EFISIENSI APBN DAN KKN

 

Apakah Efisiensi Anggaran dalam APBN 2025 Bisa Menekan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN)?

Oleh : Basa Alim Tualeka (Obasa)

Portal Suara Academia: Efisiensi dalam APBN 2025 dilakukan sebagai respons terhadap defisit anggaran yang besar. Namun, apakah langkah efisiensi ini juga dapat membantu menekan praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN)?

Untuk menjawab pertanyaan ini, kita akan membahas:

1. Hubungan Efisiensi APBN dengan KKN

2. Bagaimana Efisiensi Bisa Menekan KKN?

3. Tantangan dan Risiko KKN dalam Proses Efisiensi

4. Strategi agar Efisiensi Juga Mengurangi KKN

1. Hubungan Efisiensi APBN dengan KKN

Efisiensi dalam APBN berarti:

✅ Pemangkasan belanja yang tidak perlu atau kurang produktif.

✅ Pengurangan biaya operasional pemerintahan yang berlebihan.

✅ Fokus pada belanja prioritas dan proyek yang berdampak nyata bagi masyarakat.

KKN dalam APBN biasanya terjadi melalui:

❌ Mark-up anggaran proyek pemerintah.

❌ Proyek fiktif atau tidak sesuai spesifikasi.

❌ Nepotisme dalam pengadaan barang dan jasa.

❌ Penyuapan untuk mendapatkan kontrak proyek pemerintah.

Dengan kata lain, jika efisiensi dilakukan dengan transparan dan akuntabel, maka KKN bisa ditekan karena ada kontrol yang lebih ketat terhadap penggunaan anggaran.

2. Bagaimana Efisiensi Bisa Menekan KKN?

A. Mengurangi Ruang untuk Mark-Up Anggaran

Dengan pemangkasan belanja yang tidak produktif, dana yang dikeluarkan pemerintah menjadi lebih ketat dan terkontrol.

Contoh: Jika sebelumnya ada proyek dengan anggaran Rp100 miliar, tetapi setelah efisiensi anggarannya dipangkas menjadi Rp80 miliar, maka ruang untuk mark-up menjadi lebih kecil.

B. Transparansi dalam Prioritas Anggaran

Pemerintah harus lebih transparan dalam menentukan mana yang dipotong dan mana yang tetap berjalan.

Contoh: Jika proyek infrastruktur tertentu dianggap kurang mendesak dan dipangkas, maka oknum yang ingin bermain proyek tidak bisa memanfaatkan anggaran tersebut.

C. Mengurangi Peluang Nepotisme dalam Pengadaan

Jika efisiensi dilakukan dengan benar, pengadaan barang dan jasa akan lebih terkontrol.

Pemerintah bisa menerapkan e-procurement (lelang elektronik) untuk mencegah permainan mafia proyek.

D. Meningkatkan Akuntabilitas dan Pengawasan

Efisiensi harus disertai dengan peningkatan audit dan pengawasan oleh BPK dan KPK.

Contoh: Jika sebelumnya dana hibah atau bantuan sosial rawan dikorupsi, dengan pengawasan ketat, kemungkinan bocor bisa dikurangi.

3. Tantangan dan Risiko KKN dalam Proses Efisiensi

⚠️ A. Potensi "Korupsi dengan Cara Baru"

Jika pemangkasan anggaran dilakukan tanpa pengawasan ketat, bisa muncul praktik KKN baru, seperti "suap agar proyek tetap berjalan meskipun ada efisiensi."

Solusi: Transparansi dalam pemangkasan anggaran dan penggunaan sistem e-budgeting.

⚠️ B. Risiko Penyalahgunaan Pemotongan Anggaran

Ada kemungkinan bahwa pemotongan anggaran justru menyebabkan pengurangan layanan publik yang penting, sementara belanja yang tidak perlu tetap dipertahankan.

Solusi: Partisipasi masyarakat dan DPR dalam pengawasan APBN.

⚠️ C. Potensi Kolusi antara Pejabat dan Kontraktor

Bisa terjadi situasi di mana proyek tetap berjalan tetapi dengan skema baru, misalnya pejabat meminta bagian dari anggaran yang sudah dipotong.

Solusi: Penguatan peran KPK, BPK, dan Ombudsman dalam memantau belanja negara.

4. Strategi agar Efisiensi Juga Mengurangi KKN

A. Digitalisasi Anggaran dan Pengadaan

✅ E-budgeting dan e-procurement untuk meminimalkan peran manusia dalam pengelolaan anggaran.

✅ Contoh: Semua pengadaan proyek dilakukan melalui sistem digital tanpa campur tangan langsung dari pejabat.

 

B. Meningkatkan Pengawasan oleh Lembaga Independen

✅ Peran KPK, BPK, dan masyarakat dalam mengawasi APBN harus diperkuat.

✅ Contoh: Setiap pemotongan anggaran harus memiliki alasan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.

C. Partisipasi Publik dalam Pemantauan Anggaran

✅ Keterbukaan data APBN agar masyarakat bisa ikut mengawasi alokasi dan realisasi anggaran.

✅ Contoh: Jika ada proyek yang dipangkas tetapi tetap berjalan dengan anggaran mencurigakan, masyarakat bisa melaporkan.

D. Penerapan Hukuman yang Lebih Keras untuk Pelaku KKN

✅ Jika ada pejabat yang masih melakukan KKN dalam kondisi anggaran defisit, hukumannya harus lebih berat sebagai efek jera.

5. Kesimpulan: Mungkinkah Efisiensi Menekan KKN?

✔️ Ya, jika dilakukan dengan transparan dan akuntabel, efisiensi APBN bisa menekan KKN.

✔️ Pengawasan yang ketat akan mengurangi peluang mark-up, nepotisme, dan proyek fiktif.

✔️ Digitalisasi dan keterbukaan anggaran dapat mempersempit ruang gerak pelaku korupsi.

⚠️ Namun, jika tidak diawasi dengan baik, efisiensi justru bisa membuka celah baru bagi KKN dalam bentuk suap, kolusi, atau pengalihan proyek ke pihak tertentu.

Kesimpulan Akhir

Efisiensi APBN 2025 bisa menjadi alat untuk menekan KKN, tetapi harus disertai dengan pengawasan yang ketat, transparansi anggaran, serta digitalisasi sistem keuangan negara. (Alim Academia)

Portal Suara Academia hadir sebagai platform akademis berkualitas dengan artikel ilmiah, diskusi panel, dan ulasan buku oleh Profesional dan Akademisi terkemuka, dengan standar tinggi dan etika yang ketat.