INDONESIA BANGKIT MENUJU KEMANDIRIAN

 

Tinggalkan Oligarki, Kuasai Ekonomi Sendiri

Oleh: Dr. Basa Alim Tualeka, MSi (obasa). 

Pendahuluan

Portal Suara Academia: Indonesia adalah negeri yang kaya sumber daya alam, besar jumlah penduduknya, dan strategis posisinya di antara dua samudera dan dua benua. Namun, hingga kini, kekayaan itu belum sepenuhnya menjadi berkah bagi rakyat. Selama puluhan tahun, kekayaan alam negeri ini banyak dikelola oleh pihak asing dan kelompok oligarki yang memiliki akses terhadap kekuasaan. Akibatnya, rakyat hanya menjadi penonton di tanah airnya sendiri.

Kini saatnya bangsa ini bangkit menuju kemandirian, membangun kembali sistem ekonomi yang berpihak kepada rakyat, memperkuat industri dalam negeri, dan mengembalikan kendali penuh atas sumber daya alam ke tangan bangsa sendiri.

Kebangkitan ini harus berakar pada tiga pilar utama: kesejahteraan rakyat, ketahanan pangan, dan hilirisasi di seluruh dimensi pembangunan ekonomi nasional. Indonesia tidak boleh terus bergantung pada investor asing atau pada sistem ekonomi yang dikuasai oleh segelintir oligarki.

Kemandirian ekonomi nasional berarti berdiri di atas kekuatan sendiri, memanfaatkan potensi alam dan manusia Indonesia, serta memastikan hasil kekayaan negeri dikelola dan dinikmati oleh rakyat, bukan oleh pihak luar negeri.

1. Kesejahteraan Rakyat sebagai Tujuan Utama Pembangunan

Kesejahteraan rakyat adalah amanat konstitusi dan inti dari sila kelima Pancasila: “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.” Dalam pandangan ekonomi Pancasila yang diwariskan oleh Bung Hatta, kesejahteraan bukanlah hasil dari pertumbuhan ekonomi semata, tetapi buah dari pemerataan dan keadilan distribusi kekayaan.

Selama ini, sebagian besar pertumbuhan ekonomi Indonesia ditopang oleh konsumsi rumah tangga dan ekspor komoditas mentah. Namun, hasil pertumbuhan itu belum menetes secara adil ke lapisan bawah masyarakat. Petani, nelayan, dan buruh masih hidup dalam keterbatasan, sementara kekayaan menumpuk di tangan segelintir elit ekonomi.

Negara harus hadir dengan kebijakan afirmatif: memperkuat akses pembiayaan bagi UMKM, memberikan subsidi produktif bagi sektor pertanian dan perikanan, serta memperluas lapangan kerja melalui industri padat karya.

Selain itu, program kesejahteraan sosial seperti Kartu Indonesia Sehat, Program Keluarga Harapan, dan subsidi pendidikan perlu diarahkan bukan sekadar sebagai bantuan konsumtif, tetapi sebagai modal pemberdayaan ekonomi rakyat.

Kesejahteraan rakyat tidak akan terwujud jika sistem ekonomi masih dikuasai oleh oligarki. Karena itu, reformasi struktural ekonomi nasional menjadi kunci agar kekayaan negeri tidak lagi terkonsentrasi pada segelintir orang, melainkan tersebar luas ke seluruh lapisan masyarakat.

2. Ketahanan Pangan: Pilar Kedaulatan Nasional

Bangsa yang tidak mampu memenuhi kebutuhan pangannya sendiri, tidak akan pernah berdaulat. Ketahanan pangan adalah strategi ekonomi sekaligus politik, sebab pangan menyangkut kehidupan rakyat secara langsung.

Indonesia memiliki potensi besar: tanah subur, iklim tropis, laut yang luas, serta tenaga kerja produktif. Namun, potensi itu sering terhambat oleh kebijakan impor yang berlebihan, alih fungsi lahan, dan lemahnya dukungan teknologi kepada petani.

Program kedaulatan pangan harus mencakup empat hal penting:

1. Reformasi agraria dan redistribusi lahan kepada petani kecil.
2. Peningkatan produksi melalui riset dan inovasi pertanian modern.
3. Pembangunan infrastruktur pertanian dan logistik yang efisien.
4. Stabilisasi harga pangan agar petani tidak dirugikan oleh tengkulak.

Selain beras dan jagung, ketahanan pangan juga harus menyentuh sektor perikanan dan peternakan. Laut Indonesia yang luas dapat menjadi sumber protein dan energi ekonomi baru. Pemerintah perlu memperkuat armada nelayan tradisional dan membangun pelabuhan perikanan terpadu agar hasil tangkapan tidak lagi bergantung pada perusahaan besar asing.

Kedaulatan pangan berarti rakyat memiliki kendali penuh terhadap rantai produksi dan distribusi, mulai dari bibit hingga konsumsi. Dengan demikian, pangan menjadi alat kemandirian, bukan alat ketergantungan.

3. Hilirisasi di Semua Dimensi Pembangunan Ekonomi

Kata kunci kebangkitan ekonomi nasional adalah hilirisasi. Selama ini, Indonesia lebih banyak mengekspor bahan mentah seperti nikel, batubara, kelapa sawit, dan hasil tambang lainnya tanpa diolah terlebih dahulu. Akibatnya, nilai tambah mengalir ke negara lain, sementara lapangan kerja dan keuntungan besar hilang dari negeri sendiri.

Hilirisasi berarti membangun rantai industri dari hulu ke hilir di dalam negeri. Contohnya, nikel tidak lagi diekspor sebagai bahan mentah, tetapi diolah menjadi bahan baterai kendaraan listrik di pabrik Indonesia. Kelapa sawit tidak hanya menjadi CPO, tetapi menjadi bahan dasar industri pangan, kosmetik, dan energi terbarukan.

Program hilirisasi juga harus diterapkan di sektor pertanian dan perikanan. Misalnya, produksi beras dapat diikuti dengan industri pengolahan makanan, tepung beras, atau produk ekspor olahan. Perikanan dapat dikembangkan menjadi industri pengalengan, pengeringan, hingga farmasi berbasis laut.

Hilirisasi bukan sekadar program ekonomi, tetapi strategi kedaulatan ekonomi. Ia menjadikan bangsa ini bukan hanya pengekspor bahan mentah, melainkan produsen utama industri dunia.

4. Industrialisasi dan Kemandirian Teknologi

Hilirisasi tidak akan berjalan tanpa industrialisasi yang kuat. Pembangunan industri nasional harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja luas, memperkuat daya saing, dan memandirikan teknologi bangsa.

Negara harus mendukung tumbuhnya industri strategis: baja, energi, farmasi, pertanian modern, hingga teknologi digital. Lembaga riset nasional, perguruan tinggi, dan sektor swasta perlu disinergikan agar inovasi teknologi menjadi bagian dari kekuatan ekonomi Indonesia.

Investasi asing tetap dibutuhkan, tetapi dengan syarat tegas: transfer teknologi, penyerapan tenaga kerja lokal, dan penggunaan bahan baku dalam negeri. Indonesia harus berani menolak investasi yang hanya berorientasi pada eksploitasi sumber daya alam tanpa memberi nilai tambah ekonomi dan pengetahuan.

5. Tinggalkan Oligarki dan Dominasi Investor Asing

Salah satu hambatan utama pembangunan nasional adalah struktur ekonomi oligarkis, di mana kekayaan dikuasai oleh segelintir orang yang dekat dengan kekuasaan. Oligarki menciptakan ketimpangan, memperlemah demokrasi ekonomi, dan menjauhkan rakyat dari akses terhadap sumber daya.

Dalam sistem seperti ini, rakyat sulit berkembang karena modal, kebijakan, dan sumber daya terkonsentrasi di tangan kelompok tertentu. Maka, pemerintah harus berani mereformasi sistem perizinan, kontrak tambang, dan konsesi hutan yang tidak adil.

Kebijakan investasi asing juga harus diarahkan pada kepentingan nasional. Investor asing boleh berpartisipasi, tetapi dalam kemitraan yang saling menguntungkan, bukan mendominasi. Indonesia tidak boleh lagi menjadi “penyewa” di tanah sendiri.

Kemandirian ekonomi nasional berarti mengakhiri ketergantungan pada modal asing dan oligarki domestik. Kedaulatan ekonomi harus ditegakkan dengan keberanian politik dan kebijakan yang berpihak kepada rakyat.

6. BUMN dan BUMD Sebagai Penggerak Utama Ekonomi Nasional

Untuk mewujudkan kemandirian ekonomi, BUMN dan BUMD harus menjadi motor utama pengelolaan sumber daya alam. Mereka bukan hanya entitas bisnis, melainkan alat negara untuk mencapai kesejahteraan rakyat.

BUMN perlu difokuskan pada sektor-sektor strategis seperti energi, pangan, pertambangan, transportasi, dan teknologi. Sementara BUMD di tiap provinsi dapat mengelola potensi lokal seperti wisata, pertanian, atau energi terbarukan.

Yang dibutuhkan bukan sekadar jumlah BUMN/BUMD, tetapi profesionalisme dan integritas dalam pengelolaannya. Korupsi, kolusi, dan birokrasi berbelit harus dihapus agar BUMN menjadi efisien dan kompetitif.

Sinergi antara BUMN dan BUMD juga penting untuk mempercepat pembangunan daerah. Misalnya, proyek pengolahan nikel nasional dapat melibatkan BUMD di daerah tambang agar keuntungan langsung dirasakan oleh masyarakat setempat.

7. Reformasi Ekonomi dan Digitalisasi Industri

Era digital membuka peluang besar untuk memperkuat ekonomi nasional. Transformasi digital harus diarahkan bukan hanya untuk konsumsi, tetapi untuk efisiensi produksi, transparansi keuangan, dan pemerataan ekonomi.

Pemerintah perlu membangun ekosistem industri digital nasional — dari logistik berbasis data, pertanian presisi, hingga e-commerce lokal yang memasarkan produk dalam negeri. Dengan begitu, digitalisasi menjadi alat pemberdayaan rakyat, bukan sekadar pasar bagi perusahaan asing.

Selain itu, pendidikan vokasi dan pelatihan tenaga kerja harus menyesuaikan dengan kebutuhan industri baru agar rakyat tidak tertinggal dalam arus perubahan teknologi.

8. Kemandirian Energi dan Lingkungan Berkelanjutan

Bangsa yang mandiri adalah bangsa yang menguasai energi. Indonesia perlu mempercepat transisi energi dari fosil ke energi terbarukan seperti surya, angin, air, dan biomassa. Ini bukan hanya soal lingkungan, tetapi juga soal kemandirian nasional.

Dengan energi terbarukan, Indonesia bisa mengurangi ketergantungan pada impor minyak dan gas, serta membuka lapangan kerja baru di sektor hijau. BUMN energi dan daerah penghasil energi harus berkolaborasi untuk membangun sistem energi bersih yang berkelanjutan.

Kemandirian ekonomi tidak boleh merusak lingkungan. Sebaliknya, pembangunan berkelanjutan adalah bagian dari kedaulatan bangsa terhadap masa depan.

9. Ekonomi Daerah dan Peran Desa

Pembangunan nasional tidak boleh lagi bersifat sentralistik. Kemandirian bangsa harus tumbuh dari daerah dan desa. Potensi lokal seperti pertanian, pariwisata, perikanan, dan kerajinan perlu dikelola secara produktif dengan dukungan dana desa, BUMDes, dan BUMD.

Desa harus menjadi pusat ekonomi baru yang menopang kota. Dengan memperkuat ekonomi desa, arus urbanisasi berlebihan dapat dikurangi dan keseimbangan pembangunan dapat tercapai.

Pemerintah perlu memastikan setiap kebijakan hilirisasi dan industrialisasi memberikan ruang bagi daerah sebagai pelaku utama, bukan sekadar pelengkap dari pusat.

10. Menuju Indonesia yang Mandiri, Adil, dan Berdaulat

Kebangkitan Indonesia bukanlah proyek sesaat, tetapi gerakan kebangsaan untuk mewujudkan kemandirian sejati. Bangsa ini tidak boleh terus menjadi pasar bagi produk asing, ladang investasi tanpa kendali, atau penyedia bahan mentah dunia.

Dengan hilirisasi di semua sektor, ketahanan pangan, reformasi industri, dan penguatan BUMN–BUMD, Indonesia akan memiliki fondasi ekonomi yang kokoh dan berkeadilan.

Oligarki ekonomi harus ditinggalkan, dan kedaulatan rakyat harus dikembalikan. Kesejahteraan harus dirasakan oleh semua, bukan segelintir. Kemandirian ekonomi adalah jalan menuju kemerdekaan yang sesungguhnya — kemerdekaan dalam berpikir, berproduksi, dan mengelola masa depan bangsa.

Penutup

Bangsa yang besar adalah bangsa yang berani berdiri di atas kakinya sendiri. Kini saatnya Indonesia bangkit menuju kemandirian, dengan kesejahteraan rakyat sebagai tujuan, ketahanan pangan sebagai pondasi, hilirisasi sebagai strategi, dan kemandirian industri sebagai kekuatan.

Dengan meninggalkan sistem oligarki dan ketergantungan pada investor asing, Indonesia akan melangkah menuju era baru: era kedaulatan ekonomi nasional.

Bila seluruh elemen bangsa bersatu — pemerintah, swasta, akademisi, dan rakyat — maka cita-cita besar untuk menjadikan Indonesia mandiri, adil, dan makmur bukan lagi mimpi, tetapi kenyataan.

Indonesia bangkit menuju kemandirian — tinggalkan oligarki, kuasai ekonomi sendiri! (Obasa)

Portal Suara Academia hadir sebagai platform akademis berkualitas dengan artikel ilmiah, diskusi panel, dan ulasan buku oleh Profesional dan Akademisi terkemuka, dengan standar tinggi dan etika yang ketat.