REFORMASI KEPOLISIAN, UJIAN BAGI PARA POLISI, DAN MASA DEPAN KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA

REFORMASI KEPOLISIAN, UJIAN BAGI PARA POLISI, DAN MASA DEPAN KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA

Oleh : Basa Alim Tualeka (obasa) 

Pendahuluan

Portal Suara Academia: Reformasi kepolisian adalah perjalanan panjang yang terus berlangsung sejak pemisahan Polri dari TNI pada tahun 1999. Pemisahan ini bukan hanya perubahan struktural, tetapi transformasi menyeluruh mengenai filosofia keamanan, peran polisi dalam negara demokratis, dan hubungan polisi-masyarakat. Tujuan utama reformasi ini adalah membentuk Polri sebagai institusi yang profesional, modern, dan terpercaya. Namun, perkembangan sosial-politik Indonesia, percepatan teknologi, serta meningkatnya kesadaran masyarakat menempatkan Polri dalam ujian berat yang harus dijawab dengan kerja reformasi yang lebih dalam dan menyeluruh.

Di tengah tuntutan reformasi yang semakin kompleks, para polisi—baik perwira, bintara, maupun tamtama—menghadapi tantangan multidimensi. Mereka dituntut untuk berintegritas tinggi, profesional, humanis, dan mampu bekerja dengan teknologi modern. Artikel ini membahas secara mendalam dinamika reformasi Polri, berbagai ujian yang dihadapi para polisi, serta arah masa depan kepolisian Indonesia.

I. Landasan Filosofis, Hukum, dan Normatif Reformasi Polri

1. Kepolisian dalam Perspektif Konstitusi

UUD 1945 Pasal 30 ayat (4) menegaskan bahwa Polri adalah alat negara yang berfungsi menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, serta menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Dengan demikian, Polri berada langsung di bawah Presiden sebagai pelaksana fungsi keamanan dalam negeri.

Amanat konstitusi ini kemudian dijabarkan dalam UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Undang-undang tersebut menjadi basis hukum utama reformasi Polri, terutama terkait prinsip:

• profesionalitas dan akuntabilitas,

• penghormatan terhadap hak asasi manusia,

• pelayanan kepada masyarakat,

• penegakan hukum yang adil dan tidak diskriminatif,

• independensi dari intervensi politik.

2. Filosofi Democratic Policing

Konsep democratic policing memandang polisi bukan sebagai alat kekuasaan, melainkan pelayan publik yang tugasnya memastikan hukum ditegakkan secara adil. Polisi adalah guardian of peace, bukan guardian of power. Filosofi ini memuat sejumlah prinsip:

• Polisi tunduk pada hukum, bukan kepada individu atau kelompok kekuasaan mana pun.

• Polisi bekerja transparan dan diawasi publik.

• Polisi menjaga hak-hak sipil dan politik masyarakat.

• Polisi menghindari penggunaan kekuatan yang berlebihan.

• Polisi membangun hubungan kemitraan dengan masyarakat.

Democratic policing menjadi fondasi moral dan etis yang penting bagi Polri dalam menjalankan tugasnya di negara demokrasi seperti Indonesia.

3. Tuntutan Era Modern: Human Rights Based Policing

Dalam perkembangan dunia modern, polisi dituntut menegakkan hukum berdasarkan prinsip HAM. Human rights based policing menekankan bahwa:

• pencegahan kejahatan dilakukan tanpa menghilangkan hak-hak dasar manusia,

• penyidikan dilakukan tanpa penyiksaan, intimidasi, atau pemaksaan,

• penggunaan senjata api dilakukan hanya bila benar-benar diperlukan,

• tersangka diperlakukan sebagai manusia yang memiliki hak.

Ini menjadi salah satu ujian terbesar karena setiap pelanggaran HAM langsung mendapatkan perhatian publik dan internasional.

II. Kondisi Aktual dan Ujian Berat yang Dihadapi Polri

Reformasi Polri berjalan, namun berbagai ujian terus muncul secara bergelombang. Ujian ini bersifat internal maupun eksternal, dan semuanya mempengaruhi kepercayaan publik terhadap Polri.

1. Ujian Integritas

Integritas adalah fondasi seluruh profesi kepolisian. Namun dalam perjalanan reformasi, integritas menjadi titik paling rapuh. Kasus-kasus:

• suap,

• pemerasan,

• mafia kasus,

• keterlibatan anggota dalam jaringan narkoba,

• kebocoran informasi kejahatan,

• hubungan gelap dengan pengusaha-pengusaha besar,

• penyalahgunaan wewenang saat melakukan penyidikan,

menjadi tantangan yang berdampak langsung pada kepercayaan masyarakat. Masyarakat semakin kritis dan tidak segan menyuarakan kritik melalui media sosial.

Integritas juga diuji dalam aspek kehidupan sehari-hari, seperti pungutan liar di jalan raya, ketidakjujuran dalam pelayanan administratif, atau penyelesaian perkara secara tidak profesional. Tantangan terbesar Polri adalah bagaimana memastikan integritas tidak hanya menjadi slogan, tetapi budaya kerja yang hidup.

2. Ujian Profesionalisme

Kejahatan modern melahirkan tantangan baru bagi kepolisian. Kejahatan tidak lagi sekadar pencurian, pembunuhan, atau narkoba, tetapi juga:

• kejahatan siber,

• pencucian uang,

• kejahatan finansial lintas negara,

• human trafficking,

• eksploitasi data,

• kriminal berbasis kecerdasan buatan,

• kejahatan digital dalam crypto dan pasar gelap online.

Para polisi dituntut menguasai teknologi dan metodologi penyidikan modern. Namun, kesenjangan kemampuan masih menjadi masalah. Tidak semua anggota memiliki kemampuan digital forensik atau cyber investigation.

Ini menjadi ujian profesionalisme yang harus dijawab dengan peningkatan kapasitas dan pendidikan berkelanjutan.

3. Ujian Netralitas Politik

Polri adalah alat negara, bukan alat kekuasaan. Dalam konteks politik Indonesia yang dinamis, Polri sering berhadapan dengan isu sensitif seperti:

• netralitas dalam Pemilu dan Pilkada,

• penanganan kasus korupsi yang melibatkan elite,

• pengamanan unjuk rasa yang berpotensi dituduh berpihak,

• penindakan terhadap opini publik yang dianggap mengancam stabilitas.

Setiap tindakan polisi di ruang politik selalu disorot publik. Netralitas Polri harus menjadi pilar utama agar reformasi tidak kehilangan arah.

4. Ujian Penghormatan HAM

Dalam penanganan demonstrasi, proses penyidikan, penggunaan senjata api, hingga perlakuan terhadap tahanan, polisi diuji untuk menghormati HAM. Kesalahan kecil dapat menjadi krisis besar ketika viral di media sosial.

Ujian HAM tidak hanya menyangkut tindakan keras, tetapi juga kualitas pelayanan:

• penanganan korban kekerasan perempuan dan anak,

• pelayanan laporan masyarakat,

• pendekatan terhadap kelompok minoritas.

Semua ini menjadi ukuran kualitas kepolisian modern.

5. Ujian Kepercayaan Publik

Kepercayaan publik adalah modal terbesar Polri. Tanpa kepercayaan, Polri kehilangan legitimasi sosial untuk bertindak. Sayangnya, berbagai peristiwa internal yang mencoreng nama baik, serta pengalaman masyarakat dalam pelayanan sehari-hari, membuat tingkat kepercayaan publik sering berfluktuasi.

Era digital membuat setiap kesalahan anggota langsung tersebar luas. Tantangannya adalah bagaimana Polri membangun budaya komunikasi publik yang cepat, jujur, dan bertanggung jawab.

III. Agenda Reformasi Kepolisian yang Ideal dan Berkelanjutan

Reformasi Polri tidak boleh berhenti. Ia harus terus dipertajam secara struktural, kultural, dan teknologi. Berikut agenda utama reformasi yang perlu diprioritaskan.

1. Reformasi Struktur Organisasi

Penataan organisasi Polri harus menyesuaikan kebutuhan keamanan modern. Beberapa langkah:

• Memperkuat Polsek sebagai garda terdepan pelayanan.

• Meningkatkan kompetensi Polres dan Polda sebagai pusat analisis dan penegakan hukum.

• Menyederhanakan rantai komando agar lebih responsif.

• Menata kewenangan agar tidak terjadi tumpang tindih internal.

Struktur yang efisien dan adaptif akan meningkatkan efektivitas pelayanan keamanan.

2. Reformasi Manajemen SDM

SDM adalah inti dari kualitas Polri. Reformasi SDM harus meliputi:

a. Rekrutmen Berbasis Merit

Seleksi yang transparan, bebas dari “jalan belakang”, dan mengutamakan integritas calon polisi.

b. Pendidikan Berbasis Etika, Teknologi, dan HAM

Kurikulum pendidikan kepolisian harus modern, berbasis riset, dan relevan dengan tantangan kejahatan masa depan.

c. Promosi Jabatan Berbasis Kinerja

Promosi harus mengikuti sistem merit, kompetensi, dan rekam jejak, bukan kedekatan personal.

d. Perlindungan terhadap Anggota Berprestasi

Banyak polisi baik yang bekerja jujur, profesional, dan tulus. Mereka harus dilindungi dari tekanan oknum internal yang tidak berintegritas.

3. Reformasi Penegakan Disiplin dan Etika

Propam harus menjadi institusi internal yang tegas, profesional, dan tidak pandang bulu. Sanksi harus cepat, transparan, dan dimengerti publik. Model oversight seperti:

• Kompolnas,

• Ombudsman,

• pengawasan internal digital,

• badan pengawas eksternal independen,

• harus berjalan efektif dan objektif.

4. Reformasi Penegakan Hukum

Penyidikan adalah jantung Polri. Jika penyidikan bobrok, penegakan hukum hancur. Reformasi penyidikan harus mencakup:

• standar baku penyidikan berbasis HAM,

• modernisasi manajemen berkas perkara,

• penggunaan teknologi seperti e-dossier, body camera, dan dashboard camera,

• peningkatan integritas penyidik,

• pelatihan digital forensic dan financial investigation.

Polri harus menghilangkan stigma bahwa penyidikan bisa diatur.

5. Reformasi Teknologi dan Modernisasi Peralatan

Polri harus masuk era smart policing. Teknologi yang perlu diadopsi:

• big data analytic untuk prediksi kejahatan,

• AI untuk analisis pola kriminalitas,

• drone policing untuk patroli udara,

• command center di setiap Polda,

• cyber intelligence untuk kejahatan siber,

• sistem CCTV cerdas terintegrasi nasional,

• robotik untuk penanganan bom.

Tanpa teknologi, polisi akan tertinggal dari pelaku kejahatan.

6. Reformasi Kultural dan Mindset Aparat

Budaya kerja Polri harus berubah dari:

• power minded menjadi service minded,

• pendekatan keras menjadi humanis,

• birokratik menjadi cepat dan responsif,

• tertutup menjadi transparan.

Kultural adalah reformasi paling sulit, tetapi paling menentukan masa depan Polri.

IV. Masa Depan Kepolisian Republik Indonesia

Polri memiliki peluang besar menjadi salah satu institusi paling modern dan terpercaya di Asia Tenggara. Beberapa arah masa depan yang mungkin dicapai jika reformasi konsisten dijalankan:

1. Polisi Digital dan Berbasis Teknologi Tinggi

Polisi masa depan adalah polisi yang mampu bekerja dengan data besar, kecerdasan buatan, dan analisis digital. Setiap tindakan polisi akan terekam, setiap penyidikan dapat diaudit, dan setiap anggota memiliki kemampuan digital.

2. Polisi Humanis dan Beretika Tinggi

Polri masa depan harus mengedepankan pendekatan kemanusiaan. Polisi akan menjadi figur yang dekat dengan masyarakat, mengayomi, bukan menakutkan.

3. Polisi Transparan dan Terkontrol

Polri harus menjadi institusi publik yang bekerja terbuka:

• SOP yang transparan,

• penggunaan body cam,

• audit elektronik penyidikan,

• informasi publik yang mudah diakses.

Transparansi adalah fondasi untuk membangun kepercayaan publik.

4. Polisi sebagai Pengawal Demokrasi

Polri harus berdiri di atas seluruh kekuatan politik, tidak menjadi alat kepentingan kelompok tertentu. Polisi harus mengawal kebebasan berpendapat, kebebasan pers, dan hak-hak sipil masyarakat.

5. Polisi Penjaga Peradaban dan Moral Publik

Selain menegakkan hukum, polisi masa depan akan menjadi:

• mediator konflik sosial,

• edukator anti kejahatan,

• penjaga moral publik,

• penyeimbang antara kebebasan dan ketertiban.

Kesimpulan

Reformasi Polri adalah perjalanan panjang, kompleks, dan penuh dinamika. Ujian bagi para polisi hari ini—integritas, profesionalisme, netralitas politik, penghormatan HAM, serta tuntutan teknologi—menjadi batu uji yang menentukan masa depan Kepolisian Indonesia.

Masa depan Polri akan cerah jika:

1. Reformasi struktural, kultural, dan teknologi berjalan beriringan.
2. Integritas menjadi budaya, bukan slogan.
3. Profesionalisme menjadi standar, bukan pengecualian.
4. Transparansi menjadi kebiasaan, bukan keterpaksaan.
5. Polisi ditempatkan sebagai pelayan publik yang adil, humanis, dan modern.

Polri memiliki potensi besar menjadi institusi hukum kelas dunia. Namun potensi itu hanya akan terwujud jika reformasi dilakukan dengan jujur, disiplin, konsisten, dan berorientasi pada pelayanan rakyat. (Obasa)

Portal Suara Academia hadir sebagai platform akademis berkualitas dengan artikel ilmiah, diskusi panel, dan ulasan buku oleh Profesional dan Akademisi terkemuka, dengan standar tinggi dan etika yang ketat.