dibandingkan sekolah pemerintah.
2. Subsidi Pendidikan: Pemerintah sebenarnya telah memberikan beberapa bentuk bantuan, seperti dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah), yang juga dapat dinikmati oleh sekolah swasta. Namun, sering kali bantuan ini tidak cukup untuk menutupi seluruh biaya operasional, sehingga sekolah swasta masih perlu memungut biaya dari orang tua murid.
3. Peran Yayasan: Beberapa sekolah swasta dikelola oleh yayasan yang berorientasi sosial, dan mereka mencoba memberikan subsidi internal atau menawarkan program beasiswa. Akan tetapi, tidak semua sekolah swasta memiliki kemampuan keuangan untuk melakukannya, dan akibatnya siswa dari keluarga kurang mampu tetap mengalami kesulitan.
4. Pemerataan Pendidikan: Pemerintah perlu memperhatikan pemerataan pendidikan dengan mempertimbangkan skema subsidi yang juga dapat meringankan beban siswa di sekolah swasta. Solusi seperti subsidi khusus, insentif pajak, atau program beasiswa berbasis kebutuhan ekonomi bisa menjadi jalan keluar agar pendidikan berkualitas di sekolah swasta tetap terjangkau.
5. Kebijakan Khusus untuk Sekolah Swasta: Pembentukan kebijakan yang lebih inklusif, seperti pemberian subsidi penuh bagi siswa dari keluarga kurang mampu di sekolah swasta, dapat membantu mengurangi kesenjangan akses pendidikan.

Tanpa dukungan yang memadai, pendidikan di sekolah swasta bisa menjadi akses yang terbatas bagi banyak kalangan. Upaya sinergis dari pemerintah dan pihak swasta dibutuhkan untuk menciptakan pemerataan pendidikan yang lebih adil.

B. Peran Pemerintah terhadap siswa sekolah swasta

Untuk mencapai tujuan agar siswa di sekolah swasta dan negeri sama-sama menikmati pendidikan gratis, pemerintah perlu menerapkan strategi yang komprehensif dan berkelanjutan. Berikut beberapa strategi yang dapat diambil:

 1. Perluasan Dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah)

• Sekolah Swasta: Pemerintah bisa memperluas alokasi Dana BOS ke sekolah swasta dengan besaran yang setara dengan sekolah negeri. Saat ini, sekolah swasta sudah mendapat BOS, namun sering kali jumlahnya tidak mencukupi. Jika pemerintah bisa menambah porsi BOS, sekolah swasta akan terbantu dalam mengurangi beban biaya operasional, sehingga dapat menurunkan biaya untuk siswa.

• Transparansi Penggunaan: Mekanisme audit dan transparansi penggunaan BOS harus diperkuat agar dana benar-benar dialokasikan untuk kebutuhan pendidikan siswa.

2. Subsidi Langsung bagi Siswa Kurang Mampu

• Beasiswa Kebutuhan: Pemerintah bisa memberikan subsidi langsung berupa beasiswa pendidikan bagi siswa dari keluarga kurang mampu yang bersekolah di sekolah swasta. Beasiswa ini bisa mencakup biaya SPP, seragam, dan biaya tambahan lainnya.

• Skema KIP Plus (Kartu Indonesia Pintar Plus): Pengembangan program KIP dengan tambahan skema untuk siswa di sekolah swasta, di mana mereka mendapatkan dana tambahan yang secara khusus digunakan untuk menutupi biaya pendidikan di sekolah non-pemerintah.

3. Kerja Sama dengan Yayasan Sekolah Swasta

• Subsidi Pemerintah untuk Sekolah Swasta: Pemerintah dapat memberikan subsidi khusus kepada sekolah swasta yang berorientasi sosial atau yang melayani siswa dari kalangan ekonomi menengah ke bawah. Subsidi ini bisa membantu menutupi biaya operasional yang biasanya ditutup dari uang SPP.

• Program Kemitraan Publik-Swasta (PPP): Pemerintah dapat membentuk kemitraan dengan yayasan atau perusahaan swasta untuk membiayai pendidikan, terutama untuk sekolah yang berlokasi di daerah yang memerlukan peningkatan akses pendidikan.

 4. Penguatan Infrastruktur dan Sarana Prasarana di Sekolah Swasta

• Investasi Infrastruktur: Pemerintah bisa memberikan bantuan dalam bentuk sarana dan prasarana sekolah swasta, seperti buku, laboratorium, dan fasilitas teknologi. Ini akan mengurangi beban sekolah swasta untuk pengeluaran modal, sehingga biaya operasional yang dipungut dari siswa bisa lebih rendah.

• Fasilitas TIK: Membangun jaringan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang merata antara sekolah swasta dan negeri, terutama untuk program pembelajaran berbasis daring dan peningkatan kualitas pengajaran.

5. Peraturan Khusus tentang Pembiayaan Pendidikan di Sekolah Swasta

• Aturan Pembatasan Biaya Pendidikan: Pemerintah dapat menetapkan regulasi untuk membatasi biaya pendidikan di sekolah swasta yang melayani siswa dari keluarga ekonomi lemah, sehingga tidak ada sekolah yang menetapkan biaya terlalu tinggi untuk siswa kurang mampu.
• Pengurangan atau Bebas Pajak: Memberikan insentif pajak kepada sekolah swasta yang berkomitmen memberikan pendidikan gratis atau berbiaya rendah bagi siswa kurang mampu.

6. Program Sertifikasi Sekolah Gratis

• Sekolah Swasta Gratis: Pemerintah dapat mengembangkan program "Sertifikasi Sekolah Gratis" untuk sekolah swasta yang berpartisipasi dalam program pendidikan gratis atau berbiaya rendah. Sebagai imbalan, sekolah tersebut akan mendapatkan insentif pemerintah dalam bentuk bantuan dana, pengurangan pajak, atau dukungan logistik.

7. Penyesuaian Kurikulum dan Kualitas Pengajaran

• Standar Kualitas Pendidikan: Pemerintah juga harus memastikan bahwa kualitas pendidikan di sekolah swasta tetap sejalan dengan standar pendidikan nasional. Pengembangan kurikulum yang merata dan pelatihan bagi guru-guru di sekolah swasta perlu menjadi fokus, sehingga siswa di sekolah negeri dan swasta mendapatkan pendidikan yang setara.

8. Pengembangan Program Donasi dan Filantropi Pendidikan

• Donasi Swasta: Menggandeng perusahaan atau individu filantropis untuk berinvestasi dalam pendidikan gratis melalui program CSR (Corporate Social Responsibility) yang fokus pada pengembangan sekolah-sekolah swasta dan subsidi siswa kurang mampu.

• Crowdfunding Pendidikan: Mendorong penggunaan platform crowdfunding untuk mendukung pendidikan siswa kurang mampu di sekolah swasta.

Dengan strategi-strategi ini, pemerintah dapat menciptakan keseimbangan yang lebih adil antara siswa di sekolah negeri dan swasta, sehingga semua anak bangsa memiliki akses yang sama terhadap pendidikan berkualitas tanpa beban biaya.

C. Peran Pemerintah terhadap Guru dan Karyawan sekolah Swasta

Ketika berbicara tentang pendidikan gratis di sekolah swasta, salah satu tantangan besar yang harus dihadapi adalah bagaimana memastikan gaji atau honor guru dan karyawan tetap layak. Karena sekolah swasta mengandalkan biaya SPP untuk operasional, termasuk membayar gaji guru dan karyawan, maka strategi pendidikan gratis harus mempertimbangkan aspek finansial tersebut.

Berikut beberapa strategi agar sekolah swasta dapat memberikan pendidikan gratis tanpa mengorbankan gaji guru dan karyawan:

1. Subsidi Langsung untuk Gaji Guru dan Karyawan

• Subsidi Pemerintah: Pemerintah dapat memberikan subsidi gaji atau honorarium bagi guru dan karyawan di sekolah swasta yang memberikan pendidikan gratis atau berbiaya rendah. Ini mirip dengan yang dilakukan pada guru di sekolah negeri, di mana pemerintah menanggung sebagian atau seluruh gaji mereka.

• Skema Dana BOS yang Diperbesar: Dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) bisa diperbesar bagi sekolah swasta yang memenuhi kriteria tertentu, seperti memberikan pendidikan gratis atau memiliki mayoritas siswa dari keluarga kurang mampu. Dana ini bisa mencakup alokasi untuk pembayaran gaji guru dan karyawan, sehingga sekolah tidak perlu membebankan biaya tinggi kepada orang tua siswa.

2. Pemberian Insentif bagi Guru di Sekolah Swasta

• Insentif Pajak: Guru di sekolah swasta bisa mendapatkan insentif dalam bentuk pengurangan pajak penghasilan atau pajak lainnya, sebagai bentuk apresiasi terhadap jasa mereka dalam mendidik anak-anak bangsa, terutama di sekolah yang melayani keluarga kurang mampu.

• Tunjangan Khusus: Pemerintah dapat memberikan tunjangan khusus bagi guru sekolah swasta yang mengajar di daerah tertinggal atau di sekolah yang memberlakukan program pendidikan gratis, sehingga kesejahteraan mereka tetap terjamin.

3. Program Sertifikasi dan Pelatihan Berkelanjutan

• Sertifikasi Guru: Guru yang mengajar di sekolah swasta yang menerapkan pendidikan gratis dapat mengikuti program sertifikasi yang dibiayai oleh pemerintah. Dengan sertifikasi ini, para guru tidak hanya meningkatkan kualitas pengajaran, tetapi juga mendapatkan tunjangan profesi sesuai dengan standar nasional, seperti yang diterima oleh guru-guru di sekolah negeri.

• Pelatihan Keterampilan: Selain sertifikasi, pemerintah bisa memberikan pelatihan keterampilan tambahan bagi guru agar mereka memiliki kemampuan yang lebih luas, termasuk di bidang manajerial dan teknologi pendidikan, yang dapat meningkatkan daya saing mereka di dunia kerja.

4. Kerja Sama dengan Yayasan dan Donor

• Pendanaan dari Yayasan: Pemerintah dapat bekerja sama dengan yayasan pendidikan atau lembaga filantropi untuk membantu membiayai gaji guru dan karyawan di sekolah swasta. Kerja sama ini bisa dilakukan melalui program hibah pendidikan atau beasiswa khusus bagi sekolah-sekolah yang berkomitmen memberikan pendidikan gratis.

• CSR dari Perusahaan: Perusahaan swasta juga dapat dilibatkan dalam program Corporate Social Responsibility (CSR) untuk membantu membiayai gaji guru di sekolah swasta. Program ini tidak hanya mendukung keberlanjutan pendidikan gratis, tetapi juga meningkatkan citra perusahaan sebagai pendukung pendidikan nasional.

5. Pengelolaan Kolektif dan Efisien

• Manajemen Kolektif: Sekolah swasta bisa mengadopsi model manajemen kolektif di mana beberapa sekolah bergabung untuk mengelola sumber daya secara bersama. Ini bisa menurunkan biaya operasional, termasuk dalam hal gaji guru, karena ada efisiensi dalam penggunaan sumber daya seperti administrasi, teknologi, dan pengajaran.

• Optimalisasi Teknologi: Dengan memanfaatkan teknologi dalam proses belajar mengajar (seperti pembelajaran daring), sekolah swasta bisa mengurangi kebutuhan fisik dan administrasi yang biasanya memakan biaya, sehingga anggaran bisa lebih dialokasikan untuk gaji guru.

6. Mekanisme Beasiswa untuk Guru

• Beasiswa Guru: Selain beasiswa untuk siswa, pemerintah bisa memberikan beasiswa kepada guru di sekolah swasta untuk melanjutkan pendidikan mereka atau mengambil kursus peningkatan kompetensi. Dengan beasiswa ini, guru bisa mengembangkan diri tanpa beban biaya pribadi, yang pada akhirnya bisa meningkatkan daya tawar mereka di pasar kerja.

7. Bantuan Asuransi dan Kesejahteraan

• Asuransi dan Jaminan Kesejahteraan: Pemerintah bisa menawarkan asuransi kesehatan dan jaminan kesejahteraan sosial (seperti jaminan hari tua) bagi guru dan karyawan di sekolah swasta. Dengan adanya jaminan ini, meskipun gaji mereka mungkin tidak sebesar di sekolah negeri, mereka tetap merasa aman secara finansial dan kesehatan.

• BPJS Gratis: Guru dan karyawan di sekolah swasta bisa mendapatkan subsidi BPJS atau bahkan diikutsertakan dalam program BPJS gratis yang disubsidi penuh oleh pemerintah, sehingga beban kesejahteraan mereka lebih ringan.

8. Penetapan Standar Gaji Minimum untuk Guru Swasta

• Standar Gaji Nasional: Pemerintah bisa menetapkan standar gaji minimum untuk guru dan karyawan di sekolah swasta. Hal ini akan membantu memastikan bahwa mereka mendapatkan penghasilan yang layak, meskipun sekolah memberlakukan pendidikan gratis atau berbiaya rendah.

• Evaluasi Berkala: Melakukan evaluasi berkala terhadap kondisi kesejahteraan guru swasta untuk memastikan bahwa mereka tidak tertinggal dari guru di sekolah negeri dalam hal pendapatan dan kesejahteraan.

9. Insentif untuk Sekolah Swasta yang Mengurangi Biaya SPP

• Pengurangan Pajak Sekolah: Pemerintah bisa memberikan insentif berupa pengurangan pajak bagi sekolah swasta yang menurunkan atau menghapus biaya SPP bagi siswa kurang mampu. Pengurangan pajak ini bisa dalam bentuk penghapusan pajak properti atau pajak penghasilan bagi yayasan sekolah.

• Bantuan Infrastruktur: Sebagai imbalan dari pengurangan biaya SPP, pemerintah bisa memberikan bantuan infrastruktur, seperti renovasi bangunan atau penyediaan teknologi, sehingga sekolah tidak perlu mengeluarkan dana untuk biaya tersebut.

Dengan penerapan strategi ini, pemerintah dapat membantu mengurangi kesenjangan antara sekolah negeri dan swasta dalam hal biaya pendidikan, sambil tetap memastikan bahwa kesejahteraan guru dan karyawan di sekolah swasta tetap terjaga. (Alim Academia)

Portal Suara Academia hadir sebagai platform akademis berkualitas dengan artikel ilmiah, diskusi panel, dan ulasan buku oleh Profesional dan Akademisi terkemuka, dengan standar tinggi dan etika yang ketat.