Minggu, 08 Februari 2026

FISKAL DAERAH DAN KEHIDUPAN EKONOMI MASYARAKAT

Fiskal Daerah yang Ideal, Kemandirian Jawa Timur, dan Paradoks BUMD yang Melemah: Antara Kekuatan Angka dan Kualitas Ekonomi Riil

Oleh: Basa Alim Tualeka


1. Pendahuluan

Portal Suara Academia:  Kemandirian fiskal sering dirayakan sebagai indikator keberhasilan desentralisasi. Rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tinggi dianggap sebagai bukti kemampuan daerah membiayai dirinya sendiri. Jawa Timur, dengan rasio PAD mendekati 60 persen, kerap dikategorikan sebagai provinsi dengan kemandirian fiskal yang kuat.

Namun, di balik kekuatan angka tersebut, terdapat paradoks yang patut dikritisi secara rasional dan profesional: sejumlah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Jawa Timur justru menunjukkan penurunan kinerja, bahkan mengalami kerugian. Fakta ini menimbulkan pertanyaan mendasar: apakah fiskal yang kuat benar-benar telah bekerja sebagai instrumen pembangunan ekonomi, atau sekadar bertahan melalui pajak dan retribusi?


2. Filosofi Fiskal Daerah: Dari Administrasi ke Kedaulatan Ekonomi

Secara filosofis, fiskal daerah bukanlah sekadar sistem pencatatan penerimaan dan pengeluaran, melainkan alat kedaulatan ekonomi daerah. Dalam teori keuangan publik, fiskal memiliki tiga fungsi utama:

  1. Alokasi – memastikan sumber daya publik digunakan secara efisien
  2. Distribusi – menjamin keadilan sosial
  3. Stabilisasi – menjaga ekonomi daerah dari guncangan

Pakar keuangan publik Richard A. Musgrave menekankan bahwa fiskal kehilangan makna bila hanya berfungsi administratif, tanpa daya dorong ekonomi. Dalam konteks daerah, fiskal ideal adalah fiskal yang:

  • Menghidupkan pasar
  • Mendorong investasi
  • Menggerakkan ekonomi riil
  • Menghasilkan pendapatan berkelanjutan
  • BUMD ditempatkan sebagai instrumen kunci dalam filosofi ini.


3. Ukuran Fiskal Daerah yang Ideal

Secara objektif, fiskal daerah dinilai dari beberapa indikator utama:

  1. Rasio PAD terhadap total pendapatan
  2. Struktur pendapatan (PAD vs transfer pusat)
  3. Struktur belanja (produktif vs konsumtif)
  4. Keberlanjutan fiskal
  5. Kinerja instrumen ekonomi daerah (BUMD, aset, pasar)

Banyak kajian menyepakati bahwa:

  • Rasio PAD > 50% → mandiri
  • Rasio PAD 40–50% → cukup mandiri
  • Rasio PAD < 30% → lemah

Namun, rasio PAD hanyalah pintu masuk, bukan tujuan akhir.


4. Posisi Jawa Timur: Kuat Secara Fiskal Makro

Secara makro, Jawa Timur memang menunjukkan kinerja fiskal yang relatif kuat:

  1. PAD menjadi tulang punggung APBD
  2. Basis ekonomi beragam (manufaktur, perdagangan, jasa, UMKM)
  3. Ketahanan terhadap penurunan transfer pusat
  4. Pasar domestik besar dan aktif

Ini menjadikan Jawa Timur tidak terlalu rentan terhadap kebijakan fiskal pusat. Dalam konteks nasional, posisi Jatim berada di atas rata-rata dan mendekati provinsi maju seperti Jawa Barat dan Bali.

Namun, kekuatan makro tidak otomatis mencerminkan kesehatan instrumen mikro, terutama BUMD.


5. BUMD sebagai Pilar Fiskal: Teori dan Harapan

Secara teoritis, BUMD memiliki tiga peran strategis:

  1. Revenue generator – penyumbang PAD
  2. Economic stabilizer – penyangga sektor strategis
  3. Market enabler – penggerak pasar dan UMKM

Pakar ekonomi Joseph Stiglitz menegaskan bahwa perusahaan publik harus menciptakan public value, bukan sekadar laba jangka pendek.

Dengan peran tersebut, BUMD seharusnya menjadi mesin fiskal produktif, bukan beban anggaran.


6. Fakta Lapangan: Kinerja BUMD Jawa Timur yang Menurun

Dalam praktik, beberapa BUMD Jawa Timur menunjukkan gejala yang mengkhawatirkan:

  1. Penurunan laba atau stagnasi pendapatan
  2. Kerugian operasional
  3. Ketergantungan pada penyertaan modal daerah (PMD)
  4. Kontribusi PAD yang minim

BUMD sektor keuangan daerah, energi, dan jasa tertentu dilaporkan tidak memberikan imbal hasil sebanding dengan modal yang ditanamkan pemerintah provinsi.

Ini menciptakan paradoks fiskal:

APBD kuat, tetapi instrumen ekonomi daerah melemah.


7. Dampak Langsung terhadap Fiskal Daerah

BUMD yang merugi menimbulkan dampak berlapis:

  1. Tidak menyumbang PAD
  2. Menyerap APBD melalui PMD
  3. Mengurangi ruang fiskal untuk belanja produktif
  4. Melemahkan kepercayaan pasar

Dalam perspektif keuangan negara, ini adalah inefisiensi fiskal struktural.


8. Pendapat Pakar: Masalah Struktural, Bukan Sekadar Bisnis

Prof. Mardiasmo, pakar keuangan negara, menyatakan:

“BUMD gagal bukan karena pasar, tetapi karena tata kelola dan intervensi politik.”

Sementara Prof. Rhenald Kasali menyoroti:

“BUMD sering diperlakukan sebagai alat kompromi kekuasaan, bukan sebagai entitas bisnis.”

Pandangan ini relevan dengan realitas BUMD Jawa Timur, di mana:

  • Direksi sering berganti karena kepentingan politik
  • Target kinerja tidak tegas
  • Budaya korporasi lemah
  • Inovasi rendah


9. Relasi Fiskal dan Pasar: Di Mana Terjadi Putus Sambung

Fiskal yang ideal harus terhubung langsung dengan pasar. Namun, di Jawa Timur, terjadi putus sambung antara:

  • APBD
  • BUMD
  • Pasar rakyat
  • UMKM

Akibatnya:

  1. Pajak meningkat tanpa pertumbuhan pasar seimbang
  2. UMKM tidak terserap dalam rantai nilai BUMD
  3. PAD bertumpu pada sektor konsumtif

Ini berisiko menekan daya beli masyarakat dalam jangka panjang.


10. Analisis Filosofis: Fiskal Kuat tapi Tidak Produktif

Secara filosofis, fiskal Jawa Timur saat ini dapat disebut:

  • Kuat secara administratif
  • Belum ideal secara ekonomi

Fiskal masih berfungsi sebagai collector (pengumpul), bukan accelerator (pendorong).

BUMD yang melemah adalah indikator paling jujur bahwa fiskal belum sepenuhnya bekerja untuk ekonomi riil.


11. Rekomendasi Strategis Reformasi Fiskal dan BUMD

11.1. Depolitisasi Total BUMD

  • Rekrutmen direksi berbasis kompetensi
  • Kontrak kinerja yang terukur
  • Evaluasi berbasis hasil, bukan loyalitas


11.2. Audit Kinerja Menyeluruh

Audit tidak hanya keuangan, tetapi:

  1. Model bisnis
  1. Daya saing
  1. Kontribusi ekonomi


11.3. Hentikan PMD Tanpa Reformasi

Penyertaan modal harus bersyarat:

  • Restrukturisasi manajemen
  • Perubahan model bisnis
  • Target PAD yang jelas


11.4. Integrasi BUMD dengan Pasar dan UMKM

BUMD wajib menjadi:

  • Off-taker produk lokal
  • Penggerak distribusi
  • Pembuka akses pasar


12. Pentingnya Kebangkitan Pasar dan Ekonomi Riil

Pasar adalah sumber PAD paling sehat. Sejarah ekonomi, termasuk ekonomi Islam, menempatkan pasar sebagai pusat peradaban. Rasulullah SAW membangun pasar Madinah sebagai fondasi ekonomi yang adil dan produktif.

Tanpa pasar yang hidup:

  • Fiskal akan stagnan
  • Pajak menjadi beban
  • Ketimpangan meningkat

BUMD harus hadir membesarkan pasar, bukan menggantikannya.


13. Penutup

Jawa Timur telah mencapai kemandirian fiskal yang patut diapresiasi. Namun, menurunnya kinerja beberapa BUMD adalah alarm keras bahwa fiskal belum sepenuhnya ideal.

Fiskal yang kuat tanpa BUMD yang sehat ibarat:

anggaran besar tanpa mesin penggerak.

Ke depan, tantangan Jawa Timur bukan lagi sekadar meningkatkan PAD, melainkan mengubah fiskal menjadi energi kebangkitan pasar dan ekonomi riil.

Karena fiskal yang ideal bukan yang indah di laporan keuangan, tetapi yang hidup di pasar, bekerja untuk rakyat, dan berkelanjutan bagi generasi mendatang. (Obasa)



Portal Suara Academia hadir sebagai platform akademis berkualitas dengan artikel ilmiah, diskusi panel, dan ulasan buku oleh Profesional dan Akademisi terkemuka, dengan standar tinggi dan etika yang ketat.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Baca Juga :

Translate

Cari Blog Ini