PEMERINTAHAN PRESIDEN PRABOWO: DARI HIMBAUAN EFISIENSI KE KEBIJAKAN PEMANGKASAN DANA DAERAH, SINYAL KEUANGAN NEGARA TIDAK BAIK-BAIK SAJA

Pemerintahan Presiden Prabowo: Dari Himbauan Efisiensi ke Kebijakan Pemangkasan Dana Daerah, Sinyal Keuangan Negara Tidak Baik-Baik Saja

Oleh: Basa Alim Tualeka (Obasa) 

Pendahuluan

Portal Suara Academia: Pergantian pemerintahan dari Presiden Joko Widodo ke Presiden Prabowo Subianto membawa harapan baru bagi arah pembangunan nasional, terutama dalam bidang ekonomi dan tata kelola keuangan negara. Prabowo dikenal dengan gaya kepemimpinan tegas, nasionalistik, dan berorientasi pada efisiensi. Sejak awal pemerintahannya, Prabowo menekankan pentingnya efisiensi anggaran dan pengendalian belanja negara, sebagai langkah untuk memperkuat kemandirian fiskal dan mengurangi ketergantungan terhadap utang luar negeri.

Namun, dalam implementasinya, himbauan efisiensi tersebut berkembang menjadi kebijakan pemangkasan dana transfer ke daerah — keputusan yang menimbulkan banyak pro dan kontra di kalangan pemerintah daerah, DPRD, akademisi, dan masyarakat luas.

Bagi sebagian pihak, langkah ini merupakan bentuk realokasi anggaran nasional untuk memperkuat prioritas strategis di sektor pertahanan, pangan, dan energi. Tetapi bagi lainnya, kebijakan ini adalah indikasi nyata bahwa kondisi keuangan negara sedang menghadapi tekanan serius.

Dengan latar itu, artikel ini berusaha menjelaskan:

1. Latar belakang fiskal dan politik kebijakan efisiensi dan pemangkasan dana daerah.
2. Dampak ekonomi, sosial, dan kelembagaan terhadap pemerintahan daerah.
3. Analisis konseptual mengenai hubungan pusat-daerah dalam konteks otonomi fiskal.
4. Rekomendasi kebijakan untuk menjaga keseimbangan fiskal nasional dan memperkuat kemandirian daerah di masa pemerintahan Prabowo.

1. Akar Kebijakan Efisiensi dalam Pemerintahan Prabowo

Efisiensi menjadi kata kunci utama dalam awal pemerintahan Prabowo. Ia menyadari bahwa APBN menghadapi tantangan berat: beban belanja negara yang besar, defisit fiskal yang meningkat, serta ketergantungan pada utang luar negeri.

Data dari Kementerian Keuangan (perkiraan 2024–2025) menunjukkan bahwa:

Defisit APBN masih berkisar 2,5–3% dari PDB, atau sekitar Rp 600 triliun.

Pembayaran bunga utang mencapai lebih dari Rp 500 triliun per tahun, menjadi salah satu komponen terbesar belanja negara.

Subsidi energi dan pangan meningkat karena fluktuasi harga minyak dunia dan pelemahan nilai tukar rupiah.

Dalam situasi seperti ini, pemerintah tidak memiliki banyak pilihan selain melakukan efisiensi anggaran besar-besaran. Efisiensi ini dimaksudkan untuk mengurangi pemborosan, menutup defisit, dan mengalihkan dana ke sektor yang dianggap produktif seperti pertahanan, pangan, dan infrastruktur strategis.

Namun, yang menjadi persoalan adalah ketika efisiensi tersebut bergeser menjadi pemangkasan dana transfer ke daerah. Langkah ini menimbulkan kesan bahwa pemerintah pusat menutup lubang keuangan nasional dengan mengorbankan ruang fiskal daerah.

2. Dari Efisiensi ke Pemangkasan Dana Daerah

Kebijakan pemangkasan dana daerah dimulai dari pengurangan Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan bahkan sebagian Dana Bagi Hasil (DBH) yang biasanya menjadi sumber utama pembiayaan daerah.

Alasannya adalah untuk menjaga keseimbangan fiskal nasional dan menekan defisit. Namun, kebijakan ini memunculkan reaksi keras karena dianggap bertentangan dengan semangat otonomi daerah yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Dua undang-undang tersebut menegaskan bahwa hubungan keuangan antara pusat dan daerah harus dilandasi keadilan, pemerataan, dan kepastian pendanaan untuk pelaksanaan kewenangan daerah. Artinya, ketika pusat melakukan pemangkasan dana tanpa koordinasi yang matang, maka prinsip dasar desentralisasi fiskal menjadi terganggu.

3. Dampak Ekonomi dan Sosial di Daerah

Pemangkasan dana transfer memberikan dampak nyata di lapangan. Banyak daerah mengalami keterlambatan proyek pembangunan, penurunan kualitas layanan publik, dan keterbatasan dalam pembayaran gaji aparatur.

Beberapa dampak utama yang terlihat adalah:

1. Proyek infrastruktur tertunda. Banyak proyek jalan, irigasi, dan sanitasi desa harus dihentikan karena kekurangan dana.
2. Penurunan daya beli masyarakat. Pemangkasan dana berimbas pada berkurangnya perputaran uang di daerah, sehingga sektor UMKM ikut tertekan.
3. Tertundanya pembayaran gaji dan tunjangan. Sejumlah pemerintah daerah mengeluhkan keterlambatan transfer yang berpengaruh pada operasional pemerintahan.
4. Turunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah pusat. Publik menilai bahwa janji pemerataan pembangunan menjadi sulit diwujudkan.

Efek domino dari kebijakan ini bisa panjang. Jika tidak segera diantisipasi, ketimpangan antara pusat dan daerah akan kembali melebar, dan rasa keadilan fiskal akan menurun drastis.

4. Paradoks Otonomi Daerah

Otonomi daerah yang diamanatkan sejak Reformasi 1998 bertujuan untuk mendekatkan pelayanan publik, mempercepat pembangunan, dan memberdayakan masyarakat lokal. Namun kenyataan menunjukkan bahwa sebagian besar daerah masih sangat bergantung pada dana pusat.

Data menunjukkan bahwa lebih dari 75% APBD kabupaten/kota di Indonesia bersumber dari transfer pusat. Artinya, otonomi fiskal daerah masih lemah.

Dengan adanya pemangkasan dana transfer, daerah semakin tidak berdaya, sementara kemampuan menggali Pendapatan Asli Daerah (PAD) terbatas karena basis ekonomi lokal yang sempit.

Paradoks ini menempatkan otonomi daerah dalam posisi sulit:

Mandiri secara administratif, tetapi tergantung secara fiskal.

Punya kewenangan luas, tetapi minim sumber daya keuangan.

Kondisi ini berpotensi menurunkan kualitas tata kelola pemerintahan daerah dan memperbesar kesenjangan antarwilayah.

5. Tinjauan Fiskal dan Politik Nasional

Kebijakan pemangkasan dana daerah tidak bisa dipisahkan dari realitas politik nasional. Pemerintah baru tengah menata ulang prioritas fiskal negara dengan fokus pada tiga agenda besar:

1. Ketahanan pangan dan energi,
2. Modernisasi pertahanan,
3. Pembangunan infrastruktur strategis nasional.

Namun, fokus tersebut menyedot anggaran yang sangat besar. Ketika belanja pusat meningkat, ruang fiskal untuk transfer ke daerah otomatis menyempit.

Hal ini menimbulkan ketegangan antara agenda nasional yang top-down dengan kebutuhan daerah yang bottom-up.

Dari sisi politik, pemerintah juga ingin menunjukkan kemampuan menjaga stabilitas fiskal agar mendapat kepercayaan investor dan lembaga internasional. Namun di sisi lain, keputusan memangkas dana daerah bisa menimbulkan gesekan horizontal antara pusat dan kepala daerah, terutama di masa awal pemerintahan yang membutuhkan konsolidasi politik yang kuat.

6. Analisis: Sinyal Bahwa Keuangan Negara Tidak Baik-Baik Saja

Jika ditelaah lebih dalam, kebijakan pemangkasan dana daerah merupakan indikator tekanan fiskal nasional.

Beberapa sinyal yang bisa dibaca antara lain:

1. Defisit APBN yang meningkat, meskipun dalam batas wajar, menunjukkan beban belanja yang tak tertutupi.
2. Utang negara menembus lebih dari Rp 8.000 triliun, dengan proporsi bunga yang terus naik.
3. Cadangan devisa menurun karena stabilisasi nilai tukar rupiah.
4. Kinerja penerimaan pajak tidak sebanding dengan target, terutama dari sektor energi, tambang, dan industri manufaktur.
5. Subsidi energi dan pangan meningkat, memaksa pemerintah menekan belanja non-prioritas.

Dengan demikian, langkah efisiensi dan pemangkasan dana daerah sebenarnya bukan hanya kebijakan teknokratis, melainkan strategi darurat fiskal untuk menahan laju defisit dan menjaga likuiditas negara.

7. Implikasi Jangka Panjang

Kebijakan pemangkasan dana transfer memiliki beberapa implikasi strategis:

Secara ekonomi, daerah akan kesulitan menjaga pertumbuhan, apalagi menarik investasi jika infrastruktur dan pelayanan publik menurun.

Secara sosial, muncul potensi ketidakpuasan masyarakat terhadap pemerintah pusat, terutama di daerah tertinggal dan perbatasan.

Secara politik, hubungan pusat-daerah menjadi kurang harmonis karena dianggap tidak seimbang dalam pembagian beban dan manfaat fiskal.

Jika tidak dikelola dengan baik, kebijakan ini berpotensi menggerus legitimasi politik nasional dan menimbulkan ketimpangan baru dalam pembangunan Indonesia.

8. Rekomendasi Kebijakan

Untuk menjaga stabilitas fiskal nasional tanpa mengorbankan daerah, pemerintah perlu menempuh langkah-langkah strategis berikut:

a. Revisi Skema Transfer ke Daerah

Pemerintah perlu membuat mekanisme fleksibel dalam pengalokasian dana transfer. Misalnya, daerah dengan kinerja fiskal baik dan inovatif harus diberi insentif tambahan, bukan dipangkas secara merata.

b. Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Daerah perlu diberi ruang untuk menggali potensi pajak lokal, retribusi, dan kerja sama ekonomi dengan BUMD serta sektor swasta. Pemerintah pusat harus memperkuat regulasi dan pelatihan aparatur untuk hal ini.

c. Transparansi Fiskal Nasional

Pemerintah pusat perlu membuka informasi yang jelas terkait alasan pemangkasan dana daerah, besaran defisit, serta rencana pemulihan fiskal agar publik memahami konteksnya.

d. Efisiensi Belanja Pusat

Efisiensi harus dimulai dari pusat, terutama pada belanja birokrasi, subsidi tidak tepat sasaran, dan proyek-proyek yang tidak produktif.

e. Penguatan BUMDes dan Ekonomi Desa

Desa harus diberi ruang lebih luas untuk mengembangkan BUMDes sebagai sumber ekonomi alternatif, sehingga ketergantungan pada dana transfer dapat dikurangi.

f. Penglluatan Sinergi Pusat-Daerah

Kementerian Dalam Negeri, Kemenkeu, dan Bappenas perlu membangun forum koordinasi fiskal secara periodik untuk menyeimbangkan kepentingan nasional dan kebutuhan daerah.

9. Penutup

Pemerintahan baru Prabowo menghadapi ujian awal yang berat dalam menata ekonomi nasional.

Himbauan efisiensi yang semula dianggap sebagai langkah moral dan manajerial kini berubah menjadi kebijakan pemangkasan dana daerah yang mengandung risiko sosial dan politik yang besar.

Langkah efisiensi tentu diperlukan, namun harus dilakukan secara proporsional, transparan, dan berkeadilan.

Pemangkasan dana daerah seharusnya menjadi momentum untuk menata ulang sistem fiskal nasional, bukan sekadar menutup defisit jangka pendek.

Keuangan negara mungkin sedang tidak baik-baik saja,

tetapi dengan tata kelola yang jujur, pemerataan fiskal yang adil, dan sinergi pusat-daerah yang solid, Indonesia tetap bisa bangkit dan kuat — dari desa, dari rakyat, dan dari semangat Merah Putih. (Obasa)

Portal Suara Academia hadir sebagai platform akademis berkualitas dengan artikel ilmiah, diskusi panel, dan ulasan buku oleh Profesional dan Akademisi terkemuka, dengan standar tinggi dan etika yang ketat.