NEGARA MENGELOLA TAMBANG DENGAN POLA HILIRISASI : STRATEGI KEDAULATAN EKONOMI INDONESIA

Negara Mengelola Tambang dengan Pola Hilirisasi : Strategi Kedaulatan Ekonomi Indonesia

Oleh : Basa Alim Tualeka (obasa). 

Puisi: 

"Tambang untuk Negeri"

Di rahim bumi, harta tersimpan,

emas, nikel, tembaga, dan besi berkilauan,

bukan sekadar batu dan bijih,

tapi amanah untuk bangsa yang merdeka.

Negara berdiri sebagai penjaga,

bukan penonton, bukan pengemis daya,

membiayai, memodali, lalu memproduksi,

menjual dengan martabat tinggi,

mengalirkan hasilnya kembali,

kepada rakyat—inti dari negeri.

Hilirisasi jadi jalan terang,

dari ore mentah ke produk gemilang,

baterai, baja, hingga mesin zaman,

bukti anak negeri mampu dan berdaya.

Tak lagi kita tunduk pada kontrak panjang,

tak lagi kita sekadar pemasok murahan,

Indonesia berdiri tegak di panggung dunia,

dengan tambang yang dikelola demi sejahtera.

Wahai tanah airku,

jika amanah ini dijaga,

tambang bukan kutukan,

tapi berkah yang mengalir

untuk anak cucu sepanjang masa. (Obasa). 

Pendahuluan

Portal Suara Academia: Indonesia dikaruniai sumber daya alam yang melimpah—batubara, emas, nikel, tembaga, besi, mineral strategis, dan lainnya. Selama puluhan tahun, kekayaan ini kerap dieksploitasi secara berlebihan tanpa memberikan nilai tambah signifikan bagi rakyat. Kini, muncul kesadaran baru: negara harus hadir bukan hanya sebagai regulator, tetapi juga sebagai pengelola utama melalui perusahaan negara (BUMN) dengan strategi hilirisasi (downstreaming).

Konsepnya sederhana tetapi strategis:

1. Negara yang membiayai dan memodali.
2. Negara yang memproduksi.
3. Negara yang menjual melalui sistem perdagangan bilateral.
4. Negara yang memanfaatkan keuntungan untuk kesejahteraan rakyat.

Dengan pola ini, tambang bukan sekadar sumber devisa sesaat, melainkan modal pembangunan jangka panjang dan instrumen kedaulatan ekonomi.

A. Alur Filosofi Kebijakan Ekonomi dalam Pengelolaan Tambang Indonesia

1. Landasan Filosofis

Pengelolaan tambang Indonesia harus berpijak pada Pasal 33 UUD 1945, yang menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Filosofi dasar ini menegaskan bahwa:

• Tambang bukan sekadar komoditas ekonomi, tetapi amanah konstitusi.

• Negara adalah pengatur utama, bukan sekadar pengawas.

• Orientasi bukan pada laba jangka pendek, tetapi kesejahteraan berkelanjutan bagi seluruh rakyat.

2. Alur Filosofi Kebijakan Ekonomi Tambang

1. Negara Membiayai dan Memodali

Filosofi: Kedaulatan ekonomi dimulai dari kemandirian modal.

Negara hadir melalui BUMN, dana APBN, atau skema pembiayaan kreatif agar tambang tidak tergantung pada investasi asing semata.

2. Negara Memproduksi dengan Hilirisasi

Filosofi: Sumber daya alam adalah bahan mentah peradaban; nilai tambah lahir dari pengolahan.

Hilirisasi menjadikan tambang sebagai motor industrialisasi, bukan sekadar bahan ekspor.

3. Negara Menjual dengan Perdagangan Bilateral

Filosofi: Kedaulatan ekonomi diwujudkan melalui diplomasi ekonomi.

Negara tidak boleh tunduk pada pasar bebas global semata, melainkan harus membangun kontrak perdagangan yang adil, setara, dan menguntungkan rakyat.

4. Negara Memanfaatkan Keuntungan untuk Rakyat

Filosofi: Kemakmuran rakyat adalah tujuan akhir, bukan efek samping.

Keuntungan tambang dialirkan ke pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pemberdayaan sosial-ekonomi masyarakat.

3. Pandangan Para Ahli

Prof. Soemitro Djojohadikusumo (bapak ekonomi pembangunan Indonesia):

“Ekonomi nasional harus berakar pada penguasaan sumber daya sendiri. Jika tidak, bangsa hanya akan menjadi penonton di tanah airnya sendiri.”

Gunnar Myrdal (ekonom pembangunan dunia):

“Negara berkembang harus menggunakan sumber daya alamnya sebagai leverage untuk transformasi ekonomi, bukan sekadar menjadi eksportir bahan mentah.”

Dr. Chatib Basri (ekonom dan mantan Menkeu RI):

“Hilirisasi adalah jalan panjang. Bukan hanya membangun smelter, tetapi juga membangun ekosistem industri yang terhubung dengan pasar global.”

Amartya Sen (peraih Nobel Ekonomi, teori pembangunan manusia):

“Sumber daya ekonomi harus diterjemahkan menjadi kebebasan manusia: akses pendidikan, kesehatan, dan kesempatan. Tanpa itu, kekayaan alam hanyalah angka tanpa makna.”

Prof. Emil Salim (ahli kebijakan publik Indonesia):

“Pengelolaan tambang harus mengutamakan tiga prinsip: keberlanjutan lingkungan, keadilan sosial, dan kemandirian ekonomi. Tanpa itu, tambang bisa menjadi sumber konflik.”

Jadi, Alur kebijakan ekonomi tambang Indonesia bukan sekadar teknis manajemen sumber daya, melainkan bagian dari filosofi besar pembangunan nasional. Dengan menempatkan negara sebagai aktor utama—yang membiayai, memproduksi, menjual, dan menyalurkan keuntungan—Indonesia dapat menjadikan tambang sebagai jalan menuju kedaulatan ekonomi dan kesejahteraan rakyat.

B. Hilirisasi : Jalan Menuju Nilai Tambah

Hilirisasi menjadi kata kunci. Tidak cukup hanya mengekspor bijih mentah; negara harus membangun rantai nilai penuh: dari smelter hingga produk akhir seperti baja, kabel tembaga, baterai listrik, bahkan kendaraan listrik.

Ahli industri menekankan bahwa hilirisasi bukan hanya soal membangun pabrik pengolahan, tetapi juga menciptakan ekosistem industri. Ini mencakup:

• Demand anchor (misalnya kebijakan TKDN dan pengadaan pemerintah),

• Kemitraan dengan UMKM,

• Transfer teknologi wajib dari investor,

• Riset dan pengembangan (R&D) bersama perguruan tinggi.

Dengan begitu, produk hilir Indonesia bisa bersaing di pasar global dan sekaligus memenuhi kebutuhan domestik.

C. Tata Kelola Fiskal dan Model Kontrak

Ahli ekonomi terapan mengingatkan bahwa pola kontrak sangat menentukan. Negara dapat mengombinasikan royalti, pajak berbasis laba, dan production sharing dengan sliding scale yang menyesuaikan harga global.

Selain itu, dibutuhkan dua instrumen fiskal kunci:

1. Stabilization Fund → menjaga APBN tetap stabil meski harga komoditas berfluktuasi.

2. Sovereign Wealth Fund (SWF) → menyalurkan keuntungan ke investasi jangka panjang: pendidikan, riset, infrastruktur, dan teknologi.

Dengan disiplin fiskal ini, keuntungan tambang tidak hanya dinikmati sesaat, tetapi diwariskan bagi generasi mendatang—selaras dengan Hartwick Rule.

D. Perdagangan Bilateral dan Geopolitik Rantai Pasok

Indonesia memiliki posisi tawar kuat karena menguasai mineral kritis dunia, khususnya nikel dan tembaga. Namun, strategi penjualan tidak boleh semata berbasis volume ekspor.

Pakar kebijakan merekomendasikan kontrak Government-to-Government (G2G) berbasis paket, yang mencakup:

• jaminan pasokan jangka panjang,

• Kewajiban investasi industri di Indonesia,

• Transfer teknologi,

• Pelatihan SDM lokal.

Pendekatan ini memastikan Indonesia tidak hanya menjadi pemasok bahan mentah, melainkan mitra strategis dalam rantai pasok global.

Aspek Lingkungan dan Sosial

Tambang selalu membawa risiko lingkungan. Karena itu, para ahli lingkungan menekankan pentingnya:

• Deposit reklamasi dan performance bond sebelum operasi dimulai,

• Instrumen fiskal lingkungan seperti levy polusi,

• Roadmap energi bersih untuk mendukung hilirisasi padat energi.

Selain itu, keberlanjutan sosial juga penting. Konsep social license to operate harus diwujudkan melalui:

• Perekrutan tenaga kerja lokal,

• Program pemberdayaan masyarakat,

• Transparansi Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL).

Dengan cara ini, hilirisasi tambang menjadi berkah, bukan kutukan.

E. Tata Kelola BUMN dan Efektivitas Operasional

BUMN harus menjadi garda terdepan pengelolaan tambang. Namun, efektivitas hanya terwujud bila dikelola dengan prinsip Good Corporate Governance (GCG).

Ahli manajemen menekankan perlunya:

• KPI yang jelas (biaya per ton),

• Efisiensi energi, emisi per unit,

• Larangan konflik kepentingan,

• Klasterisasi BUMN per sektor (nikel–baterai, tembaga–elektronik, baja–infrastruktur),

• Pemanfaatan teknologi modern seperti digital twin, otomasi tambang, serta pemeliharaan prediktif.

Dengan ini, BUMN tidak hanya menjadi pengelola sumber daya, tetapi juga pionir teknologi dan inovasi.

Indikator Keberhasilan

Keberhasilan pengelolaan tambang dengan pola hilirisasi dapat diukur dari:

1. Peningkatan nilai tambah domestik per ton komoditas.

2. Porsi ekspor produk hilir dibanding ekspor bijih mentah.

3. Kandungan lokal (TKDN) dan serapan tenaga kerja terampil.

4. Alokasi keuntungan ke pendidikan, kesehatan, dan SWF.

5. Kepatuhan terhadap standar lingkungan dan sosial.

6. Stabilitas fiskal nasional meski harga komoditas global berfluktuasi.

F. Penutup

Dengan pola ini—negara membiayai, memproduksi, menjual secara bilateral, dan menyalurkan keuntungan untuk rakyat—tambang menjadi instrumen strategis kedaulatan ekonomi. Hilirisasi bukan sekadar program teknis, tetapi jalan menuju Indonesia yang mandiri, berdaya saing, dan sejahtera.

Seperti ditegaskan para pakar, kuncinya terletak pada kombinasi antara tata kelola yang transparan, strategi industri yang visioner, serta keberanian politik untuk menempatkan rakyat sebagai penerima manfaat utama.

Jika dijalankan konsisten, tambang Indonesia bukan lagi kutukan, melainkan berkah yang mengalir dari generasi ke generasi. (Alim Academia)

Portal Suara Academia hadir sebagai platform akademis berkualitas dengan artikel ilmiah, diskusi panel, dan ulasan buku oleh Profesional dan Akademisi terkemuka, dengan standar tinggi dan etika yang ketat.