DIGITAL DAN PEMERINTAHAN TERDISTRIBUSI: MEMBANGUN EFEKTIVITAS OTONOMI DAERAH DI NEGARA KEPULAUAN INDONESIA DENGAN IKN SEBAGAI PUSAT KEMENTERIAN DAN ISTANA NEGARA

Digital dan Pemerintahan Terdistribusi: Membangun Efektivitas Otonomi Daerah di Negara Kepulauan Indonesia dengan IKN sebagai Pusat Kementerian dan Istana Negara

Oleh: Dr. Basa Alim Tualeka, Drs., M.Si

Abstrak

Portal Suara Academia: Indonesia sebagai negara kepulauan menghadapi tantangan besar dalam mengelola pemerintahan yang tersebar di ribuan pulau. Desentralisasi melalui otonomi daerah telah memberi ruang bagi kemandirian lokal, tetapi efektivitasnya masih terbatas karena sistem birokrasi yang belum sepenuhnya terintegrasi dan adaptif terhadap teknologi digital. Dalam konteks transformasi pemerintahan modern, manajemen digital menjadi instrumen utama untuk memperkuat pemerintahan terdistribusi.

Tulisan ini menyoroti konsep pemerintahan digital terdistribusi yang relevan bagi Indonesia, di mana IKN (Ibu Kota Nusantara) diposisikan bukan sekadar sebagai ibu kota negara, melainkan pusat koordinasi kementerian dalam negeri dan salah satu istana negara, bagian dari jejaring pemerintahan nasional yang tersebar di berbagai provinsi. Pendekatan ini menegaskan perlunya perubahan paradigma dari pemerintahan terpusat menuju pemerintahan digital yang berbasis kolaborasi dan keterhubungan antardaerah.

Kata Kunci: Manajemen Digital, Pemerintahan Terdistribusi, Otonomi Daerah, IKN, Negara Kepulauan

Pendahuluan

Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri atas lebih dari 17.000 pulau, dengan luas wilayah laut yang lebih besar daripada daratan. Kondisi ini menciptakan kompleksitas dalam tata kelola pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik.

Selama masa pemerintahan sentralistik, sebagian besar kegiatan politik, ekonomi, dan birokrasi terkonsentrasi di Jakarta. Hal ini menimbulkan ketimpangan wilayah, urbanisasi berlebihan, serta ketergantungan daerah terhadap pusat. Kebijakan otonomi daerah kemudian lahir sebagai solusi untuk mendekatkan pelayanan publik kepada rakyat dan memperkuat pembangunan berbasis lokal.

Namun, dalam praktiknya, otonomi daerah masih menghadapi tantangan serius. Banyak kebijakan daerah tidak sinkron dengan pusat, koordinasi antarkementerian sering tumpang tindih, dan kapasitas teknologi informasi di daerah masih lemah. Akibatnya, efektivitas otonomi tidak maksimal.

Transformasi digital menjadi peluang strategis untuk memperkuat sistem otonomi daerah melalui pemerintahan digital terdistribusi. Dalam sistem ini, pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota terhubung melalui manajemen digital yang menyatukan data, sistem, dan kebijakan.

Di sinilah IKN (Ibu Kota Nusantara) memegang peran penting — bukan semata-mata sebagai pengganti Jakarta, melainkan sebagai simpul strategis pusat pemerintahan dalam negeri dan salah satu istana negara yang berfungsi sebagai poros koordinasi pemerintahan digital lintas wilayah.

Tinjauan Filosofis dan Teoretis

Filosofi dasar pemerintahan terdistribusi adalah pemerataan kekuasaan dan pelayanan di seluruh wilayah. Negara tidak boleh hanya kuat di pusat, tetapi juga harus hadir secara nyata di daerah. Prinsip ini sejalan dengan semangat Pasal 18 UUD 1945, yang menegaskan adanya otonomi luas bagi daerah-daerah.

Dalam teori administrasi publik modern, konsep network governance menekankan pentingnya jejaring antaraktor dalam pengambilan keputusan publik. Pemerintahan tidak lagi bersifat vertikal, tetapi horizontal dan kolaboratif. Ketika teknologi digital diintegrasikan, muncul konsep digital governance, di mana sistem informasi menjadi tulang punggung hubungan antara pusat dan daerah.

Dalam kerangka negara kepulauan, teori distributed governance system sangat relevan. Model ini menempatkan pusat-pusat pemerintahan di berbagai wilayah strategis untuk memperkuat efektivitas kebijakan, mempercepat pelayanan publik, dan memperpendek jarak koordinasi.

Konsep ini sejalan dengan gagasan “polycentric governance” yang dikembangkan oleh Elinor Ostrom, yaitu sistem pemerintahan yang terdiri dari banyak pusat pengambilan keputusan yang otonom tetapi terhubung dalam satu jaringan.

Oleh karena itu, posisi IKN idealnya bukan menggantikan Jakarta sepenuhnya, tetapi menjadi salah satu simpul utama pemerintahan nasional, berfokus pada kementerian dalam negeri, pengembangan wilayah, dan digitalisasi birokrasi.

Pembahasan

1. Indonesia Negara Kepulauan dan Kebutuhan Pemerintahan Terdistribusi

Keterpencilan geografis Indonesia menuntut pola pemerintahan yang tidak hanya desentralistik tetapi terdistribusi secara sistemik. Artinya, fungsi-fungsi pemerintahan tidak berpusat di satu kota, melainkan tersebar di berbagai wilayah strategis sesuai dengan karakteristiknya.

Model ini akan menempatkan kementerian dan lembaga sesuai kekhususan regional. Misalnya:

• Kementerian Kelautan dan Perikanan dapat berkedudukan di Ambon atau Bitung.

• Kementerian Pertanian di Makassar atau Lampung.

• Kementerian Pariwisata di Bali atau Lombok.

• Kementerian Dalam Negeri di IKN sebagai pusat koordinasi pemerintahan daerah.

Dengan demikian, IKN tidak lagi dimaknai sebagai ibu kota tunggal, melainkan node pemerintahan nasional yang memperkuat jaringan birokrasi digital antarprovinsi.

2. Manajemen Digital sebagai Fondasi Tata Kelola Baru

Manajemen digital mengubah cara pemerintah bekerja dari sistem manual dan hierarkis menjadi sistem data-driven yang cepat, terbuka, dan efisien. Sistem digital memungkinkan kementerian dan pemerintah daerah bekerja dalam satu platform nasional yang terhubung secara real time.

Manajemen digital dalam pemerintahan mencakup:

• Integrasi Data Nasional: semua kementerian dan daerah berbagi data melalui National Digital Governance Platform.

• Pelayanan Publik Elektronik: masyarakat dapat mengakses semua layanan pemerintah melalui satu portal nasional.

• Kebijakan Berbasis Data: pengambilan keputusan didasarkan pada data dan analitik, bukan hanya laporan administratif.

• Transparansi dan Akuntabilitas: sistem audit digital memastikan keuangan publik lebih bersih dan efisien.

Dengan digitalisasi, pemerintahan dapat beroperasi lintas wilayah tanpa hambatan geografis. Maka, pemerintahan terdistribusi bukan berarti banyak gedung, tetapi banyak pusat kendali digital yang saling terkoneksi.

3. IKN Sebagai Pusat Kementerian Dalam Negeri dan Istana Negara

IKN sebaiknya tidak dimaknai secara klasik sebagai “ibu kota negara” yang memindahkan seluruh pusat pemerintahan dari Jakarta. Sebaliknya, IKN perlu menjadi salah satu pusat pemerintahan nasional yang fokus pada koordinasi internal dan penguatan otonomi daerah.

Sebagai pusat kementerian dalam negeri, IKN akan berperan:

• Mengkoordinasikan seluruh pemerintah provinsi dan kabupaten/kota melalui sistem digital nasional.

• Mengelola hubungan keuangan pusat-daerah dan pembinaan ASN daerah.

• Mengembangkan sistem digitalisasi pemerintahan daerah di seluruh Indonesia.

Selain itu, IKN menjadi salah satu istana negara, tempat presiden atau wakil presiden dapat bekerja secara bergantian, sesuai kebutuhan koordinasi wilayah. Konsep multi-istana (misalnya di Jakarta, IKN, Denpasar, dan Makassar) memperkuat simbol kehadiran negara di seluruh nusantara.

Pendekatan ini menegaskan bahwa kedaulatan pemerintahan tidak diukur dari satu ibu kota, melainkan dari kapasitas negara hadir di semua wilayah.

4. Pemerintahan Digital dan Otonomi Daerah

Dengan sistem digital terdistribusi, otonomi daerah menjadi lebih kuat dan efisien. Pemerintah daerah dapat:

• Mengakses data nasional secara langsung untuk perencanaan pembangunan.

• Mengintegrasikan anggaran daerah dengan sistem pusat melalui dashboard digital.

• Meningkatkan transparansi penggunaan dana publik.

• Melakukan kolaborasi lintas daerah tanpa hambatan jarak.

Digitalisasi juga memungkinkan evaluasi otonomi daerah berbasis kinerja, bukan hanya laporan tertulis. Setiap kepala daerah dapat dimonitor melalui performance dashboard nasional yang menilai efektivitas kebijakan, pelayanan publik, dan kesejahteraan masyarakat.

5. Transformasi Kepemimpinan dan Birokrasi

Manajemen digital menuntut pemimpin daerah dan kementerian memiliki literasi teknologi dan pola pikir kolaboratif. Pemimpin masa depan bukan hanya birokrat, tetapi digital leader yang mampu mengelola data, inovasi, dan kolaborasi lintas wilayah.

Birokrasi juga harus berubah dari struktur hierarkis menjadi struktur jejaring. Pegawai negeri bukan sekadar pelaksana administratif, tetapi penggerak inovasi layanan publik.

Model Ideal Pemerintahan Digital Terdistribusi

Model ideal pemerintahan terdistribusi dengan IKN sebagai pusat kementerian dalam negeri dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Kepemimpinan Polisentris:

Presiden memiliki beberapa istana kerja di titik strategis (Jakarta, IKN, Makassar, Jayapura) yang berfungsi bergantian.

2. Distribusi Fungsi Kementerian:

Setiap kementerian memiliki lokasi utama di provinsi yang relevan dengan tugasnya.

3. Satu Sistem Digital Nasional:

Semua lembaga terhubung melalui National Digital Cloud Governance.

4. Integrasi Pusat-Daerah:

Keputusan daerah otomatis tersinkronisasi dengan kebijakan nasional melalui platform digital.

5. Konektivitas Inklusif:

Infrastruktur digital dikembangkan secara merata hingga ke daerah 3T.

Model ini memastikan pemerintahan tetap satu kesatuan politik tetapi memiliki banyak simpul operasional.

Kesimpulan

Indonesia tidak lagi relevan dikelola melalui model pemerintahan yang terpusat secara fisik di satu kota. Sebagai negara kepulauan, Indonesia membutuhkan pemerintahan digital terdistribusi yang menggabungkan prinsip otonomi daerah, teknologi digital, dan keadilan spasial.

IKN idealnya bukan ibu kota negara tunggal, melainkan pusat kementerian dalam negeri dan salah satu istana negara, sebagai simbol pemerintahan terdesentralisasi yang kuat. Jakarta tetap menjadi pusat ekonomi dan diplomasi, sementara daerah lain menjadi basis kementerian sesuai karakteristik wilayahnya.

Dengan manajemen digital, pemerintahan terdistribusi ini akan mewujudkan:

• Efisiensi birokrasi dan percepatan layanan publik,

• Integrasi data pusat-daerah,

• Penguatan otonomi lokal, dan

• Pemerataan kehadiran negara di seluruh wilayah nusantara.

Konsep ini menandai era baru tata kelola pemerintahan Indonesia — bukan hanya memindahkan ibu kota, tetapi memindahkan paradigma dari sentralisasi menuju keterhubungan cerdas dan pemerintahan kolaboratif di seluruh kepulauan Indonesia. (Obasa)

Portal Suara Academia hadir sebagai platform akademis berkualitas dengan artikel ilmiah, diskusi panel, dan ulasan buku oleh Profesional dan Akademisi terkemuka, dengan standar tinggi dan etika yang ketat.