PROGRAM STRATEGIS KEMENTERIAN HAM DI ERA PRABOWO: PENDEKATAN HAM DAN FILOSOFI KEADILAN

Program Strategis Kementerian HAM di Era Prabowo: Pendekatan HAM dan Filosofi Keadilan

Oleh : Dr. Basa Alim Tualeka, M.Si

Puisi :

"Kementerian HAM yang Berkeadilan"

Dalam terang pagi yang menyingsing,

Kementerian HAM mengembang harapan tinggi,

Visi menyatukan, misi memajukan,

Hak setiap insan, dijaga tanpa pengingkaran.

Di bawah langit Prabowo yang teduh,

Keadilan jadi landasan teguh,

Internal, kita bangun fondasi kuat,

Untuk setiap jiwa, hak terawat.

Eksternal, jalinan kerja sama erat,

Di kancah dunia, martabat dijaga lekat,

Jangka pendek, aksi nyata segera,

Jangka panjang, demi hak yang merdeka.

Mengangkat HAM, bukan sekadar mimpi,

Melangkah bersama, menuju negeri berseri,

Dengan filosofi keadilan yang hakiki,

Kita rawat hak-hak yang abadi.

Di setiap langkah, janji ditepati,

Hak asasi manusia, adalah prioritas abadi,

Dalam pemerintahan yang menjunjung tinggi,

HAM terjaga, untuk semua yang berdiri.

Pendahuluan

Portal Suara Academia: Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) yang baru dibentuk di era Presiden Prabowo memiliki visi dan misi untuk memperkuat perlindungan hak-hak dasar manusia di Indonesia, baik melalui program jangka pendek maupun jangka panjang. Mengusung pendekatan HAM dan filosofi keadilan, kementerian ini fokus pada isu-isu strategis yang mencakup penegakan hak asasi, pendidikan, dan penyelesaian pelanggaran HAM berat di masa lalu.

Pendekatan HAM dan Filosofi Keadilan

1. Pendekatan HAM Berbasis Kebutuhan (Need-based Approach)

Kementerian mengadopsi pendekatan berbasis kebutuhan yang mengakui bahwa setiap individu, terlepas dari latar belakangnya, memiliki hak yang harus dipenuhi oleh negara. Pendekatan ini mengutamakan pemenuhan kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan hak atas keamanan.

Filosofi ini menekankan bahwa keadilan harus terwujud melalui perlindungan HAM yang menyeluruh, dengan negara bertindak sebagai penjamin hak-hak tersebut. Ini sejalan dengan prinsip keadilan distributif yang berupaya mendistribusikan sumber daya negara secara adil kepada setiap warga negara.

2. Filosofi Restorative Justice

Pendekatan restorative justice (keadilan restoratif) diimplementasikan sebagai bagian dari upaya untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu. Filosofi ini berfokus pada pemulihan bagi korban dan masyarakat yang terdampak, serta mendorong dialog dan rekonsiliasi antara pelaku dan korban.

Hal ini mencerminkan nilai-nilai keadilan substansial yang mengutamakan penyembuhan daripada penghukuman, dengan tujuan mencapai rekonsiliasi dan perdamaian sosial.

Program Strategis Internal

1. Penguatan Kapasitas Institusi

Reformasi Organisasi: Menyusun ulang struktur Kementerian HAM agar lebih responsif terhadap isu-isu HAM yang muncul. Pemisahan dari Kementerian Hukum dan HAM memungkinkan fokus yang lebih intensif pada perlindungan hak asasi manusia. 

Peningkatan Sumber Daya Manusia: Melalui pelatihan bagi staf dan pejabat kementerian, diharapkan dapat meningkatkan pemahaman tentang standar HAM internasional dan penerapannya di Indonesia.

2. Edukasi dan Sosialisasi HAM

Program Edukasi HAM: Melaksanakan kampanye edukasi publik mengenai hak-hak asasi manusia. Kegiatan ini mencakup penyebaran informasi melalui media sosial, seminar, dan pelatihan bagi berbagai lapisan masyarakat, termasuk sekolah dan universitas.

Pelatihan Penegak Hukum: Mengadakan pelatihan untuk aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa, dan hakim guna memastikan pemahaman yang lebih baik terkait standar HAM dalam penanganan kasus-kasus hukum.

Program Strategis Eksternal

1. Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM Berat

Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi: Pembentukan komisi ini bertujuan untuk menyelidiki kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu, termasuk yang terjadi pada era Orde Baru. Upaya ini diharapkan dapat memberikan keadilan bagi korban melalui pengungkapan kebenaran dan pemberian kompensasi.

Kerja Sama Internasional: Meningkatkan kerja sama dengan organisasi internasional, seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dalam mengadopsi praktik-praktik terbaik terkait penegakan HAM. Ini termasuk upaya meningkatkan standar hak asasi manusia di dalam negeri dengan belajar dari pengalaman negara lain.

2. Penguatan Perlindungan Hak Sipil dan Politik

Revisi Undang-Undang: Mengusulkan revisi dan pembaruan pada undang-undang yang dianggap menghambat kebebasan berekspresi dan hak politik, seperti revisi UU ITE yang sering digunakan untuk membungkam kritik terhadap pemerintah.

Advokasi HAM di Daerah Konflik: Memprioritaskan perlindungan hak asasi di wilayah-wilayah yang rawan konflik, seperti Papua dan Aceh. Kementerian akan bekerja sama dengan lembaga HAM lokal untuk memantau dan merespons pelanggaran hak yang terjadi.

Program Jangka Panjang

1. Penguatan Infrastruktur dan Teknologi untuk HAM

Pengembangan platform digital untuk melaporkan pelanggaran HAM secara anonim dan aman. Ini bertujuan untuk memudahkan akses masyarakat dalam melaporkan pelanggaran tanpa rasa takut akan dampak negatif.

Meningkatkan penggunaan big data dalam memonitor kasus-kasus HAM dan memetakan daerah dengan risiko pelanggaran yang tinggi, sehingga dapat dilakukan intervensi lebih awal oleh pemerintah.

2. Pembentukan Pusat Penelitian HAM

Institut Penelitian HAM: Membentuk pusat penelitian yang fokus pada studi dan pengembangan kebijakan terkait HAM. Institut ini akan bekerja sama dengan universitas dan lembaga penelitian lainnya untuk mengembangkan kebijakan berbasis bukti yang dapat diterapkan secara nasional.

Publikasi Laporan HAM Tahunan: Menyusun laporan tahunan yang memantau pelaksanaan HAM di Indonesia dan memberikan rekomendasi kepada pemerintah untuk perbaikan lebih lanjut. Laporan ini akan dipublikasikan secara terbuka untuk memastikan transparansi.

Rekomendasi

Berdasarkan analisis terkait program strategis Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) di era kepemimpinan Presiden Prabowo, berikut adalah garis besar rekomendasi yang dapat dipertimbangkan untuk mengoptimalkan program dan kebijakan kementerian:

1. Penguatan Institusi dan Infrastruktur

• Reformasi Struktur Kementerian: Lakukan penguatan organisasi dengan memperjelas mandat dan tugas setiap bagian. Memastikan adanya unit-unit khusus yang menangani isu-isu HAM spesifik, seperti diskriminasi rasial, kebebasan berekspresi, dan hak asasi perempuan.

• Investasi dalam Infrastruktur Digital: Pengembangan platform digital untuk pelaporan pelanggaran HAM, yang dapat diakses secara anonim oleh masyarakat luas. Teknologi ini akan mempercepat penanganan kasus dan meningkatkan transparansi.

2. Pendidikan dan Sosialisasi HAM

• Edukasi Publik: Meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai hak asasi manusia melalui kampanye nasional yang melibatkan media massa, sekolah, dan komunitas lokal.

• Pelatihan bagi Penegak Hukum: Program pelatihan yang berkelanjutan untuk aparat penegak hukum tentang standar HAM internasional, guna meningkatkan pemahaman dan penerapannya dalam proses penegakan hukum.

3. Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM Berat

• Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi: Memfasilitasi penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM berat melalui mekanisme keadilan restoratif. Ini mencakup investigasi, pengungkapan kebenaran, kompensasi, dan rekonsiliasi.

• Kolaborasi dengan Lembaga Internasional: Bekerja sama dengan organisasi internasional seperti PBB dan Amnesty International untuk memastikan penerapan standar internasional dalam penyelesaian kasus-kasus HAM.

4. Reformasi Kebijakan dan Regulasi

• Revisi Undang-Undang HAM: Melakukan evaluasi dan revisi terhadap undang-undang yang menghambat kebebasan berpendapat dan berkumpul, termasuk revisi UU ITE yang sering digunakan untuk membatasi kebebasan berekspresi.

• Penguatan Hukum Perlindungan Hak Sipil: Menyusun kebijakan baru yang memperkuat perlindungan terhadap hak-hak sipil dan politik, terutama di wilayah-wilayah konflik seperti Papua dan Aceh.

5. Peningkatan Kerja Sama Nasional dan Internasional

• Kemitraan dengan Masyarakat Sipil: Mengembangkan kolaborasi yang lebih erat dengan organisasi masyarakat sipil, termasuk LSM yang fokus pada isu-isu HAM, untuk memantau dan melaporkan pelanggaran.

• Penguatan Diplomasi HAM: Memperkuat peran Indonesia dalam forum-forum HAM internasional untuk meningkatkan citra negara sebagai promotor hak asasi manusia di tingkat global.

6. Monitoring dan Evaluasi Berkala

• Laporan Tahunan HAM: Menyusun laporan tahunan yang mengulas status HAM di Indonesia dan mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan. Laporan ini akan dijadikan acuan untuk evaluasi dan penyesuaian kebijakan di tahun berikutnya.

• Pengembangan Indikator Kinerja: Menerapkan indikator kinerja utama (Key Performance Indicators/KPI) untuk memantau efektivitas program dan kebijakan kementerian dalam jangka pendek dan panjang.

Kesimpulan

1. Program-program strategis Kementerian HAM di bawah Presiden Prabowo berfokus pada penguatan sistem dan kebijakan yang melindungi hak asasi manusia secara holistik. Dengan pendekatan yang mengutamakan keadilan distributif dan restorative justice, diharapkan Indonesia dapat menjadi negara yang lebih adil dan demokratis, di mana setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk hidup dalam keamanan dan kesejahteraan. Implementasi yang efektif dari program-program ini akan sangat bergantung pada kolaborasi antara pemerintah, masyarakat sipil, dan komunitas internasional untuk memastikan perlindungan HAM yang menyeluruh dan berkelanjutan.
2. Untuk mencapai tujuan yang berkelanjutan dalam perlindungan HAM, rekomendasi ini menekankan pada pendekatan yang komprehensif, meliputi penguatan kelembagaan, reformasi kebijakan, edukasi publik, dan peningkatan kerja sama. Implementasi yang efektif akan memerlukan komitmen dari semua pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, masyarakat sipil, dan komunitas internasional, untuk memastikan setiap warga negara memperoleh perlindungan yang adil dan menyeluruh. (Alim Academia)

Portal Suara Academia hadir sebagai platform akademis berkualitas dengan artikel ilmiah, diskusi panel, dan ulasan buku oleh Profesional dan Akademisi terkemuka, dengan standar tinggi dan etika yang ketat.