ADA APA 96 RIBU PENYELENGGARA NEGARA BELUM LAPOR LHPKN

Tanda Krisis Integritas dan Tantangan Penegakan Hukum di Indonesia

Oleh: Basa Alim Tualeka (Obasa)

Portal Suara Academia: Kabar yang disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Kompas TV pada 26 Maret 2026 bahwa lebih dari 96.000 penyelenggara negara belum menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) merupakan fakta yang tidak bisa dianggap sepele. Ini bukan hanya persoalan administratif, melainkan cermin nyata dari krisis integritas dalam tubuh birokrasi dan penyelenggaraan negara.

Dalam negara hukum yang menjunjung tinggi prinsip transparansi dan akuntabilitas, kepatuhan terhadap pelaporan kekayaan adalah indikator utama komitmen pejabat publik terhadap nilai-nilai kejujuran. Ketika puluhan ribu pejabat abai terhadap kewajiban ini, maka sesungguhnya yang sedang dipertaruhkan adalah kepercayaan rakyat.

1. Hakikat LHKPN dalam Sistem Ketatanegaraan

LHKPN merupakan instrumen penting dalam sistem pencegahan korupsi di Indonesia. Tujuannya adalah:

1. Mendorong transparansi kekayaan pejabat negara
2. Mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN)
3. Menjadi alat kontrol publik terhadap penyelenggara negara
4. Mengidentifikasi potensi konflik kepentingan

Dengan demikian, LHKPN bukan sekadar laporan administratif, melainkan bagian dari sistem pengawasan nasional.

2. Dasar Hukum Kewajiban LHKPN

Kewajiban pelaporan LHKPN memiliki landasan hukum yang kuat dan mengikat, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999

Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN.

Pasal 5 menyebutkan bahwa setiap penyelenggara negara wajib melaporkan dan mengumumkan kekayaannya.

2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 jo. UU Nomor 19 Tahun 2019

Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

Memberikan kewenangan kepada KPK untuk menerima, memeriksa, dan mengumumkan LHKPN.

3. Peraturan KPK Nomor 2 Tahun 2020

Tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan LHKPN.

4. Instruksi Presiden dan Peraturan Internal Lembaga

Yang mewajibkan LHKPN sebagai syarat pengangkatan dan promosi jabatan.

Dengan dasar hukum ini, tidak ada alasan bagi penyelenggara negara untuk mengabaikan kewajiban tersebut.

3. Realitas: Mengapa 96.000 Belum Patuh?

Fenomena ini harus dianalisis secara jujur dan kritis. Ada beberapa faktor utama:

1. Kurangnya kesadaran hukum

Banyak pejabat masih menganggap LHKPN sebagai formalitas.

2. Budaya birokrasi yang permisif

Pelanggaran dianggap biasa karena tidak ada sanksi tegas.

3. Ketakutan terhadap audit kekayaan

Ada kekhawatiran jika harta yang dilaporkan tidak sesuai dengan sumber penghasilan.

4. Lemahnya pengawasan internal

Instansi belum menjadikan LHKPN sebagai prioritas.

5. Minimnya sanksi nyata

Tanpa efek jera, pelanggaran akan terus berulang.

4. Dampak Serius terhadap Tata Kelola Negara

Ketidakpatuhan terhadap LHKPN menimbulkan dampak luas:

1. Menurunnya kepercayaan publik

Rakyat kehilangan keyakinan terhadap integritas pejabat.

2. Meningkatnya potensi korupsi

Tanpa transparansi, penyalahgunaan kekuasaan sulit terdeteksi.

3. Rusaknya sistem meritokrasi

Jabatan bisa disalahgunakan untuk kepentingan pribadi.

4. Melemahnya wibawa hukum

Aturan ada, tetapi tidak ditegakkan.

5. Perspektif Moral dan Etika Kepemimpinan

Dalam perspektif etika, jabatan publik adalah amanah. Seorang pemimpin wajib:

1. Jujur dalam menyampaikan informasi
2. Transparan dalam penggunaan kekuasaan
3. Profesional dalam menjalankan tugas
4. Menjadi teladan bagi masyarakat

Ketika LHKPN diabaikan, maka nilai-nilai tersebut runtuh. Ini bukan hanya pelanggaran hukum, tetapi juga kegagalan moral.

6. Kritik Tajam: Negara Tidak Boleh Lemah

Jika 96.000 penyelenggara negara tidak patuh, maka yang patut dipertanyakan bukan hanya mereka, tetapi juga sistem pengawasan negara.

Apakah negara:

1. Takut menindak pejabat?
2. Tidak serius dalam pemberantasan korupsi?
3. Membiarkan pelanggaran menjadi budaya?

Jika jawabannya “ya”, maka ini adalah tanda bahaya bagi masa depan demokrasi.

7. Peran Strategis KPK Harus Diperkuat

Komisi Pemberantasan Korupsi harus mengambil langkah lebih tegas:

1. Mengumumkan daftar pejabat yang tidak patuh
2. Melakukan verifikasi dan audit kekayaan secara aktif
3. Berkoordinasi dengan lembaga lain seperti BPK dan PPATK
4. Mendorong penegakan sanksi administratif dan hukum

KPK tidak boleh hanya menjadi pencatat, tetapi harus menjadi penindak.

8. Rekomendasi Strategis (Langkah Nyata dan Terukur)

Untuk mengatasi krisis ini, diperlukan langkah konkret:

1. Sanksi Tegas dan Mengikat

• Penundaan promosi jabatan
• Pembekuan jabatan sementara
• Pemberhentian bagi pelanggaran berat

2. Integrasi Sistem Digital Nasional

LHKPN terhubung dengan pajak, perbankan, dan aset negara

3. Kewajiban LHKPN sebagai Syarat Mutlak Jabatan

Tanpa LHKPN, tidak boleh dilantik

4. Audit Kekayaan Berkala

Minimal setiap 2 tahun

5. Transparansi Publik

Data LHKPN mudah diakses masyarakat

6. Pendidikan Integritas bagi ASN

Pelatihan wajib tentang etika dan anti korupsi

7. Peran Aktif Masyarakat dan Media

Mendorong kontrol sosial

9. Strategi Ekstrem: Revolusi Integritas Nasional

Jika cara biasa tidak efektif, maka perlu langkah luar biasa:

1. Gerakan Nasional Anti Ketidakjujuran
2. Pembersihan besar-besaran birokrasi
3. Penegakan hukum tanpa kompromi
4. Digitalisasi total sistem pengawasan

Langkah ini memang keras, tetapi diperlukan untuk menyelamatkan negara.

10. Penutup: Pilihan Tegas bagi Penyelenggara Negara

Fakta bahwa lebih dari 96.000 pejabat belum melaporkan LHKPN adalah peringatan keras bagi bangsa ini. Ini adalah ujian bagi komitmen kita terhadap pemerintahan yang bersih.

Pesan yang harus ditegaskan:

1. Jabatan adalah amanah, bukan kesempatan memperkaya diri
2. Transparansi adalah kewajiban, bukan pilihan
3. Kejujuran adalah fondasi kepemimpinan

Jika penyelenggara negara tidak mampu memenuhi kewajiban dasar seperti LHKPN, maka mereka tidak layak memegang jabatan publik.

Akhirnya, bangsa ini harus memilih:

mempertahankan pejabat yang tidak transparan, atau membangun sistem yang bersih dan berintegritas.

Karena masa depan Indonesia tidak ditentukan oleh banyaknya pejabat, tetapi oleh kualitas moral dan kejujuran mereka. (Obasa)

Portal Suara Academia hadir sebagai platform akademis berkualitas dengan artikel ilmiah, diskusi panel, dan ulasan buku oleh Profesional dan Akademisi terkemuka, dengan standar tinggi dan etika yang ketat.