SYARIKAT ISLAM TIDAK AKAN MENJADI PARTAI POLITIK:

Analisis Akademik tentang Arah Gerakan Umat, Visi-Misi Organisasi, dan Dinamika Ekonomi-Politik Modern

Oleh : Basa Alim Tualeka (Obasa)

Pendahuluan

Portal Suara Academia: Syarikat Islam (SI) merupakan salah satu organisasi tertua dan paling berpengaruh dalam sejarah kebangkitan nasional Indonesia. Didirikan pada tahun 1905 oleh Haji Samanhudi, organisasi ini menjadi pelopor gerakan ekonomi umat, perlawanan politik terhadap kolonialisme, serta pusat kaderisasi tokoh-tokoh besar yang kemudian membentuk arah bangsa, seperti HOS Tjokroaminoto, Agus Salim, Soekarno, Musso, dan lain-lain. Dalam perjalanan sejarahnya, SI telah mengalami dinamika yang kompleks—dari gerakan ekonomi, menjadi kekuatan politik, hingga kembali kepada khitah sebagai organisasi kemasyarakatan.

Pada peringatan Milad ke-120, Presiden Lajnah Tanfidziah Syarikat Islam, Hamdan Zoelva, menegaskan bahwa SI tidak akan menjadi partai politik. Penegasan ini merupakan keputusan strategis yang memerlukan analisis akademik yang mendalam terkait arah gerakan umat Islam, perubahan lanskap sosial-politik nasional, serta tantangan ekonomi global.

Artikel akademik ini bertujuan menganalisis secara komprehensif:

1. latar historis SI dalam politik Indonesia,

2. teori kelembagaan dan pilihan organisasi,

3. visi-misi SI dalam konteks abad ke-21,

4. relevansi keputusan SI untuk tidak menjadi partai politik,

5. pandangan para pakar ekonomi-politik,

6. implikasi strategis bagi masa depan umat dan bangsa.

Dengan pendekatan multidisipliner—meliputi sejarah politik, ekonomi kelembagaan, teori organisasi, dan analisis pembangunan sosial—artikel ini berusaha menjelaskan mengapa keputusan SI tidak masuk ke politik praktis justru menjadi langkah strategis yang relevan di masa kini.

1. Latar Historis Syarikat Islam sebagai Kekuatan Politik dan Ekonomi

Sejak awal berdirinya, SI berada pada simpul penting antara gerakan ekonomi dan gerakan politik nasional. Gerakan ini berkembang dari organisasi pedagang batik di Solo, kemudian berubah menjadi organisasi politik terbesar pada awal abad ke-20.

1.1 SI sebagai Gerakan Ekonomi

SI lahir untuk menjawab ketimpangan ekonomi antara pedagang pribumi dan kelompok ekonomi kolonial serta jaringan perdagangan Tionghoa yang lebih kuat. SI menyediakan:

• jaringan dagang,

• perlindungan hukum,

• solidaritas ekonomi umat,

• pendidikan dan pelatihan pedagang.

Dalam perspektif ekonomi kelembagaan, SI berfungsi sebagai collective action institution (Olson, 1965) yang bertujuan mengurangi biaya transaksi, meminimalkan ketidakpastian perdagangan, dan meningkatkan daya tawar umat Islam dalam ekonomi kolonial.

1.2 SI sebagai Kekuatan Politik Nasional

Memasuki tahun 1912–1920-an, SI berubah menjadi kekuatan politik terbesar. Hamka menulis bahwa pada masa itu, SI adalah organisasi paling terstruktur dan memiliki massa paling luas di Hindia Belanda. Namun dinamika internal dan perbedaan ideologi menyebabkan terjadinya fragmentasi, misalnya munculnya SI Merah dan PSII.

Dalam ilmu politik, transformasi ini dipahami sebagai fenomena political institutional drift: organisasi yang awalnya bukan politik kemudian berubah karena tekanan lingkungan eksternal serta tuntutan anggotanya untuk memperluas fungsi organisasi.

1.3 Kembalinya SI ke Khitah Ormas

Pada masa Orde Baru, SI kembali menjadi organisasi kemasyarakatan. Pilihan ini sesuai dengan kebijakan fusi partai era 1970-an dan tekanan untuk depolitisasi. Pasca reformasi, meski ruang politik terbuka lebar, SI tetap memilih berada di jalur organisasi sosial. Keputusan ini diperkuat kembali dalam pernyataan resmi Hamdan Zoelva.

Dengan demikian, transformasi SI dapat dipahami sebagai proses panjang yang melibatkan adaptasi terhadap konteks sosial-politik dan visi kebangsaan.

2. Visi dan Misi SI Abad ke-120 dalam Perspektif Teori Organisasi

2.1 Visi Syarikat Islam

Mewujudkan umat Islam yang mandiri, berdaya saing, dan berperan aktif dalam kemajuan peradaban bangsa melalui penguatan ekonomi, pendidikan, moralitas sosial, dan tata kelola organisasi yang profesional.

2.2 Misi Syarikat Islam

1. Mengembangkan ekosistem ekonomi umat melalui koperasi modern, UMKM, industri halal, dan digitalisasi perdagangan.

2. Membangun pendidikan berkarakter berbasis nilai Islam, etika bisnis, dan sains modern.

3. Mendorong gerakan zakat, infak, sedekah, dan wakaf produktif.

4. Melakukan transformasi organisasi melalui digitalisasi, manajemen modern, dan peningkatan kapasitas kader.

5. Mengokohkan peran SI sebagai kekuatan moral yang objektif dan non-politik praktis.

6. Melakukan advokasi kebijakan strategis untuk kesejahteraan publik tanpa membentuk partai politik.

2.3 Analisis Akademik Visi-Misi dalam Kerangka Teori

Menurut teori kelembagaan baru (North, 1990), organisasi bertahan lama ketika mampu:

• merespons perubahan lingkungan,

• mempertahankan nilai inti,

• melakukan inovasi tanpa kehilangan identitas.

SI berada pada jalur tersebut: tetap berpegang pada nilai-nilai Program Asas dan Program Tandhim, namun memberi ruang transformasi sesuai tantangan zaman.

3. Alasan Akademik SI Tidak Menjadi Partai Politik

Keputusan SI bisa dianalisis melalui empat pendekatan:

3.1 Pendekatan Politik: Depolitisasi Partai Islam

Dalam ilmu politik, partai berbasis agama di banyak negara menghadapi dilema:

• fragmentasi internal,

• tantangan ideologis,

• kompetisi elektoral yang pragmatis,

• biaya politik yang sangat besar.

Pengalaman partai-partai Islam di Indonesia—PPP, PKS, hingga PKB—menunjukkan bahwa politik elektoral sering membuat organisasi kehilangan fungsi moral dan kulturalnya.

SI memilih jalur yang berbeda: politik nilai, bukan politik elektoral.

3.2 Pendekatan Ekonomi: Prioritas Pemberdayaan Umat

Para ekonom seperti Acemoglu dan Robinson menekankan bahwa kekuatan ekonomi mendahului kekuatan politik. Umat yang lemah ekonominya akan menjadi objek politik, bukan subjek.

Dengan demikian, SI memilih fokus pada:

• UMKM,

• koperasi modern,

• industri halal,

• wakaf produktif,

• digitalisasi ekonomi.

3.3 Pendekatan Sosiologi: Menghindari Polarisasi Umat

Partai politik sering menimbulkan polarisasi identitas. Dalam sosiologi agama, organisasi keagamaan yang terlalu politis berisiko kehilangan fungsi:

• konsolidasi moral,

• spanning social capital,

• pranata pendidikan,

• solidaritas keumatan.

SI memilih menjadi lembaga perekat, bukan pemecah.

3.4 Pendekatan Manajemen Strategis

Masuk ke politik berarti:

• biaya tinggi,

• risiko konflik internal,

• hilangnya independensi,

• potensi kooptasi oleh kekuasaan.

Secara strategis, menjaga posisi sebagai ormas memungkinkan SI tetap visioner, independen, dan diterima semua pihak.

4. Pandangan Para Pakar Politik dan Ekonomi

4.1 Pandangan Pakar Politik

Prof. Azyumardi Azra

Ormas Islam lebih efektif mengerjakan pendidikan, ekonomi, dan kebudayaan.

“Organisasi Islam yang fokus pada pemberdayaan akan lebih stabil dan memberikan dampak jangka panjang dibanding partai.”

Dr. Burhanuddin Muhtadi

Politik elektoral sangat transaksional.

“Biaya politik sangat tinggi, sehingga ormas sering kehilangan prinsip ketika masuk ke partai.”

Prof. Vedi Hadiz

Gerakan Islam modern akan lebih kuat bila basis ekonominya kuat.

“Independensi politik hanya dapat dicapai melalui kemandirian ekonomi umat.”

4.2 Pandangan Pakar Ekonomi

Prof. M. Amin Abdullah

Kebangkitan umat dimulai dari moralitas ekonomi.

“Ekonomi umat tidak boleh hanya didorong oleh motif laba, tetapi etika keadilan sosial.”

Dr. Syaugi – Ekonomi Syariah

“Kelemahan utama umat adalah ketimpangan ekonomi; memperkuat ekonomi berarti memperkuat posisi politik.”

Ekonom Pembangunan (Bank Dunia)

Negara dengan ekonomi inklusif akan melahirkan demokrasi yang sehat.

Hal ini selaras dengan strategi SI: membangun dari ekonomi bawah.

5. Transformasi SI dalam Perspektif Pembangunan Sosial

Pembangunan sosial mencakup:

• pendidikan,

• kesehatan,

• kemandirian ekonomi,

• kohesi sosial.

SI melalui jaringan strukturalnya memiliki potensi besar dalam pembangunan sosial berbasis komunitas (community-based development). Program ekonomi umat, pendidikan kader, koperasi modern, dan dakwah sosial menempatkan SI sebagai aktor pembangunan non-negara (non-state actor) yang strategis.

Konsep social capital Putnam (1994) relevan: organisasi seperti SI membangun kepercayaan, jaringan, dan norma sosial yang memperkuat demokrasi dari bawah.

6. Implikasi Keputusan SI bagi Masa Depan Politik dan Ekonomi Umat

6.1 Memperkuat Ekonomi Inklusif

SI dapat menjadi lokomotif ekonomi melalui:

• koperasi modern digital,

• marketplace umat,

• sertifikasi halal,

• industri kreatif Islam,

• wakaf produktif.

6.2 Menjadi Kekuatan Moral Nasional

Peran ini penting ketika lembaga politik sering kehilangan legitimasi.

6.3 Menjaga Harmoni Umat

SI dapat berfungsi sebagai mediator antar kelompok Islam, antar ormas, dan antara umat dan negara.

6.4 Memberi Kritik Konstruktif kepada Negara

Tanpa menjadi partai, SI tetap dapat memberikan advokasi kebijakan publik:

• hukum berkeadilan,

• ekonomi halal,

• perlindungan UMKM,

• kebijakan wakaf dan ZIS.

7. Kesimpulan

Keputusan Syarikat Islam untuk tidak menjadi partai politik adalah langkah strategis berbasis pertimbangan historis, politik, ekonomi, dan sosial. Sebagai organisasi yang telah berperan besar dalam sejarah bangsa, SI kini memilih jalur modern: menjadi kekuatan ekonomi, pendidikan, dan moral, bukan kekuatan elektoral.

Dalam perspektif akademik, keputusan ini:

• memperkuat posisi SI sebagai value-based organization,

• menghindari risiko polarisasi politik,

• memaksimalkan kontribusi pembangunan sosial-ekonomi,

• menjaga independensi organisasi,

• dan meneguhkan SI sebagai pelaku civil society yang relevan di abad ke-21.

SI kini memasuki fase baru: gerakan peradaban Islam modern yang tidak berorientasi pada perebutan kekuasaan politik, tetapi pembentukan masyarakat berdaya, berakhlak, dan mandiri secara ekonomi. Jalur ini panjang, tetapi berkelanjutan—jalan sunyi yang justru penuh makna strategis bagi masa depan umat dan bangsa. (Obasa)

Portal Suara Academia hadir sebagai platform akademis berkualitas dengan artikel ilmiah, diskusi panel, dan ulasan buku oleh Profesional dan Akademisi terkemuka, dengan standar tinggi dan etika yang ketat.