INDONESIA HARUS DIBANGUN DARI DAERAH!

 

Serahkan Pelaksanaan Program Strategis Nasional kepada Kabupaten dan Kota: Integrasikan MBG, KDMP, Tiga Juta Rumah, Kampung Nelayan, Pertanian, Perikanan, Perkebunan hingga Hilirisasi Industri, Pergudangan dan Pusat Grosir

Oleh: Dr. Basa Alim Tualeka, M.Si.
Pengamat Ekonomi dan Ahli Kebijakan Publik

1. Mengubah Paradigma Pembangunan Nasional

Indonesia harus berani melakukan perubahan mendasar dalam paradigma pembangunan nasional. Selama ini, pemerintah pusat menjadi aktor dominan dalam merancang, mengatur dan mengendalikan berbagai program pembangunan. Sementara itu, pemerintah kabupaten dan kota sering kali hanya menjadi pelaksana administratif, penerima instruksi dan penanggung jawab teknis di lapangan.

Pola tersebut perlu dievaluasi. Indonesia memiliki wilayah yang luas, kekayaan sumber daya alam yang beragam, serta karakteristik sosial dan ekonomi daerah yang berbeda-beda. Karena itu, pembangunan tidak bisa terus menggunakan pendekatan sentralistis yang menganggap seluruh daerah memiliki kebutuhan dan potensi yang sama.

Pemerintah pusat harus mulai menyerahkan pelaksanaan operasional berbagai program strategis nasional kepada pemerintah kabupaten dan kota. Pemerintah pusat tetap bertanggung jawab menetapkan kebijakan, regulasi, standar, pembiayaan, target nasional dan pengawasan. Namun, pemerintah daerah harus diberikan kewenangan, ruang kreativitas dan tanggung jawab lebih besar untuk menggerakkan pembangunan di wilayahnya.

Prinsipnya sederhana: Jakarta menetapkan arah, provinsi mengoordinasikan, kabupaten dan kota melaksanakan, dunia usaha mengembangkan, dan rakyat menjadi pelaku utama pembangunan.

2. Integrasikan Program Presiden dalam Satu Ekosistem Ekonomi Daerah

Program pemerintah pusat jangan berjalan sendiri-sendiri dan terpisah dari potensi ekonomi daerah. Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP), pembangunan tiga juta rumah, kampung nelayan, pertanian, perikanan dan perkebunan harus diintegrasikan dalam satu sistem pembangunan ekonomi kabupaten dan kota.

Pertama, Makan Bergizi Gratis (MBG) harus menjadi penggerak ekonomi pangan lokal. Kebutuhan beras, sayuran, telur, daging, ikan dan buah-buahan harus sejauh mungkin dipenuhi melalui kerja sama dengan petani, peternak, nelayan, koperasi dan UMKM daerah, dengan tetap memenuhi standar kualitas, keamanan pangan, harga dan kontinuitas pasokan.

Kedua, KDMP harus dikembangkan menjadi pusat kegiatan ekonomi rakyat. Koperasi tidak boleh hanya menjadi bangunan fisik atau tempat transaksi kebutuhan pokok. KDMP harus terhubung dengan produksi, pengumpulan hasil panen, penyimpanan, pengolahan, pemasaran dan distribusi barang.

Ketiga, Program Tiga Juta Rumah harus melibatkan pemerintah kabupaten dan kota dalam penyediaan lahan, perizinan, infrastruktur dasar, pendataan kebutuhan rumah, serta kemitraan dengan pengembang, perbankan dan koperasi.

Keempat, Kampung Nelayan harus dibangun sebagai kawasan ekonomi kelautan terpadu. Bukan hanya membangun rumah nelayan, tetapi juga dermaga, tempat pelelangan ikan, pabrik es, cold storage, industri pengolahan hasil laut, pergudangan dan jaringan pemasaran.

Kelima, pertanian dan perkebunan harus diperkuat melalui pembangunan sentra produksi, pengolahan hasil panen, industri pangan, gudang penyimpanan dan akses pasar yang terjamin.

Dengan demikian, setiap program nasional tidak hanya menjadi kegiatan pemerintah, tetapi menjadi mesin penggerak produksi, investasi, lapangan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat daerah.

3. Setiap Daerah Harus Memiliki Pusat Hilirisasi Industri

Salah satu kelemahan ekonomi Indonesia adalah banyak daerah masih menjadi pemasok bahan mentah. Hasil pertanian, perkebunan, perikanan dan pertambangan dikirim ke daerah lain untuk diolah. Akibatnya, nilai tambah ekonomi, investasi, lapangan kerja dan keuntungan industri lebih banyak dinikmati wilayah yang memiliki fasilitas pengolahan.

Pola tersebut harus diubah.

Setiap kabupaten dan kota perlu didorong membangun pusat hilirisasi industri sesuai potensi dan skala ekonominya. Tidak semua daerah harus membangun industri besar, tetapi setiap daerah harus memiliki fasilitas pengolahan yang relevan dengan keunggulan wilayahnya.

Daerah pertanian dapat membangun industri penggilingan padi, pengeringan, pengemasan dan pengolahan pangan. Daerah perikanan mengembangkan pengalengan ikan, pembekuan dan pengolahan hasil laut. Daerah perkebunan mengembangkan industri pengolahan kelapa, kakao, kopi dan komoditas unggulan lainnya. Daerah pertambangan mengembangkan pengolahan dan pemurnian mineral sesuai ketentuan hukum serta prinsip keberlanjutan lingkungan.

Pemerintah daerah perlu membangun tiga infrastruktur ekonomi utama:

1. Pusat hilirisasi industri, tempat mengubah bahan mentah menjadi produk bernilai tambah.
2. Pusat pergudangan dan logistik, tempat pengumpulan, penyimpanan, pengemasan dan distribusi produk.
3. Pusat grosir dan perdagangan, tempat bertemunya produsen, koperasi, distributor, pedagang, BUMN, BUMD dan konsumen.

Ketiganya harus saling terhubung sehingga terbentuk rantai ekonomi dari desa hingga pasar nasional dan internasional.

4. Negara Harus Menjamin Pasar dan Standar Harga Produksi Rakyat

Salah satu persoalan mendasar ekonomi rakyat adalah ketidakpastian harga dan pasar. Petani sering mengalami penurunan harga ketika panen raya. Nelayan menghadapi persoalan harga ikan akibat keterbatasan penyimpanan dan distribusi. Pekebun sering bergantung kepada tengkulak karena tidak memiliki akses langsung ke industri dan pasar.

Pemerintah harus mengakhiri ketergantungan ekonomi rakyat terhadap sistem perdagangan yang tidak seimbang.

Pemerintah pusat dan daerah perlu membangun mekanisme standar harga pembelian komoditas strategis dengan mempertimbangkan biaya produksi, kualitas, keuntungan yang layak dan kondisi pasar.

BUMN dan BUMD dapat ditugaskan menjadi pembeli, penampung, pengolah dan distributor hasil produksi rakyat melalui skema bisnis yang transparan, berkelanjutan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Bayangkan apabila setiap kabupaten memiliki sistem pembelian hasil pertanian yang terorganisasi. Ketika petani panen, sudah tersedia pembeli. Ketika nelayan memperoleh hasil tangkapan, tersedia tempat penyimpanan dan pengolahan. Ketika pekebun menghasilkan komoditas, tersedia industri yang siap menyerap produksinya.

Negara tidak cukup hadir memberikan bantuan, tetapi harus menjamin ekosistem ekonomi yang memungkinkan rakyat memperoleh keuntungan dari hasil produksinya.

Rakyat jangan hanya disuruh berproduksi, tetapi negara harus memastikan hasil produksinya memiliki pasar dan harga yang layak.

5. Bangun Konfigurasi Kekuasaan yang Berorientasi pada Rakyat

Pembangunan nasional membutuhkan pembagian kewenangan dan tanggung jawab yang jelas antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat.

Pemerintah pusat berperan sebagai pembuat kebijakan nasional, regulator, penyedia dukungan anggaran, penjamin standar dan pengawas.

Pemerintah provinsi mengoordinasikan pembangunan lintas kabupaten dan kota, konektivitas wilayah, pengembangan kawasan ekonomi serta pemerataan infrastruktur.

Pemerintah kabupaten dan kota menjadi penggerak utama pelaksanaan program pembangunan berdasarkan potensi dan kebutuhan masyarakat setempat.

BUMN dan BUMD menjadi instrumen negara dalam membangun investasi, industri, pergudangan, pembelian hasil produksi dan jaringan distribusi.

Koperasi, UMKM dan dunia usaha menjadi kekuatan ekonomi produktif yang menghubungkan modal, teknologi, produksi dan perdagangan.

Sementara itu, rakyat harus ditempatkan sebagai subjek pembangunan, bukan sekadar objek penerima bantuan.

Inilah konfigurasi kekuasaan ekonomi yang harus dibangun: kekuasaan politik digunakan untuk menggerakkan produksi, kewenangan pemerintahan diarahkan untuk membuka kesempatan ekonomi, dan seluruh instrumen negara bekerja bagi kesejahteraan rakyat.

6. Bupati dan Wali Kota Harus Menjadi Pemimpin Ekonomi Daerah

Peran kepala daerah harus mengalami perubahan orientasi. Bupati dan wali kota jangan hanya menjadi administrator pemerintahan, tetapi harus menjadi pemimpin transformasi ekonomi daerah.

Setiap kepala daerah harus memiliki peta jalan pembangunan berdasarkan keunggulan wilayah. Kabupaten agraris harus menjadi pusat pertanian dan industri pangan. Kabupaten pesisir menjadi pusat perikanan dan ekonomi kelautan. Daerah perkebunan menjadi pusat pengolahan komoditas perkebunan. Daerah pertambangan menjadi pusat hilirisasi mineral. Daerah perkotaan memperkuat industri, perdagangan, jasa, teknologi dan ekonomi kreatif.

Peta jalan tersebut harus memiliki target konkret: peningkatan produksi, investasi, penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan petani dan nelayan, penguatan UMKM, peningkatan PAD, serta penurunan kemiskinan dan pengangguran.

Keberhasilan seorang bupati atau wali kota tidak cukup diukur dari banyaknya gedung pemerintahan, jalan dan fasilitas umum yang dibangun. Ukuran terpenting adalah seberapa besar kemampuan kepala daerah meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan membangun kekuatan ekonomi wilayahnya.

7. Desentralisasi Harus Disertai Anggaran dan Pengawasan

Menyerahkan pelaksanaan program kepada pemerintah daerah tidak boleh sekadar memindahkan beban pekerjaan dari pusat ke daerah.

Desentralisasi harus disertai kewenangan yang jelas, dukungan anggaran memadai, sumber daya manusia profesional, kepastian regulasi dan sistem pengawasan yang kuat.

Pemerintah pusat perlu menyusun mekanisme pendanaan terintegrasi melalui APBN, APBD, pembiayaan BUMN, BUMD, perbankan, koperasi dan investasi swasta. Pembagian tugas dan pembiayaan harus disesuaikan dengan karakter setiap program serta ketentuan perundang-undangan.

Pengawasan harus dilakukan secara terbuka melalui indikator kinerja, audit, transparansi pengadaan, pengawasan masyarakat dan penegakan hukum.

Jangan sampai program strategis nasional justru menjadi ladang baru bagi korupsi, konflik kepentingan, monopoli proyek dan pemborosan anggaran.

Desentralisasi bukan berarti membebaskan daerah dari pengawasan. Sebaliknya, desentralisasi harus memperkuat tanggung jawab dan akuntabilitas pemerintah kepada rakyat.

PENUTUP: JANGAN HANYA MEMBANGUN INDONESIA DARI JAKARTA, BANGUNLAH DARI SELURUH DAERAH!

Indonesia memiliki lebih dari 500 kabupaten dan kota yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Setiap wilayah memiliki potensi sumber daya alam, manusia, produksi dan keunggulan ekonomi yang berbeda.

Potensi tersebut harus dihubungkan dalam satu jaringan ekonomi nasional.

Bayangkan jika setiap kabupaten dan kota memiliki pusat produksi, pusat pengolahan industri, pergudangan, pusat grosir dan jaringan distribusi. Hasil pertanian, perikanan, perkebunan dan industri lokal tidak lagi berhenti sebagai komoditas mentah, tetapi berkembang menjadi produk bernilai tambah.

MBG menjadi pasar bagi produksi pangan lokal. KDMP menjadi jaringan ekonomi dan distribusi. Program tiga juta rumah menggerakkan industri konstruksi dan bahan bangunan. Kampung nelayan memperkuat ekonomi kelautan. Hilirisasi meningkatkan nilai tambah. Pusat pergudangan dan grosir memperluas perdagangan.

Semua program tersebut harus saling menguatkan, bukan berjalan sendiri-sendiri.

Sudah saatnya pemerintah pusat melakukan terobosan dalam tata kelola pembangunan nasional. Program strategis Presiden harus menjadi instrumen untuk membangun kekuatan ekonomi kabupaten dan kota di seluruh Indonesia.

Pemerintah pusat tidak harus mengerjakan semuanya sendiri. Pusat harus memperkuat regulasi, pembiayaan, standar, koordinasi dan pengawasan. Pemerintah daerah harus diberikan ruang lebih besar untuk melaksanakan dan mengintegrasikan program pembangunan sesuai potensi wilayahnya.

Kekuatan Indonesia bukan hanya terletak pada pemerintah pusat, tetapi pada kemampuan ratusan kabupaten dan kota membangun ekonomi produktif, mandiri dan berdaya saing.

Mari membangun Indonesia dengan paradigma baru: pemerintah pusat mengarahkan, pemerintah daerah menggerakkan, BUMN dan BUMD memperkuat industri, koperasi dan dunia usaha mengembangkan perdagangan, serta rakyat menjadi pemilik dan pelaku utama kemakmuran.

DAERAH KUAT, RAKYAT SEJAHTERA, INDUSTRI BERDAULAT, INDONESIA MAKMUR!

Portal Suara Academia hadir sebagai platform akademis berkualitas dengan artikel ilmiah, diskusi panel, dan ulasan buku oleh Profesional dan Akademisi terkemuka, dengan standar tinggi dan etika yang ketat.