ADA APA DENGAN KEMISKINAN DAN PENGANGGURAN ?

Kemiskinan dan Pengangguran Sebagai Alat Politik, Tantangan Menuju Kemandirian Bangsa

Oleh : Basa Alim Tualeka

Puisi :

"Martabat Bangsa"

Kemiskinan bukan cerita yang dijual,

Pengangguran bukan alat yang dikemas amal,

Namun luka yang harus dijahit segera,

Agar martabat bangsa tetap terjaga.

Negeri ini bukan tanah yang lemah,

Ia kaya, dengan potensi yang melimpah,

Bukan untuk belas kasihan yang fana,

Tapi untuk bangkit dengan kepala terangkat ke angkasa.

Pemimpin sejati bukan pedagang derita,

Ia pemahat jalan bagi masa depan kita,

Menjaga, mencerdaskan, dan mensejahterakan,

Bukan menjual, tapi membangun dengan harapan.

Hapus cerita tentang bantuan yang terikat,

Raih kemandirian dengan langkah yang lekat,

Bangsa ini harus berdiri di kakinya sendiri,

Dengan hati yang kokoh, jiwa yang murni.

Mari bangkit, wahai anak bangsa,

Bersama kita jaga martabat dan asa,

Takkan ada lagi derita yang diperdagangkan,

Hanya keadilan dan kemajuan yang kita perjuangkan.

Pendahuluan

Portal Suara Academia: Fenomena di mana kemiskinan dan pengangguran dijadikan alat untuk menarik investasi asing atau memperoleh bantuan dari negara lain telah menjadi isu yang memprihatinkan. Kebijakan semacam ini bukan hanya melemahkan martabat bangsa di mata dunia, tetapi juga menjadi penghambat besar dalam upaya membangun kemandirian ekonomi dan politik.

Kemiskinan: Alat Negosiasi atau Masalah yang Harus Diselesaikan?

Dalam banyak kasus, pemerintah di negara berkembang sering kali "memamerkan" kemiskinan dan pengangguran kepada dunia internasional untuk mendapatkan simpati atau bantuan. Pendekatan ini dilakukan dengan harapan bahwa negara donor atau investor akan memberikan bantuan keuangan atau investasi untuk mengatasi masalah tersebut.

Namun, pendekatan ini menyisakan pertanyaan moral dan strategis:

1. Apakah bantuan atau investasi yang diperoleh benar-benar menyelesaikan masalah?
2. Apakah kebijakan tersebut justru menciptakan ketergantungan jangka panjang?

Ketika kemiskinan dijadikan alat negosiasi, inti dari permasalahan—yakni, ketimpangan, kurangnya pendidikan, dan rendahnya lapangan kerja—sering kali tidak benar-benar diatasi. Bantuan atau investasi yang masuk cenderung hanya menjadi solusi jangka pendek yang tidak menyentuh akar masalah.

Dampak Kebijakan yang Salah

1. Melemahkan Martabat Bangsa

Menjual penderitaan rakyat untuk mendapatkan bantuan internasional memperlihatkan kelemahan pengelolaan negara. Martabat bangsa menjadi tergerus ketika negara digambarkan sebagai entitas yang tidak mampu berdiri sendiri dan hanya bergantung pada belas kasihan pihak lain.

2. Menghambat Kemandirian Ekonomi

Ketergantungan pada bantuan atau investasi asing sering kali disertai syarat-syarat tertentu yang melemahkan kedaulatan ekonomi. Negara tidak dapat bebas menentukan arah pembangunan karena terikat pada kepentingan pihak pemberi bantuan.

3. Mengabaikan Potensi Lokal

Alih-alih memanfaatkan potensi lokal seperti sumber daya alam, kreativitas rakyat, dan teknologi dalam negeri, pemerintah yang berfokus pada "menjual" kemiskinan justru melewatkan peluang besar untuk menciptakan solusi mandiri yang lebih berkelanjutan.

4. Meningkatkan Ketergantungan Jangka Panjang

Kebijakan seperti ini menciptakan budaya ketergantungan, di mana negara lebih memilih menerima bantuan daripada membangun kekuatan sendiri. Hal ini dapat menjadi perangkap yang sulit dihindari di masa depan.

Pemimpin Sejati: Mengutamakan Kepentingan Rakyat

Seorang pemimpin sejati tidak akan menggunakan penderitaan rakyat sebagai komoditas politik atau ekonomi. Sebaliknya, mereka akan fokus pada:

Membangun Kemandirian Ekonomi

Pemimpin harus menciptakan kebijakan yang memberdayakan masyarakat untuk menghasilkan nilai tambah, baik melalui pengelolaan sumber daya alam, peningkatan sektor UMKM, maupun pengembangan industri kreatif.

Pemberdayaan Pendidikan dan Keterampilan

Mencerdaskan anak bangsa adalah investasi jangka panjang yang paling efektif. Dengan pendidikan yang baik, rakyat dapat menjadi sumber daya manusia yang kompeten dan mampu menciptakan lapangan kerja baru.

Peningkatan Infrastruktur dan Peluang Kerja

Infrastruktur yang memadai tidak hanya meningkatkan produktivitas ekonomi, tetapi juga membuka akses ke peluang baru bagi masyarakat, terutama di daerah terpencil.

Kebijakan Berbasis Keadilan Sosial

Pemimpin harus memastikan bahwa kebijakan ekonomi dan sosial menyasar semua kalangan, terutama yang paling membutuhkan, tanpa menciptakan ketergantungan jangka panjang.

Kesimpulan

Kebijakan yang menjadikan kemiskinan dan pengangguran sebagai alat politik adalah langkah yang salah arah. Pemimpin yang bijak akan mengutamakan kepentingan rakyat dengan menciptakan kebijakan yang berorientasi pada solusi jangka panjang.

Hanya dengan menjaga keamanan, mencerdaskan, dan mensejahterakan rakyat, pemimpin dapat membawa bangsa menuju kemajuan yang berkelanjutan, keadilan yang merata, dan martabat sebagai bangsa yang mandiri. Penderitaan rakyat tidak boleh dijadikan komoditas; sebaliknya, harus menjadi motivasi untuk menciptakan perubahan yang nyata. (Alim Academia)

Portal Suara Academia hadir sebagai platform akademis berkualitas dengan artikel ilmiah, diskusi panel, dan ulasan buku oleh Profesional dan Akademisi terkemuka, dengan standar tinggi dan etika yang ketat.