HENDAKNYA PEMERINTAH BERMITRA DENGAN KADIN YANG BENAR DAN SAH

Solusi : Pemerintahan Prabowo Bersama Menteri-Menterinya Hendaknya Menginginkan Kemitraan dengan Kadin Indonesia yang Sah Berdasarkan AD/ART

Oleh : Basa Alim Tualeka

"Kemitraan Sejati di Era Prabowo"

Di bawah langit Nusantara yang megah,

Prabowo memimpin dengan langkah gagah,

Para menteri di sisinya berdiri teguh,

Menyusun kemitraan untuk masa depan yang utuh.

Bukan sekadar janji dalam kata,

Kemitraan dibangun berdasarkan fakta,

Kadin yang sah di bawah payung hukum,

Dengan AD dan ART sebagai pedoman agung.

Rizal Ramli berdiri sebagai nakhoda,

Pemimpin yang kokoh dengan jiwa merdeka,

OSO sang mentor, bijak dalam langkah,

Mengarahkan arah tanpa goyah.

Dari Zainal Bintang hingga Edy Ganefo,

Rantai kepemimpinan tetap terjaga kokoh,

Berlandaskan aturan, bukan intervensi,

Menjaga martabat, memupuk harmoni.

Namun, sejarah tak selalu tenang,

Intervensi pemerintah sebelumnya membawa petaka panjang,

Dualisme memecah, legitimasi dipertanyakan,

Kini saatnya pemerintahan Prabowo memberikan kepastian.

Pemerintah tak boleh salah arah,

Harus memilih yang sah dan berkuasa penuh,

Rizal Ramli dan OSO memimpin jalan,

Demi Indonesia, demi keadilan.

Menteri-menteri melangkah hati-hati,

Tak ingin tergelincir dalam ambisi pribadi,

Mereka paham bahwa kepercayaan,

Hanya datang dari keputusan tanpa tekanan.

Dalam sinergi, negeri ini membangun,

Ekonomi tumbuh, dunia usaha bersambung,

Kadin yang sah menjadi rekan sejati,

Menyatukan visi demi kemakmuran hakiki.

Oh, kemitraan yang dinanti,

Harapan bangsa yang takkan mati,

Prabowo dan Kadin berpadu langkah,

Menoreh sejarah yang takkan retak.

Ini bukan hanya soal aturan dan hukum,

Ini tentang keadilan yang teguh,

Pemerintahan Prabowo adalah saksi,

Bahwa kebenaran akan membawa harmoni.

Di bawah bendera Merah Putih yang gagah,

Kemitraan sejati membawa berkah,

Indonesia maju jadi tujuan,

Dengan keadilan dan aturan sebagai landasan.

(Obasa Leka)

Pendahuluan

Portal Suara Academia: Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) merupakan mitra strategis pemerintah dalam membangun ekonomi nasional, meningkatkan daya saing, dan memperkuat hubungan antar pelaku usaha. Namun, dinamika internal Kadin yang berlangsung selama beberapa tahun terakhir, termasuk konflik kepemimpinan dan intervensi pihak eksternal, telah menghambat fungsi utama organisasi ini.

Seiring dengan dimulainya pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, muncul harapan baru untuk menjalin kemitraan yang solid dengan Kadin. Namun, kemitraan ini hanya dapat terwujud jika pemerintah bermitra dengan Kadin yang sah sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART). Dalam konteks ini, kepemimpinan hasil Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Kadin, yang menunjuk Rizal Ramli sebagai Ketua Umum dan Oesman Sapta Odang (OSO) sebagai Ketua Dewan Pertimbangan, menjadi pilihan yang sesuai dengan landasan hukum organisasi.

Sejarah dan Dinamika Konflik di Kadin

1. Munaslub Kadin 2015: Awal Kepemimpinan Sah

Munaslub Kadin yang dihadiri oleh 24 Kadin Provinsi pada 2015 dilaksanakan untuk memberhentikan Suryo Bambang Sulisto (SBS) karena ketidakpuasan anggota terhadap kepemimpinannya. Munaslub ini menghasilkan Rizal Ramli sebagai Ketua Umum dan OSO sebagai Ketua Dewan Pertimbangan.

Kekuatan Legitimasi: Proses ini sesuai dengan AD/ART Kadin, yang memberikan kewenangan kepada mayoritas anggota untuk mengambil keputusan strategis, termasuk pergantian kepemimpinan.

2. Turunan Kepemimpinan yang Konsisten:

Setelah Rizal Ramli, kepemimpinan dilanjutkan oleh Zainal Bintang dan kemudian Edy Ganefo sebagai Ketua Umum, dengan OSO tetap sebagai Ketua Dewan Pertimbangan. Konsistensi ini menunjukkan stabilitas dan penghormatan terhadap struktur organisasi yang sah.

3. Intervensi Pemerintah dan Kepemimpinan Alternatif:

Selama pemerintahan sebelumnya, muncul kepemimpinan alternatif di Kadin, seperti Rosan Perkasa Roeslani, Arsjad Rasjid, hingga Anindya Bakrie. Namun, legitimasi kepemimpinan ini dipertanyakan karena tidak sesuai dengan AD/ART Kadin.

Munaslub oleh Anindya: Pada periode Arsjad, Anindya Bakrie menggelar Munaslub yang hanya dihadiri oleh 13 Kadin Provinsi dan mendapatkan pengakuan pemerintah. Hal ini semakin memperburuk konflik internal di Kadin.

Kadin Arsjad vs Kadin Rizal Ramli: Kepemimpinan Kadin yang diakui pemerintah (Arsjad hingga Anindya) tidak memiliki dasar hukum yang kuat, sehingga memunculkan dualisme yang merugikan organisasi dan dunia usaha.

Alasan Kepemimpinan Munaslub Kadin Layak Diakui

1. Proses yang Sah Secara AD/ART:

Munaslub yang menghasilkan Rizal Ramli sebagai Ketua Umum dan OSO sebagai Ketua Dewan Pertimbangan dihadiri oleh mayoritas anggota, yaitu 24 Kadin Provinsi, sesuai dengan ketentuan hukum organisasi.

2. Komitmen terhadap Anggota:

Kepemimpinan Munaslub berorientasi pada kepentingan anggota, bukan pada pengaruh pihak eksternal, termasuk pemerintah.

3. Konsistensi Kepemimpinan:

Turunan kepemimpinan dari Rizal Ramli ke Zainal Bintang dan Edy Ganefo menunjukkan penghormatan terhadap struktur organisasi yang telah disepakati.

Rekomendasi untuk Pemerintah Prabowo

1. Menghormati Legitimasi Organisasi:

Pemerintah harus menjalin kemitraan dengan Kadin yang sah secara hukum, yaitu hasil Munaslub yang dipimpin Rizal Ramli dan OSO.

2. Menjaga Netralitas:

Pemerintah tidak boleh campur tangan dalam konflik internal organisasi. Netralitas pemerintah akan mendorong Kadin untuk menyelesaikan persoalan secara independen.

3. Memfasilitasi Rekonsiliasi:

Jika diperlukan, pemerintah dapat memfasilitasi dialog antara pihak-pihak yang berselisih untuk mencapai solusi bersama yang mendukung dunia usaha dan pembangunan ekonomi nasional.

4. Memperkuat Peran Kadin dalam Kebijakan Ekonomi:

Pemerintah dapat menggandeng Kadin yang sah untuk mendukung kebijakan ekonomi, termasuk dalam hal investasi, perdagangan, dan pengembangan UMKM.

Kesimpulan

Pemerintahan Prabowo Subianto memiliki peluang besar untuk menyelesaikan konflik di Kadin Indonesia dan membangun kemitraan yang strategis. Kepemimpinan Rizal Ramli sebagai Ketua Umum dan OSO sebagai Ketua Dewan Pertimbangan, yang dihasilkan melalui Munaslub sesuai AD/ART, adalah dasar yang sah untuk menjalin kerja sama.

Dengan memilih untuk bermitra dengan Kadin yang sah, pemerintah tidak hanya memperkuat dunia usaha tetapi juga memastikan organisasi ini dapat berfungsi optimal dalam mendukung pembangunan ekonomi nasional yang inklusif dan berkelanjutan. Langkah ini juga menjadi bukti komitmen pemerintah untuk menjaga integritas organisasi strategis di Indonesia. (Alim Academia)

Portal Suara Academia hadir sebagai platform akademis berkualitas dengan artikel ilmiah, diskusi panel, dan ulasan buku oleh Profesional dan Akademisi terkemuka, dengan standar tinggi dan etika yang ketat.