Refleksi atas Narasi Politik dan Pidato Hasyim, Adik Presiden Prabowo
Oleh : Basa Alim Tualeka (obasa).
Pendahuluan
Portal Suara Academia: Dalam lanskap politik Indonesia yang dinamis, isu sering kali menjadi senjata yang lebih tajam daripada fakta. Di tengah derasnya arus informasi digital, publik dihadapkan pada berbagai narasi yang kadang berlebihan, spekulatif, bahkan tidak masuk akal. Salah satu contoh yang ramai dibicarakan adalah pernyataan Hasyim—adik Presiden Prabowo Subianto—yang menyinggung isu “suap 1 miliar dolar AS” yang ditawarkan kepada sang Presiden.
Pernyataan ini sontak memantik perhatian publik, bukan hanya karena besarnya angka yang disebutkan, tetapi juga karena melibatkan sosok kepala negara. Banyak kalangan menilai cerita tersebut tidak rasional, tidak memiliki dasar empiris, dan lebih bersifat imajinatif daripada faktual. Namun demikian, fenomena ini menarik untuk dikaji dari perspektif komunikasi politik, etika publik, dan akal sehat masyarakat demokratis.
1. Antara Imajinasi Politik dan Realitas Rasional
Isu politik tidak pernah berdiri sendiri. Ia adalah hasil dari interaksi antara persepsi, emosi, dan kepentingan. Ketika Hasyim menyampaikan bahwa “Presiden Prabowo pernah ditawari suap 1 miliar dolar”, publik terbelah menjadi dua: sebagian mempercayai sebagai simbol integritas Prabowo, sebagian lain memandangnya sebagai narasi hiperbola untuk memperkuat citra politik.
Dalam dunia politik modern, narasi seperti ini sering disebut politik simbolik — yaitu ketika cerita bukan dimaksudkan untuk menjelaskan fakta, tetapi untuk membangun makna moral dan citra. Namun, ketika simbol melebihi realitas, muncul apa yang disebut krisis rasionalitas publik.
Filsuf politik Jürgen Habermas menegaskan pentingnya public sphere yang rasional, di mana komunikasi harus berbasis argumen dan bukti, bukan emosi dan sensasi. Dalam konteks ini, isu 1 miliar dolar menjadi contoh bagaimana akal sehat publik teruji: apakah masyarakat mampu memilah antara simbol dan fakta, antara imajinasi dan realitas?
2. Pidato Hasyim dan Makna Komunikasi Politik
Dalam pidatonya yang beredar di media sosial, Hasyim menyampaikan bahwa “Prabowo pernah ditawari 1 miliar dolar agar tidak ikut Pilpres, tapi beliau menolak demi bangsa dan negara.” Pernyataan itu disampaikan dalam forum publik dengan nada heroik dan penuh loyalitas terhadap sang kakak.
Namun dari sudut komunikasi politik, pernyataan seperti ini perlu dilihat dalam konteks retorika internal dan eksternal.
Secara internal, pidato tersebut ditujukan untuk memperkuat citra moral Presiden Prabowo di hadapan pendukungnya — sebuah bentuk narasi ethos, yakni membangun karakter pemimpin yang jujur dan tak tergoda uang.
Secara eksternal, pidato itu dapat menimbulkan interpretasi ganda, terutama jika tidak disertai bukti atau verifikasi publik. Di sinilah muncul risiko komunikasi politik — antara legitimasi moral dan validitas faktual.
Dalam ilmu komunikasi, Aristoteles membedakan antara tiga unsur utama retorika: ethos (kredibilitas), pathos (emosi), dan logos (logika). Pidato Hasyim jelas menonjolkan pathos dan ethos, namun minim logos. Inilah yang menyebabkan publik rasional menilai cerita tersebut “tidak masuk akal sehat”.
3. Krisis Akal Sehat di Era Politik Digital
Fenomena berita yang tidak terverifikasi bukan hal baru. Dalam era media sosial, siapa pun bisa menjadi “pembuat narasi”. Di sinilah terjadi apa yang disebut krisis akal sehat publik... yaitu kondisi di mana masyarakat kehilangan kemampuan membedakan antara kebenaran empiris dan sensasi emosional.
Jean Baudrillard, filsuf posmodernisme Prancis, menyebut ini sebagai era hyperreality... di mana simulasi lebih kuat dari kenyataan. Cerita seperti “suap 1 miliar dolar” bukan lagi harus benar, cukup terasa benar bagi pendengar yang sudah memiliki afiliasi emosional terhadap figur tertentu.
Akibatnya, publik tidak lagi mencari kebenaran, tetapi konfirmasi terhadap keyakinannya sendiri. Inilah yang disebut confirmation bias dalam psikologi sosial. Maka, cerita Hasyim bukan hanya tentang Prabowo, tetapi juga tentang bagaimana publik kita bereaksi terhadap narasi politik yang menggugah emosi.
4. Perspektif Etika dan Moral Politik
Dari sudut etika politik, sebuah pernyataan publik — terlebih menyangkut nama Presiden dan jumlah fantastis — seharusnya disampaikan dengan kehati-hatian. Etika publik menuntut tanggung jawab atas dampak sosial dari kata-kata yang diucapkan di ruang terbuka.
Jika cerita itu benar, maka semestinya dapat diverifikasi oleh lembaga hukum. Jika tidak benar, maka ia menjadi bagian dari politik moralistik, yaitu ketika kebenaran dikonstruksi untuk memperkuat moral seseorang tanpa dasar empiris.
Dalam Islam, Rasulullah SAW menegaskan dalam hadis riwayat Muslim:
“Cukuplah seseorang disebut pendusta apabila ia menceritakan setiap hal yang didengarnya.”
Artinya, tanggung jawab moral seorang tokoh publik adalah menyaring ucapan sebelum diucapkan. Dalam konteks ini, Hasyim sebagai figur publik seharusnya menyadari bahwa pernyataannya tidak hanya memengaruhi persepsi tentang dirinya, tetapi juga tentang presiden dan pemerintahan yang sedang berjalan.
5. Teori Komunikasi Politik dan Imajinasi Publik
Menurut Murray Edelman (1964), politik modern lebih banyak beroperasi pada level simbolik daripada rasional. Masyarakat tidak hanya menilai kebijakan, tetapi juga cerita di balik kebijakan. Dalam kerangka ini, isu 1 miliar dolar dapat dibaca sebagai bagian dari politik naratif: memperkuat simbol kejujuran, ketegasan, dan nasionalisme seorang pemimpin.
Namun, teori rational choice (James Buchanan & Gordon Tullock) menegaskan bahwa publik idealnya menilai pemimpin berdasarkan keputusan rasional, bukan mitos moral. Ketika publik lebih percaya pada narasi emosional ketimbang data, maka politik kehilangan orientasi akal sehatnya.
6. Dimensi Empiris: Masyarakat dan Media
Secara empiris, hingga kini tidak ada bukti hukum atau dokumen yang menunjukkan adanya tawaran suap senilai 1 miliar dolar kepada Presiden Prabowo. Tidak ada lembaga resmi, baik dalam negeri maupun internasional, yang pernah mencatat peristiwa serupa. Dengan demikian, narasi ini lebih tepat disebut sebagai pernyataan simbolik ketimbang fakta empiris.
Namun demikian, daya tarik isu ini justru memperlihatkan kerentanan literasi politik masyarakat.
Banyak yang langsung percaya tanpa verifikasi.
Sebagian lain menolak dengan caci maki, bukan analisis.
Hanya segelintir yang mencoba memeriksa konteks dan tujuan pidato itu sendiri.
Inilah potret nyata tantangan demokrasi digital: antara kebebasan berekspresi dan tanggung jawab rasional.
7. Integrasi Akal Sehat, Moral, dan Iman
Dalam perspektif filosofis dan religius, akal sehat adalah instrumen pertama dalam menimbang kebenaran. Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin menulis bahwa “akal adalah lentera ilmu, dan ilmu tanpa akal hanya akan menjadi debu.” Maka, setiap isu — terutama yang menyangkut pemimpin — harus diuji dengan rasionalitas, moral, dan iman.
Ketika masyarakat kehilangan akal sehat, mereka mudah dimanipulasi oleh narasi sensasional. Ketika moral pudar, mereka menikmati fitnah. Ketika iman melemah, mereka lupa bahwa kebenaran sejati tidak pernah lahir dari kebohongan.
8. Refleksi Politik dan Pendidikan Publik
Isu 1 miliar dolar seharusnya tidak dilihat sebagai gosip, tetapi sebagai cermin kondisi sosial-politik bangsa. Ia menunjukkan bagaimana publik masih rentan terhadap sensasi politik. Karena itu, perlu pendidikan literasi politik dan digital yang kuat, agar masyarakat tidak mudah dipengaruhi oleh cerita yang tidak logis.
Kritik bukan berarti menolak tokoh, tetapi menegakkan akal sehat dalam demokrasi. Seperti kata Soekarno:
“Bangsa yang besar adalah bangsa yang berpikir dengan otaknya, bukan dengan emosinya.”
Penutup
Cerita Hasyim tentang “suap 1 miliar dolar” terhadap Presiden Prabowo barangkali dimaksudkan untuk menonjolkan moralitas pemimpin. Namun dalam dunia politik modern, narasi seperti ini justru menuntut kehati-hatian, verifikasi, dan tanggung jawab publik.
Masyarakat yang berakal sehat tidak cukup hanya mendengar, tetapi juga berpikir. Karena akal sehat, moral, dan iman adalah tiga pilar peradaban yang menjaga agar politik tetap waras dan bermartabat.
Dr. Basa Alim Tualeka, Drs., M.Si.
Pemerhati Politik dan Etika Publik
Portal Suara Academia hadir sebagai platform akademis berkualitas dengan artikel ilmiah, diskusi panel, dan ulasan buku oleh Profesional dan Akademisi terkemuka, dengan standar tinggi dan etika yang ketat.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar