Solidaritas Semu dalam Pusaran KKN: Dari Kompak Berbagi Untung hingga Saling Menjatuhkan

Solidaritas Semu dalam Pusaran KKN: Dari Kompak Berbagi Untung hingga Saling Menjatuhkan

Oleh: Basa Alim Tualeka (Obasa)

Pendahuluan: Wajah Ganda Kekuasaan

Portal Suara Academia: Dalam praktik kekuasaan di Indonesia, fenomena Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) sering memperlihatkan pola yang paradoksal. Saat praktik tersebut berjalan lancar dan menghasilkan keuntungan, para pelakunya tampak solid, saling menghormati, dan menunjukkan loyalitas tinggi. Namun ketika kasus terungkap oleh aparat penegak hukum seperti Komisi Pemberantasan Korupsi, solidaritas itu berubah drastis menjadi saling menyalahkan, saling membuka rahasia, bahkan saling melaporkan.

Fenomena ini bukan sekadar persoalan moral individu, melainkan dapat dijelaskan secara ilmiah melalui pendekatan teori sosial, politik, ekonomi, dan psikologi modern. Artikel ini mencoba membedahnya secara sistematis.

1. Rasionalitas Kepentingan: Perspektif Rational Choice Theory

Teori Pilihan Rasional yang dikembangkan oleh James S. Coleman dan Gary Becker menjelaskan bahwa individu bertindak berdasarkan kalkulasi untung dan rugi.

Dalam konteks KKN:

Selama keuntungan finansial dan kekuasaan lebih besar dari risiko hukum, kerja sama berjalan harmonis.

Ketika risiko meningkat—penyelidikan, audit, operasi tangkap tangan—rasionalitas berubah menjadi penyelamatan diri.

Artinya, loyalitas yang dibangun bukan atas dasar nilai atau integritas, tetapi atas dasar kepentingan bersama. Ketika kepentingan itu berubah, relasi pun retak.

2. Dilema Tahanan: Strategi Pengkhianatan Rasional

Konsep “Prisoner’s Dilemma” dalam Teori Permainan yang dipopulerkan oleh John Nash menjelaskan bahwa dua pihak yang bekerja sama dalam kejahatan akan cenderung saling mengkhianati ketika menghadapi ancaman hukuman.

• Jika keduanya diam → hukuman moderat.
• Jika satu melapor lebih dahulu → mendapat keringanan hukuman.
• Jika keduanya saling melapor → hukuman tetap ada, tetapi lebih ringan daripada jika satu diam sendirian.

Dalam praktik hukum Indonesia, mekanisme justice collaborator memberikan insentif bagi pelaku untuk bekerja sama dengan penegak hukum. Maka, secara rasional, pelaporan menjadi strategi bertahan hidup.

3. Solidaritas Semu: Perspektif Sosiologis

Menurut Emile Durkheim, solidaritas sejati dibangun atas dasar nilai bersama dan kesadaran kolektif. Namun dalam praktik KKN, yang terjadi adalah solidaritas instrumental—solidaritas yang muncul karena ada kepentingan ekonomi dan kekuasaan.

Selama distribusi keuntungan adil dan risiko kecil, hubungan tampak harmonis. Tetapi ketika struktur terguncang, kohesi itu runtuh karena tidak memiliki fondasi moral.

Ini menunjukkan bahwa jaringan KKN hanya kuat selama kepentingan kolektif tidak terganggu.

4. Moral Hazard dan Lemahnya Pengawasan

Konsep moral hazard menjelaskan bahwa seseorang berani mengambil risiko ketika merasa sistem pengawasan lemah atau hukuman dapat dinegosiasikan.

Dalam konteks birokrasi dan politik:

• Pengawasan internal sering kurang efektif.

• Budaya patronase masih kuat.

• Transparansi belum optimal.

Kondisi ini menciptakan rasa aman semu. Namun ketika sistem penegakan hukum menguat, rasa aman berubah menjadi kepanikan kolektif. Pada titik ini, setiap individu berusaha meminimalkan kerugian pribadi.

5. Politik Machiavellian dan Loyalitas Pragmatis

Dalam karya The Prince, Niccolò Machiavelli menjelaskan bahwa loyalitas dalam politik sering bersifat pragmatis. Selama pemimpin mampu melindungi jaringan, loyalitas terjaga. Namun ketika perlindungan melemah, lingkaran dalam menjadi pihak pertama yang menjaga jarak.

Dalam kasus KKN:

• Saat kekuasaan stabil → semua terlihat setia.

• Saat pemimpin tersandung hukum → loyalitas memudar.

• Saat proses hukum berjalan → saling menyebut nama.

Fenomena ini menunjukkan bahwa politik tanpa integritas akan menghasilkan relasi yang rapuh.

6. Psikologi Sosial: Naluri Bertahan Hidup

Dari sudut psikologi, manusia memiliki self-preservation instinct (naluri mempertahankan diri). Ketika ancaman nyata muncul:

• Ketakutan mendominasi.

• Rasionalisasi muncul: “Saya hanya mengikuti perintah.”

• Loyalitas dikalahkan oleh kebutuhan keselamatan.

Perubahan sikap dari kompak menjadi saling menuduh bukanlah perubahan karakter mendadak, tetapi aktivasi mekanisme pertahanan diri.

7. Budaya Patron-Client dalam Politik Indonesia

Secara historis, sistem politik Indonesia dipengaruhi oleh pola patron-client:

• Patron memberikan perlindungan dan akses.

• Klien memberikan loyalitas dan dukungan.

Selama patron kuat, jaringan stabil. Namun ketika patron jatuh atau terseret hukum, klien kehilangan pelindung dan mulai menyelamatkan diri masing-masing.

Struktur ini menciptakan relasi vertikal yang bergantung pada kekuasaan, bukan pada sistem yang transparan dan akuntabel.

8. Perspektif Etika dan Moralitas Publik

Dari perspektif etika, kerja sama dalam pelanggaran hukum tidak pernah memiliki fondasi keberlanjutan. Relasi yang dibangun atas dasar ketidakjujuran akan rapuh ketika diuji.

Integritas publik menuntut:

• Transparansi.
• Akuntabilitas.
• Tanggung jawab kolektif.

Tanpa nilai moral sebagai fondasi, solidaritas akan selalu bersifat sementara.

9. Dampak terhadap Kepercayaan Publik dan Demokrasi

Fenomena saling lempar tanggung jawab dalam kasus KKN tidak hanya berdampak pada individu pelaku, tetapi juga merusak kepercayaan publik terhadap institusi negara.

Dampaknya antara lain:

1. Menurunnya legitimasi pemerintahan.
2. Terganggunya stabilitas birokrasi.
3. Meningkatnya sinisme masyarakat terhadap politik.

Demokrasi membutuhkan kepercayaan (trust). Ketika elit politik menunjukkan solidaritas semu, masyarakat semakin skeptis terhadap proses politik dan hukum.

10. Reformasi Sistemik: Dari Jaringan ke Sistem

Pelajaran penting dari fenomena ini adalah perlunya membangun sistem yang kuat, bukan sekadar jaringan kekuasaan. Jaringan dapat melindungi sementara, tetapi sistem yang transparan dan akuntabel mampu menjaga stabilitas jangka panjang.

Reformasi yang diperlukan meliputi:

• Penguatan sistem pengawasan internal dan eksternal.
• Digitalisasi pelayanan publik untuk meminimalkan interaksi transaksional.
• Pendidikan etika kepemimpinan.
• Penegakan hukum yang konsisten tanpa pandang bulu.

Kesimpulan: Loyalitas Tanpa Nilai Akan Runtuh

Fenomena “kompak saat untung, saling menuduh saat tertangkap” dapat dijelaskan melalui berbagai teori:

1. Rasionalitas untung-rugi (Rational Choice Theory)

2. Dilema Tahanan (Game Theory)

3. Solidaritas instrumental (Sosiologi)

4. Moral hazard (Ekonomi kelembagaan)

5. Politik pragmatis (Machiavellian)

6. Naluri bertahan hidup (Psikologi sosial)

Kesimpulannya tegas:

Solidaritas yang dibangun atas dasar kepentingan tidak akan bertahan dalam ujian krisis.

Hanya solidaritas berbasis integritas, sistem yang kuat, dan nilai moral yang mampu menjaga keberlanjutan kekuasaan dan kepercayaan publik.

Bagi bangsa Indonesia, pelajaran terpenting bukan sekadar menghukum pelaku, tetapi membangun tata kelola yang membuat praktik KKN semakin sulit dilakukan. Karena pada akhirnya, negara yang kuat bukanlah negara yang memiliki jaringan kekuasaan paling solid, melainkan negara yang memiliki sistem paling transparan dan berkeadilan. (Obasa)

Portal Suara Academia hadir sebagai platform akademis berkualitas dengan artikel ilmiah, diskusi panel, dan ulasan buku oleh Profesional dan Akademisi terkemuka, dengan standar tinggi dan etika yang ketat.