MODEL DAN MEKANISME PEMBERIAN JABATAN PROFESOR DI PERGURUAN TINGGI

MODEL DAN MEKANISME PEMBERIAN JABATAN PROFESOR DI PERGURUAN TINGGI

Oleh : Dr. Basa Alim Tualela M.Si

Portal Suara Academia: Model dan mekanisme pemberian jabatan Profesor di perguruan tinggi mulai 1 Januari 2025 merupakan perubahan signifikan yang dirancang untuk mempercepat proses pengangkatan, meningkatkan fleksibilitas, serta memberdayakan perguruan tinggi untuk lebih otonom dalam menentukan kualitas akademik. Berikut adalah penjelasan tentang model dan mekanisme pemberian jabatan Profesor oleh masing-masing perguruan tinggi:

1. Model Pemberian Jabatan Profesor

Mulai 1 Januari 2025, jabatan Profesor akan ditetapkan dan diberikan langsung oleh perguruan tinggi. Model ini berfokus pada desentralisasi wewenang, di mana universitas memiliki kewenangan penuh untuk menilai, menetapkan, dan memberikan jabatan Profesor kepada dosennya. Jabatan ini bukanlah gelar akademik tetap, melainkan jabatan yang dapat ditarik kembali atau gugur jika dosen bersangkutan pensiun, pindah instansi, atau tidak lagi aktif dalam kegiatan tridharma perguruan tinggi.

2. Mekanisme Pemberian Jabatan Profesor di Perguruan Tinggi

a. Penetapan Kriteria di Perguruan Tinggi

Setiap perguruan tinggi akan menetapkan standar kualifikasi dan kriteria khusus yang harus dipenuhi oleh calon profesor. Kriteria ini kemungkinan akan mengacu pada:

• Kinerja tridharma perguruan tinggi (Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat).

• Jumlah publikasi ilmiah yang relevan di jurnal terakreditasi, baik nasional maupun internasional.

• Reputasi dan pengakuan internasional dalam bidang keilmuan tertentu.

• Kontribusi signifikan dalam pengembangan prodi atau fakultas di mana dosen tersebut mengajar.

 

b. Penilaian oleh Tim Internal Universitas

Mekanisme ini akan melibatkan pembentukan komite penilai internal di setiap perguruan tinggi, yang terdiri dari profesor atau akademisi senior yang bertugas menilai kelayakan kandidat. Proses penilaian ini bisa meliputi:

• Uji kompetensi terkait keahlian di bidang ilmu yang diajarkan oleh calon profesor.

• Evaluasi rekam jejak dari segi pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat.

• Penilaian kualitas publikasi dan dampaknya di bidang ilmu tertentu.

   

c. Proses Pengusulan dan Pengangkatan

Setelah tim penilai internal menyetujui kelayakan seorang kandidat, pengusulan akan diajukan ke Senat Akademik perguruan tinggi tersebut untuk mendapatkan persetujuan akhir. Dalam beberapa perguruan tinggi, proses ini juga bisa melibatkan Dewan Guru Besar.

Jika disetujui oleh Senat Akademik, perguruan tinggi akan memberikan jabatan Profesor secara resmi kepada dosen yang bersangkutan melalui Keputusan Rektor atau pimpinan universitas lainnya. Jabatan ini berlaku selama dosen tersebut aktif dan memenuhi standar yang ditetapkan oleh universitas.

3. Pengelolaan dan Pengawasan Jabatan Profesor

Setelah jabatan Profesor diberikan, perguruan tinggi akan melakukan monitoring berkala terhadap kinerja dan kontribusi profesor tersebut. Hal ini untuk memastikan bahwa jabatan yang diberikan terus dipertahankan melalui kinerja yang sesuai dengan standar universitas. Jika profesor tidak lagi aktif dalam tridharma perguruan tinggi, pensiun, atau pindah ke instansi lain, maka jabatan ini bisa dicabut, dan dosen tersebut tidak berhak lagi menyandang gelar Profesor.

4. Fleksibilitas dan Inovasi dalam Proses Pengangkatan

Model pemberian jabatan Profesor ini juga memungkinkan perguruan tinggi untuk lebih inovatif dalam menentukan kriteria dan mekanisme pengangkatan. Misalnya, perguruan tinggi dapat menyesuaikan kriteria sesuai dengan karakteristik prodi atau bidang ilmu tertentu, mempercepat proses bagi mereka yang memiliki kontribusi luar biasa di bidang ilmu yang spesifik, atau menerapkan sistem reward bagi dosen dengan inovasi riset yang berdampak signifikan.

5. Penguatan Otonomi Perguruan Tinggi

Dengan model ini, perguruan tinggi diharapkan akan lebih mandiri dan otonom dalam membentuk ekosistem akademik yang berkualitas. Perguruan tinggi memiliki kebebasan dalam memilih dan membentuk calon-calon profesor yang sesuai dengan visi, misi, dan kebutuhan spesifik prodi maupun fakultas mereka. Hal ini juga akan memacu persaingan sehat antaruniversitas dalam menghasilkan profesor yang unggul dan kompeten.

6. Tantangan dan Mitigasi

Meskipun desentralisasi pemberian jabatan Profesor membawa banyak manfaat, ada beberapa tantangan yang perlu diantisipasi:

• Standar yang Berbeda-beda: Ada kemungkinan setiap universitas akan menerapkan standar yang berbeda-beda dalam pengangkatan profesor, sehingga dapat mempengaruhi kesetaraan kualitas di tingkat nasional.

• Potensi Konflik Kepentingan: Tanpa regulasi yang ketat, desentralisasi ini berpotensi menimbulkan konflik kepentingan di dalam perguruan tinggi, seperti adanya penunjukan profesor yang tidak berbasis pada kualitas akademik.

• Monitoring dan Evaluasi: Perlu ada sistem monitoring dari lembaga nasional seperti Kemdikbudristek untuk memastikan kualitas profesor tetap terjaga di seluruh perguruan tinggi.

Untuk mitigasi, perguruan tinggi perlu bekerja sama dengan Kemdikbudristek dalam merumuskan panduan umum dan regulasi standar yang tetap berlaku di seluruh Indonesia, meskipun universitas memiliki kebebasan dalam menentukan syarat-syarat khusus.

Bahwa Pemberian jabatan Profesor terkait erat dengan sistem penggajian dan insentif bulanan di perguruan tinggi. Berikut adalah penjelasan mengenai keterkaitan tersebut dan tanggung jawab masing-masing pihak:

Kaitan antara Jabatan Profesor dan Gaji/Insentif Bulanan

1. Tanggung Jawab Akademik dan Penghargaan Finansial:

Jabatan Profesor membawa tanggung jawab yang lebih besar dalam hal pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Sebagai imbalannya, Profesor diharapkan mendapatkan gaji yang lebih tinggi dan insentif bulanan yang sesuai dengan tingkat tanggung jawab yang diemban. 

2. Penetapan Skala Gaji:

• Pemberian jabatan Profesor biasanya diikuti dengan penetapan skala gaji yang lebih tinggi dibandingkan dengan jabatan akademik lainnya. Ini penting untuk:

• Menghargai kontribusi yang signifikan terhadap pengembangan ilmu dan pendidikan.

• Menarik dan mempertahankan talenta terbaik di perguruan tinggi.

3. Insentif Berdasarkan Kinerja:

• Di beberapa perguruan tinggi, insentif bulanan dapat ditentukan berdasarkan kinerja. Oleh karena itu, Profesor yang aktif dalam penelitian, publikasi, dan pengabdian kepada masyarakat akan mendapatkan insentif tambahan sebagai bentuk penghargaan atas kontribusi mereka.

Tanggung Jawab Pemberian Gaji dan Insentif

1. Pihak Perguruan Tinggi:

• Rektor dan Pimpinan Fakultas: Mereka memiliki tanggung jawab untuk menetapkan kebijakan penggajian dan insentif di institusi masing-masing. Pimpinan fakultas juga dapat berperan dalam memberikan rekomendasi terkait gaji dan insentif untuk dosen yang diangkat sebagai Profesor.

• Bagian Keuangan: Bertanggung jawab untuk menghitung dan mencairkan gaji serta insentif sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan. Mereka harus memastikan bahwa alokasi anggaran untuk gaji dosen, terutama Profesor, cukup dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

2. Pihak Pemerintah (Kemdikbudristek):

• Pengaturan Umum: Pemerintah melalui Kemdikbudristek dapat mengeluarkan kebijakan yang mengatur tentang standar minimum gaji untuk dosen dengan jabatan Profesor, namun penerapan spesifiknya dapat bervariasi antar perguruan tinggi.

• Tunjangan Khusus: Pemerintah juga dapat memberikan tunjangan khusus atau insentif tambahan untuk Profesor sebagai bentuk dukungan terhadap pendidikan tinggi.

Contoh Kebijakan Penggajian untuk Profesor

1. Skema Gaji Dasar:

Penetapan skema gaji dasar yang berbeda untuk Profesor, di mana gaji ini mencerminkan tanggung jawab tambahan yang mereka emban.

2. Tunjangan Kinerja:

Penentuan tunjangan kinerja berdasarkan hasil evaluasi tahunan yang mencakup aspek pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

3. Insentif Berdasarkan Publikasi:

Dosen yang berhasil menerbitkan karya ilmiah di jurnal bereputasi dapat menerima insentif tambahan sebagai motivasi untuk meningkatkan produktivitas penelitian.

Kesimpulan 

1. Bahwa Model pemberian jabatan Profesor di perguruan tinggi mulai 2025 sangat prospektif dalam mendukung fleksibilitas dan percepatan pengembangan karier dosen. Dengan pengelolaan yang baik, desentralisasi ini dapat meningkatkan kualitas akademik, inovasi penelitian, dan daya saing perguruan tinggi di Indonesia.
2. Kaitan antara pemberian jabatan Profesor dan gaji atau insentif bulanan sangat penting untuk memastikan bahwa dosen merasa dihargai atas kontribusi mereka di bidang pendidikan dan penelitian. Tanggung jawab untuk pengaturan gaji dan insentif ini berada pada perguruan tinggi, dengan dukungan dari pemerintah untuk kebijakan yang lebih luas. Dengan adanya sistem insentif yang jelas dan transparan, diharapkan akan mendorong peningkatan kualitas pendidikan tinggi di Indonesia. (Alim Academia)

Portal Suara Academia hadir sebagai platform akademis berkualitas dengan artikel ilmiah, diskusi panel, dan ulasan buku oleh Profesional dan Akademisi terkemuka, dengan standar tinggi dan etika yang ketat.