KEMANDIRIAN KADIN INDONESIA

Pemerintahan Prabowo Diharapkan Tidak Ikut Campur dalam Konflik Internal Kadin Indonesia

Oleh : Basa Alim Tualeka 

Puisi:

"Netralitas dalam Konflik"

Kadin terpecah, suara terbelah,

Mencari pijakan di antara celah,

Hukum bicara, AD dan ART sebagai arah,

Namun campur tangan kerap menjadi masalah.

Negeri ini butuh keseimbangan,

Pemerintah hadir sebagai penyeimbang jalan,

Jangan merangkul yang menyimpang aturan,

Biarkan musyawarah jadi pedoman perjuangan.

Wahai pemimpin, jaga netralitas,

Jangan biarkan konflik tumbuh tanpa batas,

Independensi organisasi harus dijaga,

Untuk ekonomi yang kokoh di segala masa.

Rizal, Oso, Rosan, dan nama lain,

Semua berseru dalam deras angin,

Namun satu yang harus kita yakini,

Hanya keadilan yang mampu menyatukan diri.

Pemerintah tak perlu memihak,

Cukup jadi pelita dalam gelap,

Biarkan Kadin berjalan lurus dan tegak,

Agar bangsa ini makin kuat berpijak.

(Obasa leka). 

Portal Suara Academia: Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) adalah organisasi yang menjadi wadah bagi dunia usaha dalam mendukung pembangunan ekonomi nasional. Namun, perjalanan Kadin dalam beberapa tahun terakhir diwarnai oleh konflik internal yang menghambat perannya. Dalam konteks ini, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto bersama para menteri diharapkan tidak turut campur tangan dalam konflik internal Kadin, apalagi mendukung salah satu pihak yang bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) organisasi.

I. Sejarah Konflik Internal Kadin

A. Lahirnya Konflik Melalui Munaslub

Konflik internal Kadin bermula ketika 24 Kadin Provinsi melaksanakan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) dengan memberhentikan Suryo Bambang Sulisto (SBS) sebagai Ketua Umum. Munaslub tersebut menghasilkan kepemimpinan baru dengan Rizal Ramli sebagai Ketua Umum dan Oesman Sapta Odang (OSO) sebagai Ketua Dewan Pertimbangan. Keputusan ini dianggap sah karena dilakukan sesuai mekanisme AD/ART Kadin.

B. Kepemimpinan yang Tidak Diakui Secara Luas

Setelah pemberhentian SBS, muncul kepemimpinan baru yang mendapatkan pengakuan pemerintah, yakni Rosan Perkasa Roeslani. Kepemimpinan ini kemudian diteruskan oleh Arsjad Rasjid hingga Anindya Bakrie. Namun, banyak pihak menilai kepemimpinan ini tidak sah karena tidak mengacu pada hasil Munaslub dan AD/ART yang berlaku.

C. Dualisme Kepemimpinan

Kepemimpinan Rizal Ramli dan OSO di satu sisi, serta Rosan hingga Anindya di sisi lain, menciptakan dualisme yang berlarut-larut. Situasi ini membuat organisasi terpecah dan dunia usaha menjadi bingung terhadap legitimasi Kadin.

II. Dampak Konflik pada Kadin

1. Melemahkan Kredibilitas

Konflik ini menurunkan kepercayaan dunia usaha nasional dan internasional terhadap Kadin sebagai organisasi yang seharusnya independen.

2. Mengganggu Program Kerja

Perpecahan mengakibatkan terhambatnya implementasi program-program penting yang mendukung dunia usaha.

3. Politisasi Organisasi

Kepemimpinan Kadin kerap dianggap menjadi alat politik yang justru merusak independensi organisasi.

III. Posisi Pemerintah dalam Konflik Kadin

A. Pemerintah yang Tidak Netral

Pada era Presiden Jokowi, pemerintah cenderung mengakui kepemimpinan Rosan hingga Anindya, meskipun banyak pihak mempertanyakan keabsahan kepemimpinan tersebut. Hal ini memicu anggapan bahwa pemerintah tidak bersikap netral dan mendukung pihak tertentu demi kepentingan politik.

B. Dampak Campur Tangan Pemerintah

1. Memperburuk Konflik

Keterlibatan pemerintah hanya memperparah konflik internal Kadin karena mengabaikan AD/ART sebagai dasar hukum organisasi.

2. Menghilangkan Independensi

Campur tangan pemerintah mencederai prinsip independensi Kadin sebagai organisasi non-pemerintah.

IV. Harapan terhadap Pemerintahan Prabowo Subianto

A. Menjaga Netralitas Pemerintah

1. Pemerintah di bawah Presiden Prabowo harus bersikap netral dan tidak memihak salah satu kubu di Kadin.
2. Biarkan konflik diselesaikan secara internal melalui mekanisme musyawarah yang sesuai AD/ART.

B. Memfasilitasi Dialog

Jika diperlukan, pemerintah bisa menjadi mediator netral dengan melibatkan pihak-pihak independen, seperti tokoh masyarakat atau dunia usaha. Namun, keputusan akhir tetap harus diambil oleh Kadin tanpa intervensi.

C. Fokus pada Kebijakan Ekonomi

Daripada terlibat dalam konflik internal, pemerintah lebih baik memprioritaskan kebijakan ekonomi yang mendukung dunia usaha, seperti:

1. Reformasi Regulasi: Menyederhanakan perizinan dan meningkatkan kemudahan berusaha.
2. Meningkatkan Infrastruktur: Mendorong pembangunan infrastruktur yang mendukung pertumbuhan bisnis.
3. Mendukung UMKM: Mengembangkan usaha kecil dan menengah yang menjadi tulang punggung perekonomian.

V. Alasan Rasional dan Hukum untuk Menjaga Independensi Kadin

1. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kadin:

Kadin sebagai organisasi independen tidak boleh diintervensi oleh pemerintah atau pihak mana pun.

2. Menjaga Prinsip Demokrasi:

Konflik internal harus diselesaikan sesuai mekanisme yang diatur dalam AD/ART, bukan berdasarkan intervensi eksternal.

3. Memulihkan Kepercayaan Publik:

Sikap netral pemerintah akan meningkatkan kepercayaan dunia usaha terhadap Kadin dan pemerintah itu sendiri.

4. Menghindari Konflik Berkepanjangan:

Campur tangan pemerintah yang tidak netral justru memperpanjang konflik dan merusak reputasi organisasi.

VI. Rekomendasi Solusi Konflik Kadin

1. Rekonsiliasi Internal:

Pihak-pihak yang berselisih dalam Kadin harus duduk bersama untuk mencari solusi yang adil dan mengacu pada AD/ART.

2. Pemerintah Sebagai Mediator Netral:

Jika diperlukan, pemerintah dapat memfasilitasi dialog tanpa memihak salah satu pihak.

3. Mengutamakan Kepentingan Nasional:

Semua pihak dalam Kadin harus mengesampingkan ego dan fokus pada tujuan utama organisasi, yaitu mendukung dunia usaha untuk kemajuan ekonomi nasional.

4. Reformasi Internal Kadin:

Perlu dilakukan evaluasi dan perbaikan tata kelola organisasi agar tidak terjadi konflik serupa di masa depan.

VII. Kesimpulan

Pemerintahan Prabowo Subianto diharapkan dapat bersikap bijak dan menjaga netralitasnya dalam konflik internal Kadin. Dengan tidak ikut campur dalam urusan internal Kadin, pemerintah dapat memastikan bahwa organisasi ini tetap independen dan mampu berkontribusi maksimal bagi pembangunan ekonomi Indonesia. Hanya melalui penyelesaian konflik yang adil dan sesuai AD/ART, Kadin dapat kembali menjadi organisasi yang kredibel dan terpercaya. (Alim Academia)

Portal Suara Academia hadir sebagai platform akademis berkualitas dengan artikel ilmiah, diskusi panel, dan ulasan buku oleh Profesional dan Akademisi terkemuka, dengan standar tinggi dan etika yang ketat.