MEMECAH KERUWETAN BANGSA

Presiden Prabowo Perlu "Bersih-bersih" Dalam Dan Menegakkan Kebijakan Pro Rakyat

Oleh : Basa Alim Tualeka (obasa) 

Pendahuluan

Portal Suara Academia: Keruwetan persoalan bangsa tidak lahir dalam semalam. Ia merupakan akumulasi dari birokrasi yang berbelit, budaya rente, ego sektoral antar lembaga, lemahnya penegakan hukum, serta sistem anggaran yang tidak sepenuhnya transparan. Kombinasi ini menciptakan loop masalah multidimensi: ekonomi lamban, harga energi mahal, pangan tidak stabil, dan rakyat berada dalam posisi rentan. Di tengah keruwetan ini, kepemimpinan nasional harus mampu menjadi pemutus mata rantai persoalan dari hulu hingga hilir.

Presiden Prabowo terpilih memikul ekspektasi besar untuk melakukan dua hal penting: bersih-bersih keriwetan dari dalam dan menghadirkan kebijakan yang betul-betul pro-rakyat. Keduanya bukan retorika, melainkan prasyarat sistemik agar negara kembali tertib, efisien, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Pertama: Bersih-Bersih Keruwetan Dalaman Negara

Keruwetan terbesar justru berada di dalam tubuh pemerintahan itu sendiri. Sebagian aparatur negara masih terperangkap dalam mentalitas klasik: menunda, mengulur, dan mencari celah. Birokrasi yang berlapis membuka ruang bagi pungutan tak resmi, memperlambat investasi, dan menciptakan ketidakpastian hukum.

Para pakar administrasi publik seperti Dwight Waldo menekankan bahwa negara kuat hanya mungkin hadir jika administrasi berjalan efisien dan aparatur memiliki moralitas. Artinya, operasi bersih-bersih harus menyentuh struktur dan kultur sekaligus. Rotasi jabatan berkala, audit integritas berbasis gaya hidup, dan whistleblower protection menjadi instrumen untuk memutus jaringan rente.

Selain itu, pemetaan mafia kebijakan harus dilakukan secara sistematis. Mafia tersebut hadir pada isu pangan, impor, energi, hingga obat-obatan. Mereka meraup keuntungan melalui pengaturan pasokan dan distribusi. Pemerintah perlu membentuk intelijen ekonomi dengan kemampuan penelusuran digital untuk menutup ruang permainan.

Tak kalah penting adalah penyederhanaan jalur komando. Keputusan publik tidak boleh terjebak dalam labirin disposisi. One-stop decision center dengan sistem digital dapat memangkas birokrasi dan mencegah negosiasi informal. Penegakan hukum tegas, tanpa pandang bulu, merupakan garis bawah: pemimpin tidak boleh ragu menindak pencuri uang rakyat, siapapun mereka.

Kedua: Kebijakan Pro-Rakyat yang Menyentuh Dapur

Rakyat tidak hidup dari slogan. Mereka hidup dari harga pangan yang terjangkau, energi yang stabil, akses kesehatan yang layak, dan pendidikan anak yang berkualitas. Oleh karena itu, kebijakan strategis Prabowo harus menyentuh sektor yang efeknya langsung terasa.

Energi adalah contoh paling gamblang. Harga BBM dan listrik menyangkut denyut ekonomi. Jika energi stabil, biaya logistik turun, industri bergerak, dan inflasi terkendali. Pemerintah perlu mempercepat pembangunan kilang domestik, memperkuat hilirisasi, dan melakukan transparansi formula harga agar publik memahami struktur biaya sebenarnya.

Kedaulatan pangan tidak kalah penting. Fluktuasi harga cabai, beras, dan telur adalah indikator manajemen pangan nasional. Program subsidi pupuk tepat sasaran, digitalisasi rantai distribusi, dan optimalisasi gudang desa dapat mengontrol volatilitas harga. Reforma agraria terukur harus kembali ke jalur, karena tanah produktif adalah jantung ketahanan pangan.

Pada sisi kesehatan, investasi terbesar harus diarahkan kepada ibu hamil, balita, dan remaja. Karena kualitas sumber daya manusia 15—20 tahun ke depan bergantung pada masa emas nutrisi. BPJS perlu dipenuhi dengan kepastian pembayaran dan transparansi manajemen rumah sakit.

Selain itu, BLT produktif—bukan konsumtif—dapat mendorong kemandirian ekonomi keluarga. Dana diarahkan untuk penggemukan hewan, industri pasar rumahan, hingga digitalisasi UMKM. Bantuan yang produktif menciptakan multiplier effect ekonomi desa, bukan ketergantungan.

Perspektif Para Pakar Negara dan Filosofi Kenegaraan

Pakar politik Francis Fukuyama menekankan bahwa negara gagal ketika state capacity lemah: aparat tidak mampu menindak, birokrasi mudah dinegosiasi, dan lembaga kehilangan kredibilitas. Maka, pembangunan kapasitas lembaga penegak hukum merupakan syarat mutlak.

Dalam perspektif ekonomi kelembagaan, Friedrich Hayek mengingatkan bahwa negara terlalu birokratis memusatkan informasi dan cenderung macet. Desentralisasi keputusan melalui digitalisasi dan transparansi data menjadi jalan keluar.

Filosofi Timur juga memberikan fondasi yang kuat. Dalam Hamemayu Hayuning Bawana — konsep Jawa kuno — pemimpin bertugas menertibkan kekacauan dan mempercantik tatanan sosial. Ini bermakna negara bukan mesin kekuasaan, melainkan mesin perbaikan.

Sedangkan Konfusianisme menegaskan, stabilitas negara lahir ketika pemimpin bermoral, birokrat beretika, dan rakyat memperoleh kepastian. Tiga elemen itu bila hilang, akan menimbulkan keruwetan berkepanjangan.

Desain Reformasi Terukur

Agar reformasi tidak hanya menjadi slogan, pemerintah perlu menetapkan empat fokus:

1. Kedaulatan pangan,

2. Stabilitas energi,

3. Kesehatan primer,

4. Digitalisasi pemerintahan.

Keempatnya memiliki dampak langsung bagi rakyat.

Tahapan eksekusi dapat dibagi menjadi:

• 100 hari (konsolidasi),

• 1 tahun (reformasi struktur),

• 3 tahun (produksi program),

• 5 tahun (hasil sosial ekonomi).

• Tanpa timeline, reformasi hanya menjadi retorika.

• Komunikasi Publik Tanpa Drama

Era sekarang membutuhkan pemimpin yang berbicara apa adanya. Publik muak dengan kata-kata manipulatif. Data harus disampaikan jujur, termasuk risiko dan tantangannya. Ketika rakyat memahami arah kebijakan, legitimasi meningkat dan resistensi menurun.

Penutup: Bersih ke Dalam, Sejahtera ke Luar

Memecah keruwetan bangsa bukan hal mustahil. Dengan operasi bersih-bersih internal yang terarah dan kebijakan pro-rakyat yang konsisten, negara akan kembali pada tujuan mulia: menciptakan kebaikan terbesar bagi sebanyak-banyaknya rakyat.

Jika Prabowo mampu memadukan moralitas kepemimpinan, ketegasan komando, kebijakan berbasis data, serta filosofi kenegaraan yang sehat, maka reformasi bukan hanya wacana—tetapi kenyataan sejarah.

Keruwetan diurai, kesejahteraan mengalir. (Obasa)

Portal Suara Academia hadir sebagai platform akademis berkualitas dengan artikel ilmiah, diskusi panel, dan ulasan buku oleh Profesional dan Akademisi terkemuka, dengan standar tinggi dan etika yang ketat.