KETIKA KEKUASAAN MENJADI PENINDASAN BARU

Ketika Kekuasaan Menjadi Penindasan Baru: Menafsir Pesan H.O.S. Tjokroaminoto

“Jika pemerintah lebih sibuk mengamankan kekuasaannya daripada kesejahteraan rakyat, maka itu bukan pemerintahan, melainkan penindasan baru.” H.O.S. Tjokroaminoto

Oleh : Basa Alim Tualeka (Obasa)

Puisi : 

“Bukan Pemerintahan, Tapi Penindasan Baru”

Jika kursi dijaga lebih dari nurani,

Jika senyuman pejabat menutup jerit petani,

Jika tangan yang menggenggam kekuasaan,

lebih sibuk menutup luka, bukan menyembuhkan.

Di gedung tinggi mereka bicara janji,

tapi di pasar, harga tak bisa dibeli.

Rakyat menunduk, bukan karena hormat,

melainkan beban hidup yang berat dan sesak.

Bendera dikibarkan, tapi arti kemerdekaan

tinggal nyanyian dalam upacara tahunan.

Keadilan? Sebuah kata yang indah,

tapi asing di meja pengadilan dan ladang yang gersang.

Jika pemimpin lebih takut kehilangan tahta

daripada kehilangan kepercayaan rakyatnya,

maka itu bukan pemimpin,

itu penjajah berbaju bangsa sendiri.

Tjokro telah bersuara—dulu dan kini:

“Yang mengamankan diri, tapi bukan negeri,

bukan pemerintah,

melainkan penindas dengan wajah yang bersih.” (obasa). 

Pendahuluan

Portal Suara Academia: Pesan ini berasal dari salah satu tokoh paling visioner dalam sejarah Indonesia: Haji Oemar Said (H.O.S.) Tjokroaminoto. Sebagai pemimpin Sarekat Islam dan guru dari para tokoh besar seperti Soekarno, Semaoen, dan Kartosuwiryo, Tjokroaminoto menyuarakan nilai-nilai luhur kepemimpinan yang menjunjung keadilan sosial dan amanah kekuasaan. Ucapan tersebut bukan sekadar kritik terhadap penguasa pada zamannya, melainkan peringatan abadi bagi semua pemerintahan.

1. Pemerintahan Sejati: Melayani Rakyat, Bukan Menguasai

Kepemimpinan dalam Islam dan dalam semangat perjuangan kemerdekaan Indonesia memiliki satu nilai dasar: kekuasaan adalah titipan dan amanah, bukan hak istimewa. Pemerintahan hanya sah secara moral jika tujuannya adalah menciptakan kesejahteraan dan keadilan bagi rakyat.

Ketika pemerintah lebih sibuk melindungi kekuasaannya—misalnya dengan menyensor kritik, membungkam oposisi, atau membagi-bagikan uang dan bantuan demi suara politik—maka pemerintahan telah bertransformasi menjadi alat penjajahan gaya baru.

2. Penindasan Gaya Baru dalam Balutan Demokrasi

Penindasan zaman dahulu bersifat fisik dan terang-terangan: kerja paksa, penjajahan kolonial, larangan berkumpul. Kini, penindasan seringkali dibungkus dengan retorika demokrasi dan kesejahteraan, tetapi substansinya justru merampas hak rakyat.

Bentuk-bentuk penindasan baru antara lain:

• Pencitraan politik berbiaya tinggi, sementara rakyat miskin kekurangan pangan.

• Bansos dan bantuan tunai menjelang pemilu, bukan sebagai program jangka panjang, tapi alat mempertahankan kekuasaan.

• Aparat negara yang digunakan untuk menyerang lawan politik.

• Pinjaman luar negeri dan investasi yang menguntungkan elit, tapi menyengsarakan rakyat.

• Pemerintahan seperti ini bukan lagi mengabdi pada rakyat, melainkan mengamankan kekuasaan segelintir orang.

3. Perspektif Islam: Kepemimpinan adalah Amanah Berat

Dalam Islam, pemimpin adalah pelayan rakyat. Nabi Muhammad SAW bersabda:

“Setiap kamu adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya.”c(HR. Bukhari dan Muslim)

Al-Qur’an juga memperingatkan:

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil.” (QS. An-Nisa: 58)

Artinya, seorang pemimpin yang mengkhianati amanah, yang lebih sibuk menjaga kursi daripada menjaga perut rakyat, telah berbuat zalim.

4. Rakyat: Bukan Objek, Tapi Subjek Kedaulatan

Tjokroaminoto mengingatkan bahwa pemerintahan tanpa kesejahteraan rakyat hanyalah kedok penindasan. Rakyat bukanlah objek kekuasaan yang hanya dibutuhkan saat pemilu. Mereka adalah subjek kedaulatan, pemilik negeri ini yang harus dihormati, dilindungi, dan diberdayakan.

Ketika kepercayaan rakyat dirampas dengan manipulasi politik, maka sistem menjadi rusak dari akarnya. Dan jika dibiarkan, penindasan ini akan menimbulkan kebangkitan yang penuh kemarahan.

5. Relevansi Pesan di Era Modern

Pesan ini semakin relevan saat banyak negara, termasuk Indonesia, menghadapi:

• Oligarki ekonomi yang mengendalikan kebijakan publik.

• Korupsi berjamaah dengan tameng hukum yang tumpul ke atas.

• Ketimpangan sosial yang terus melebar.

• Budaya politik transaksional: kekuasaan dipertahankan bukan dengan karya, tapi dengan uang dan citra.

Masyarakat perlu melek politik, melek moral, dan sadar bahwa kekuasaan yang tak berpihak kepada rakyat harus dikoreksi.

Penutup

Jangan Biarkan Pemerintahan Menjadi Penindasan

H.O.S. Tjokroaminoto tidak hanya menyuarakan kritik, tapi juga menanamkan nilai dasar: kekuasaan yang tidak berorientasi pada kesejahteraan rakyat adalah bentuk penjajahan. Bedanya, kali ini penjajahnya adalah bangsa sendiri.

Mari kita renungkan:

Apakah pemerintah hari ini bekerja demi kesejahteraan kita, atau sekadar memperpanjang umur kekuasaannya?

Jika jawabannya adalah yang kedua, maka seperti kata Tjokroaminoto: itu bukan lagi pemerintahan, tapi penindasan baru. (Alim Academia)

Portal Suara Academia hadir sebagai platform akademis berkualitas dengan artikel ilmiah, diskusi panel, dan ulasan buku oleh Profesional dan Akademisi terkemuka, dengan standar tinggi dan etika yang ketat.