DANA DAERAH DIPANGKAS: REAKSI PEMERINTAH DAERAH DAN DAMPAKNYA TERHADAP PROGRAM YANG TELAH DIRENCANAKAN

Dana Daerah Dipangkas: Reaksi Pemerintah Daerah dan Dampaknya terhadap Program yang Telah Direncanakan

Oleh: Dr. Drs. Basa Alim Tualeka, M.Si

Pendahuluan

Portal Suara Academia: Hubungan antara pemerintah pusat dan daerah di Indonesia selalu diwarnai oleh dinamika yang kompleks, terutama dalam konteks pengelolaan keuangan negara. Otonomi daerah yang dimulai sejak tahun 2001 membawa semangat baru: daerah diberi kewenangan luas untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, termasuk dalam bidang keuangan dan pembangunan. Namun, kenyataan menunjukkan bahwa sebagian besar daerah di Indonesia masih sangat bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat.

Ketika pemerintah pusat mengambil kebijakan untuk memangkas dana daerah, baik dalam bentuk Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH), maupun Dana Desa, maka dampaknya tidak hanya bersifat administratif tetapi juga politis, sosial, dan ekonomi.

Pemangkasan dana daerah biasanya dilakukan karena alasan efisiensi anggaran nasional, penyesuaian fiskal terhadap pendapatan negara, atau karena adanya prioritas nasional tertentu yang memerlukan pergeseran alokasi dana. Namun, kebijakan ini sering dianggap tidak adil karena berdampak langsung pada stabilitas pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di daerah.

Kebijakan Fiskal dan Ketergantungan Daerah terhadap Dana Pusat

Kebijakan fiskal nasional mengatur bagaimana pendapatan dan belanja negara dikelola agar tercipta keseimbangan makroekonomi. Dalam konteks desentralisasi fiskal, daerah seharusnya memiliki kapasitas keuangan yang cukup untuk membiayai urusan pemerintahan dan pelayanan publik. Akan tetapi, fakta menunjukkan bahwa lebih dari 80% daerah di Indonesia masih bergantung pada transfer dari pusat.

DAU digunakan untuk mendanai kebutuhan dasar daerah seperti pendidikan, kesehatan, dan gaji aparatur sipil negara (ASN). DAK diarahkan untuk proyek-proyek spesifik seperti pembangunan jalan, jembatan, sekolah, dan rumah sakit. Sedangkan DBH diberikan sebagai kompensasi bagi daerah penghasil sumber daya alam atau pajak tertentu.

Ketika salah satu atau beberapa komponen dana tersebut dipangkas, otomatis kapasitas fiskal daerah menurun drastis. Akibatnya, banyak program yang sudah masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tidak dapat dilaksanakan tepat waktu.

Latar Belakang Pemangkasan Dana Daerah

Pemangkasan dana daerah biasanya dilakukan oleh pemerintah pusat karena beberapa alasan:

1. Penyesuaian Anggaran Negara (APBN)

Ketika pendapatan negara menurun—misalnya akibat penurunan harga komoditas global, pelemahan nilai tukar rupiah, atau krisis ekonomi global—pemerintah pusat melakukan penyesuaian melalui pengurangan transfer ke daerah.

2. Kebijakan Reprioritas Nasional

Pemerintah pusat seringkali mengubah arah kebijakan fiskal menuju program prioritas nasional, seperti pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), ketahanan pangan, atau subsidi energi. Akibatnya, alokasi dana daerah dikurangi.

3. Efisiensi dan Evaluasi Kinerja Daerah

Dalam beberapa kasus, pemangkasan dilakukan karena penilaian terhadap rendahnya penyerapan anggaran atau buruknya kinerja keuangan daerah.

4. Pengendalian Defisit Anggaran Nasional

Saat APBN defisit, salah satu langkah yang diambil pemerintah pusat adalah menunda atau mengurangi penyaluran dana transfer daerah.

Reaksi Pemerintah Daerah terhadap Pemangkasan Dana

Pemangkasan dana daerah menimbulkan beragam reaksi dari pemerintah daerah. Reaksi tersebut dapat diklasifikasikan menjadi tiga bentuk utama: politis, teknis, dan sosial.

1. Reaksi Politis dan Diplomatis

Banyak kepala daerah menilai kebijakan pemangkasan dana sebagai bentuk sentralisasi terselubung. Mereka merasa kewenangan fiskal daerah yang dijamin dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tidak sepenuhnya dihormati.

Melalui organisasi seperti Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) dan Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI), para kepala daerah menyuarakan aspirasi agar kebijakan fiskal nasional tidak dilakukan sepihak tanpa konsultasi dengan daerah.

2. Reaksi Teknis dan Adaptif

Daerah-daerah dengan manajemen keuangan yang baik segera melakukan refocusing anggaran. Mereka menunda kegiatan seremonial, perjalanan dinas, atau proyek nonprioritas, dan mengalihkan dana yang tersisa untuk kebutuhan mendesak seperti kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur dasar.

Contohnya, beberapa kabupaten di Jawa Timur melakukan digitalisasi pelayanan publik untuk menekan biaya operasional, sementara sebagian lainnya mendorong kemitraan swasta untuk melanjutkan proyek yang tertunda.

3. Reaksi Sosial dan Ekonomi Lokal

Pemangkasan dana berdampak langsung terhadap masyarakat bawah. Program padat karya, bantuan UMKM, dan subsidi sosial terhambat. Kondisi ini menimbulkan keresahan sosial, terutama di daerah dengan tingkat kemiskinan tinggi. Di sisi lain, muncul tekanan politik terhadap kepala daerah agar mencari alternatif pendanaan atau menekan pusat untuk meninjau ulang kebijakan.

Dampak Pemangkasan Dana terhadap Program Daerah

1. Tertundanya Proyek Strategis Daerah

Banyak daerah harus menunda proyek pembangunan jalan, irigasi, rumah sakit, maupun revitalisasi pasar. Akibatnya, perputaran ekonomi lokal melambat. Para kontraktor lokal dan pekerja kehilangan penghasilan.

2. Menurunnya Kualitas Pelayanan Publik

Sektor kesehatan dan pendidikan menjadi yang paling terdampak. Anggaran operasional puskesmas, sekolah, dan bantuan pendidikan berkurang. Pemerintah daerah terpaksa melakukan rasionalisasi tenaga kontrak dan menunda beberapa program pelatihan guru serta tenaga medis.

3. Ketidakseimbangan Pembangunan Wilayah

Daerah maju dengan potensi PAD tinggi dapat bertahan, sementara daerah tertinggal makin sulit berkembang. Hal ini berpotensi menimbulkan ketimpangan regional yang semakin lebar antara kawasan barat dan timur Indonesia.

4. Revisi RPJMD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Pemangkasan dana membuat banyak target pembangunan harus direvisi. Indikator kinerja daerah (IKD) seperti tingkat kemiskinan, indeks pembangunan manusia (IPM), dan pertumbuhan ekonomi sulit tercapai sesuai jadwal.

5. Meningkatnya Potensi Konflik Politik Lokal

Anggota DPRD sering menekan kepala daerah karena banyak aspirasi konstituen tidak bisa terealisasi. Ketegangan antara eksekutif dan legislatif daerah meningkat, terutama menjelang tahun politik.

Strategi Adaptasi dan Inovasi Daerah

Meski menghadapi tekanan fiskal, banyak daerah yang justru menunjukkan kreativitas dan kemandirian melalui berbagai strategi berikut:

1. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Beberapa daerah menggali potensi pajak dan retribusi baru yang berbasis digital, misalnya pajak parkir elektronik, pajak hiburan, atau layanan perizinan daring.

Pemerintah Kota Surabaya, misalnya, berhasil meningkatkan PAD melalui sistem pajak daring dan optimalisasi aset daerah.

2. Kemitraan Publik-Swasta (Public-Private Partnership) 

Daerah yang kekurangan dana mulai menggandeng sektor swasta dalam pembangunan infrastruktur, seperti proyek air bersih, pasar rakyat, atau rumah sakit daerah.

3. Optimalisasi Aset Daerah

Banyak daerah melakukan pendataan dan pemanfaatan aset yang sebelumnya terbengkalai, seperti lahan tidur, gedung kosong, atau BUMD yang tidak produktif.

4. Efisiensi dan Digitalisasi Layanan Publik

Dengan memanfaatkan teknologi informasi, biaya operasional dapat ditekan. Misalnya, penggunaan aplikasi untuk perizinan, kepegawaian, dan pengawasan proyek.

5. Sinergi dengan Pemerintah Pusat dan Lembaga Donor 

Beberapa daerah proaktif mengajukan proposal ke kementerian teknis atau lembaga internasional (UNDP, ADB, dan lainnya) untuk memperoleh dana bantuan teknis maupun hibah pembangunan.

Tantangan dalam Pelaksanaan Kebijakan dan Implementasi di Daerah

Implementasi kebijakan fiskal di daerah tidak hanya bergantung pada jumlah dana, tetapi juga kualitas tata kelola pemerintahan. Tantangan utamanya adalah:

1. Birokrasi yang Lambat dan Kurang Inovatif

Banyak pejabat daerah masih berorientasi pada rutinitas dan takut mengambil keputusan karena khawatir dianggap melanggar aturan.

2. Kapasitas Sumber Daya Manusia Terbatas

Aparatur daerah belum semuanya memahami manajemen fiskal berbasis kinerja (performance-based budgeting).

3. Kurangnya Koordinasi antara Pusat dan Daerah

Komunikasi vertikal sering tidak lancar. Informasi perubahan kebijakan dari pusat kadang datang terlambat, membuat daerah kesulitan menyesuaikan anggaran.

4. Pengawasan dan Akuntabilitas

Pemangkasan dana sering membuka peluang penyimpangan baru, karena daerah berusaha menutupi kekurangan anggaran dengan cara-cara yang tidak transparan.

Analisis Politik Fiskal: Sentralisasi vs Desentralisasi

Pemangkasan dana daerah sering dipandang sebagai bentuk re-sentralisasi fiskal yang bertentangan dengan semangat otonomi daerah.

Secara politik, langkah ini mencerminkan dilema klasik antara efisiensi nasional dan kemandirian lokal.

Pemerintah pusat berargumen bahwa pengendalian fiskal diperlukan untuk menjaga stabilitas makro dan keadilan antarwilayah. Namun di sisi lain, daerah menganggap kebijakan tersebut menghambat kreativitas dan inovasi mereka.

Menurut teori Fiscal Federalism (Musgrave dan Oates), desentralisasi fiskal idealnya memberikan keleluasaan bagi daerah untuk mengelola sumber daya dan menentukan prioritas pembangunan. Namun jika dana pusat berkurang tanpa diimbangi kewenangan pendapatan baru, maka yang muncul adalah ketergantungan fiskal yang makin kuat.

Solusi dan Rekomendasi Kebijakan

1. Konsultasi Fiskal Dua Arah

Pemerintah pusat perlu melibatkan pemerintah daerah dalam setiap perencanaan pemangkasan atau pergeseran anggaran agar tidak menimbulkan ketegangan.

2. Diversifikasi Sumber Pendapatan Daerah

Daerah harus berani mengeksplorasi potensi lokal seperti sektor pariwisata, pertanian, dan energi terbarukan untuk menambah PAD.

3. Penguatan Sistem Akuntabilitas Publik

Pengawasan internal dan eksternal harus diperkuat agar setiap rupiah yang dibelanjakan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.

4. Reformasi Birokrasi dan Digitalisasi Keuangan Daerah

Sistem digital dapat mengurangi kebocoran, mempercepat transaksi, dan meningkatkan kepercayaan publik.

5. Sinergi Pusat-Daerah dalam Program Nasional

Alih-alih memotong dana, pemerintah pusat sebaiknya memperkuat sinergi melalui program matching fund di mana pusat l daerah berbagi tanggung jawab anggaran berdasarkan kinerja.

Kesimpulan

Pemangkasan dana daerah merupakan ujian bagi sistem otonomi dan desentralisasi fiskal Indonesia. Meski kebijakan ini dapat dimaklumi dari sisi pengelolaan makroekonomi nasional, namun dampaknya terhadap daerah sangat signifikan—baik secara ekonomi, sosial, maupun politik.

Daerah yang mampu beradaptasi, berinovasi, dan memperkuat kapasitas fiskalnya justru dapat keluar dari tekanan dan menjadi lebih mandiri. Sebaliknya, daerah yang masih bergantung sepenuhnya pada pusat akan kesulitan melaksanakan program prioritas.

Oleh karena itu, arah kebijakan fiskal ke depan harus menyeimbangkan antara kepentingan nasional dan kemandirian lokal. Pusat dan daerah bukanlah lawan, tetapi mitra dalam mewujudkan pemerataan pembangunan dan kesejahteraan rakyat. (Obasa)

Portal Suara Academia hadir sebagai platform akademis berkualitas dengan artikel ilmiah, diskusi panel, dan ulasan buku oleh Profesional dan Akademisi terkemuka, dengan standar tinggi dan etika yang ketat.