Saatnya Negara Reset Arah Ekonomi Nasional
Oleh: Basa Alim Tualeka (obasa)
Portal Suara Academia: Indonesia adalah negeri kaya raya. Tanah subur, laut luas, tambang melimpah, hutan besar, dan jumlah penduduk produktif yang tinggi. Namun di tengah kekayaan itu, rakyat masih bertanya: mengapa hidup makin berat, lapangan kerja sulit, pajak terus naik, dan beban ekonomi makin terasa?
Pertanyaan ini menjadi relevan ketika publik menyoroti pengelolaan dana haji, munculnya gagasan pengelolaan dana zakat dan infak, serta dominasi oligarki dalam penguasaan sumber daya alam (SDA). Jika semua dana masyarakat ingin diatur negara, maka wajar bila rakyat menuntut satu hal penting: transparansi, keadilan, dan keberpihakan nyata kepada rakyat.
Dana Haji: Uang Umat, Harus Terbuka dan Amanah
Dana haji berasal dari setoran masyarakat yang ingin menunaikan ibadah haji. Nilainya sangat besar karena antrean keberangkatan di Indonesia sangat panjang. Dana tersebut tentu harus dikelola agar nilainya tidak tergerus inflasi dan dapat memberi manfaat bagi jamaah.
Namun masyarakat berhak mengetahui secara jelas:
- Berapa total dana yang dikelola?
- Di mana dana ditempatkan?
- Berapa keuntungan setiap tahun?
- Bagaimana manfaatnya digunakan?
- Apa jaminan keamanannya?
Dalam era modern, pengelolaan dana publik harus terbuka. Laporan keuangan tidak cukup hanya formal, tetapi harus mudah dipahami rakyat. Karena dana haji bukan milik negara, melainkan titipan umat.
Dana Zakat dan Infak Mau Dikelola Negara: Ada Apa Lagi?
Ketika muncul ide bahwa zakat, infak, sedekah, dan dana sosial umat lainnya juga ingin lebih terpusat pengelolaannya, publik mulai bertanya-tanya. Mengapa negara ingin masuk lebih jauh ke wilayah dana keagamaan?
Di satu sisi, niat untuk mengefektifkan distribusi bantuan sosial dapat dipahami. Tetapi di sisi lain, zakat dan infak adalah bentuk ibadah yang sangat terkait kepercayaan. Banyak masyarakat lebih nyaman menyalurkan melalui masjid, pesantren, ormas Islam, atau langsung kepada yang membutuhkan.
Karena itu, negara sebaiknya berperan sebagai:
- Pengawas tata kelola
- Pembuat standar akuntabilitas
- Fasilitator distribusi
- Pendorong sinergi lembaga zakat
Bukan justru menjadi pengendali tunggal yang menimbulkan kecurigaan.
Pajak Rakyat Terus Naik, Nafas Ekonomi Makin Sempit
Rakyat hari ini menghadapi berbagai pungutan: pajak penghasilan, PPN, pajak kendaraan, pajak bumi bangunan, retribusi daerah, hingga berbagai biaya administrasi lainnya. Di saat bersamaan, harga kebutuhan pokok juga naik.
Pajak memang penting untuk membiayai negara. Tetapi pajak yang sehat harus memenuhi tiga unsur:
1. Adil
2. Efisien
3. Kembali kepada rakyat dalam bentuk layanan publik
Jika rakyat merasa hanya dipungut tetapi pelayanan minim, maka kepercayaan akan menurun.
Negara tidak boleh menjadikan rakyat sebagai objek penerimaan tanpa memberi hasil nyata.
SDA Indonesia: Kaya Raya, Tapi Dinikmati Siapa?
Indonesia punya nikel, emas, batu bara, minyak, gas, sawit, laut, dan hutan yang sangat besar nilainya. Seharusnya kekayaan ini mampu menjadi sumber utama pendapatan negara.
Namun kritik publik terus muncul karena banyak sektor strategis justru lebih banyak dikuasai:
- Oligarki ekonomi
- Konglomerasi tertentu
- Investor asing
- Kelompok pemilik modal besar
Sementara rakyat di sekitar lokasi tambang dan industri masih hidup sederhana, bahkan sering terkena dampak lingkungan.
Ini ironi besar: negeri kaya, rakyat belum sejahtera.
Saatnya BUMN Jadi Raja di Negeri Sendiri
Negara harus memperkuat BUMN strategis di sektor energi, tambang, pangan, logistik, dan industri dasar. BUMN jangan hanya jadi pelengkap, tetapi menjadi pemain utama yang profesional dan menghasilkan keuntungan besar untuk negara.
BUMN kuat berarti:
- Dividen besar masuk negara
- Lapangan kerja terbuka
- Teknologi berkembang
- Ketergantungan asing berkurang
- Pendapatan nasional meningkat
Tetapi syaratnya satu: bersih dari korupsi dan dikelola profesional.
Bahaya Jika Ekonomi Dikuasai Oligarki
Jika ekonomi dikuasai segelintir orang, maka dampaknya serius:
- Persaingan usaha tidak sehat
- Harga bisa dikendalikan kelompok tertentu
- Kebijakan mudah dipengaruhi pemilik modal
- UMKM sulit tumbuh
- Kesenjangan makin lebar
Negara harus hadir menyeimbangkan kekuatan pasar agar ekonomi tidak hanya menguntungkan elite.
Reset Arah Ekonomi Nasional
Sudah waktunya pemerintah berpikir ulang. Jangan terlalu fokus mengelola dana rakyat, tetapi lalai memaksimalkan kekayaan negara sendiri.
Prioritas baru harus diarahkan pada:
1. Maksimalkan Pendapatan SDA
Kontrak harus adil dan menguntungkan bangsa.
2. Perkuat BUMN Strategis
Jadikan mesin pertumbuhan nasional.
3. Transparansi Semua Dana Publik
Dana haji, zakat, pajak, dan APBN harus terbuka.
4. Lindungi UMKM dan Rakyat Kecil
Berikan akses modal, pasar, dan perlindungan.
5. Batasi Dominasi Oligarki
Ciptakan persaingan usaha sehat.
Pemimpin Harus Berani Memihak Rakyat
Bangsa ini tidak miskin. Yang sering kurang adalah keberanian politik dan tata kelola yang benar. Pemimpin sejati bukan hanya pandai memungut pajak, tetapi mampu mengelola kekayaan bangsa untuk kesejahteraan rakyat.
Rakyat ingin melihat negara berdiri tegak, adil, dan berpihak.
Dana umat harus amanah.
Pajak harus adil.
SDA harus untuk rakyat.
Dan ekonomi nasional harus kembali ke cita-cita kemerdekaan: keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. (Obasa)
Portal Suara Academia hadir sebagai platform akademis berkualitas dengan artikel ilmiah, diskusi panel, dan ulasan buku oleh Profesional dan Akademisi terkemuka, dengan standar tinggi dan etika yang ketat.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar