NEGARA DI BAWAH TEKANAN OLIGARKI

 

Isu yang Dialihkan ke Legislatif gaji tinggi, SDA yang Dirampok Oligarki

Oleh : Basa Alim Tualeka (Obasa). 

Puisi: 

"Oligarki di Negeri Pertiwi"

Di negeri kaya nan subur ini,

Gunung berdiri, laut berisi,

Hutan hijau, tambang berkilau,

Namun rakyat kecil tetap menunduk pilu.

Oligarki pandai bersandiwara,

Isu digulirkan, perhatian dialihkan,

Seolah gaji legislatif jadi biang sengsara,

Padahal rampokan sesungguhnya berakar di perut SDA.

BUMN dan BUMD berlimpah kursi,

Gaji pimpinan menjulang setinggi langit,

Investor asing mengeruk bumi,

Sementara petani menangis di sawah sempit.

Rakyat pun hanya jadi penonton,

Dalam panggung sandiwara para pemilik kuasa,

Suara hati tenggelam di hiruk-pikuk kepentingan,

Keadilan hanyalah fatamorgana di padang tandus harapan.

Namun masih ada api di dada,

Masih ada suara yang menolak padam,

Rakyat bersatu, pakar bersuara,

Menuntut negeri kembali pada keadilan yang hakiki.

Wahai anak bangsa, jangan tunduk,

Jangan biarkan bumi ini dirampas rakus,

Bangun kesadaran, tegakkan keberanian,

Agar Indonesia merdeka tak hanya nama,

Tapi nyata dalam hidup rakyatnya. (Obasa), 

Pendahuluan

Portal Suara Academia: Indonesia sejak lama dikenal sebagai negeri yang kaya sumber daya alam (SDA). Namun, ironisnya, kekayaan itu tidak berbanding lurus dengan kesejahteraan rakyat. Di balik layar, terdapat kekuatan besar bernama oligarki yang mengendalikan kebijakan, arah ekonomi, bahkan dinamika politik bangsa. Rakyat sering kali dipertontonkan isu-isu besar yang menyesatkan perhatian, sementara sumber daya negeri terus dieksploitasi demi keuntungan segelintir pihak.

Oligarki dan Politik Isu

Para oligark kerap memainkan politik isu untuk menutupi kepentingan sesungguhnya. Misalnya, publik dibuat sibuk membicarakan kenaikan gaji legislatif, padahal jika dibandingkan dengan gaji dan fasilitas para pimpinan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), angka tersebut tidak ada apa-apanya. Seorang direktur BUMN bisa mengantongi gaji hingga ratusan juta per bulan, belum termasuk tunjangan, bonus, dan fasilitas lain.

Menurut Prof. Jeffrey Winters, pakar politik Northwestern University yang meneliti oligarki di Indonesia, oligarki bekerja dengan cara “mengalihkan perhatian publik dari akar masalah, sambil memastikan bahwa kebijakan ekonomi tetap menguntungkan mereka.” Artinya, rakyat digiring untuk berdebat soal hal-hal kecil, sementara kekayaan alam negeri terus dirampas.

Rampok SDA oleh Investor dan Oligarki

Indonesia dianugerahi tambang emas, batu bara, nikel, minyak, gas, dan hasil laut yang melimpah. Namun, mayoritas keuntungan dari sektor tersebut justru mengalir ke investor besar, baik asing maupun konglomerat lokal.

Dr. Faisal Basri, ekonom senior Universitas Indonesia, menegaskan bahwa model eksploitasi SDA di Indonesia lebih banyak menguntungkan oligarki. “Negara hanya menjadi penyedia izin, sementara keuntungan besar justru dinikmati korporasi raksasa. Rakyat hanya kebagian kerusakan lingkungan dan konflik sosial,” ungkapnya.

Fenomena ini dapat terlihat dari:

1. Pertambangan

Banyak tambang dikuasai asing dengan izin jangka panjang, sementara daerah penghasil tetap miskin.

2. Energi

Subsidi energi kerap dipangkas, namun kontrak pengelolaan migas tetap menguntungkan perusahaan multinasional.

3. Kehutanan dan perkebunan

Izin diberikan ke perusahaan besar, mengakibatkan deforestasi masif dan masyarakat adat kehilangan tanahnya.

Negara di Bawah Tekanan

Tekanan oligarki bukan hanya di bidang ekonomi, tetapi juga politik. Mereka mendanai partai, kandidat, bahkan mengendalikan media untuk membentuk opini publik. Akibatnya, regulasi dan kebijakan yang lahir lebih berpihak pada kepentingan oligark ketimbang rakyat.

Dr. Yudi Latif, pakar kebijakan publik, menyebut bahwa “selama politik biaya tinggi terus berlangsung, oligarki akan selalu punya pintu masuk untuk mengendalikan negara.”

Rekomendasi

Untuk mengembalikan kedaulatan negara dan kesejahteraan rakyat, beberapa langkah strategis perlu dilakukan:

1. Reformasi tata kelola SDA

Kontrak-kontrak besar harus ditinjau ulang agar lebih berpihak pada negara dan rakyat.

2. Kebijakan transparan dan akuntabel

Setiap izin usaha, kontrak BUMN, dan kerja sama dengan investor harus diumumkan secara terbuka.

3. Penguatan peran legislatif dan yudikatif

Agar tidak tunduk pada oligarki, lembaga ini perlu didukung sistem politik yang lebih bersih dan murah.

4. Pemberdayaan ekonomi rakyat

SDA tidak boleh hanya menjadi komoditas ekspor mentah; harus ada hilirisasi yang melibatkan rakyat sebagai pelaku utama.

5. Kebangkitan kesadaran publik

Rakyat harus kritis terhadap isu-isu yang dialihkan. Pendidikan politik dan literasi ekonomi menjadi kunci.

Penutup

Negara ini tidak akan pernah benar-benar merdeka jika masih tunduk pada cengkeraman oligarki. Selama rakyat dibiarkan sibuk pada isu-isu kecil, sementara SDA dirampas oleh investor dan konglomerat, maka keadilan sosial hanya akan menjadi utopia. Saatnya kembali kepada amanat konstitusi: kekayaan alam dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. (Alim Academia)

Portal Suara Academia hadir sebagai platform akademis berkualitas dengan artikel ilmiah, diskusi panel, dan ulasan buku oleh Profesional dan Akademisi terkemuka, dengan standar tinggi dan etika yang ketat.