PRESIDEN PRABOWO ANTI KORUPSI ?

 

Prabowo Harus Memulai dari Anti-Korupsi Internal Partai Sebelum Eksternal

Oleh: Basa Alim Tualeka (Obasa)

Pendahuluan

Portal Suara Academia: Korupsi di Indonesia bukan sekadar tindak pidana, melainkan sudah menjadi masalah sistemik yang mengakar dari hulu hingga hilir. Hulunya adalah partai politik, sedangkan hilirnya adalah birokrasi pemerintahan dan proyek-proyek pembangunan. Jika hulu tidak dibenahi, maka hilir akan terus keruh.

Presiden Prabowo Subianto, yang kini memimpin Indonesia, menghadapi ujian berat: apakah ia akan menjadi pemimpin yang berani memulai dari dalam partainya sendiri atau hanya mengikuti pola lama, memberantas korupsi keluar tetapi menutup mata terhadap masalah di internal?

Sejarah membuktikan bahwa langkah paling efektif adalah memulai dari rumah sendiri. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pernah mengambil langkah berani dengan tidak menghalangi penegak hukum menindak kader partai Demokrat. Meski menimbulkan guncangan internal, publik menilai langkah itu sebagai teladan kepemimpinan yang tegas dan bermartabat.

Mengapa Internal Harus Didahulukan?

1. Legitimasi Moral dan Politik

Pemimpin yang membersihkan partainya sendiri akan lebih mudah dipercaya rakyat ketika berbicara tentang pemberantasan korupsi di luar. Sebaliknya, jika partai kotor, segala seruan anti-korupsi akan dianggap munafik dan pencitraan semata.

2. Mengurangi Biaya Politik

Partai yang bersih dari praktik transaksional akan menurunkan biaya politik. Biaya tinggi dalam pencalonan legislatif dan kepala daerah sering menjadi pintu masuk korupsi, karena pejabat terpilih berusaha “mengembalikan modal” melalui proyek atau pungli.

3. Membangun Tradisi Politik Baru

Reformasi sudah berjalan lebih dari 25 tahun, tetapi tradisi politik masih sering dikuasai oleh oligarki dan transaksi uang. Jika Prabowo memulai reformasi internal partai, ia bisa membuka jalan bagi partai-partai lain untuk mengikuti.

Pandangan Para Ahli

Ahli Hukum

Prof. Dr. Suteki, SH, MHum menegaskan, “Pemberantasan korupsi tanpa keberanian menindak kader partai sendiri hanyalah fatamorgana. Keadilan harus dimulai dari lingkaran terdekat. Jika tidak, hukum akan selalu dianggap tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas.”

Ahli Kebijakan Publik

Dr. Basa Alim Tualeka (Obasa) menyatakan:

“Prabowo memiliki kesempatan emas untuk menorehkan sejarah. Jika ia berani membersihkan internal partai, maka kebijakan anti-korupsi eksternal akan lebih diterima rakyat. Keberanian ini akan membedakan antara pemimpin yang hanya ‘bijaksini’—sekadar menegur keluar—dengan pemimpin yang benar-benar ‘bijaksana’ karena konsisten dan berintegritas.”

Ahli Ekonomi

Menurut Dr. Faisal Basri, praktik korupsi politik adalah akar dari ekonomi biaya tinggi. Uang haram yang masuk ke partai membuat kebijakan ekonomi bias terhadap kepentingan kelompok tertentu. “Selama partai masih kotor, investor akan ragu, anggaran akan bocor, dan rakyat menanggung beban. Membersihkan partai berarti memperkuat fondasi ekonomi nasional.”

Belajar dari SBY

SBY pernah menghadapi situasi serupa. Ketika beberapa kader Demokrat ditangkap KPK, SBY tidak melakukan intervensi. Meskipun citra partai sempat anjlok, tetapi dalam jangka panjang publik menilai ada keteladanan moral. Langkah ini membuat SBY dikenang sebagai presiden yang relatif serius dalam agenda pemberantasan korupsi.

Jika Prabowo menempuh jalan ini, maka sejarah akan mencatatnya bukan hanya sebagai pemimpin yang keras dalam retorika, tetapi juga tegas dalam tindakan.

Strategi Implementasi

1. Audit Internal Partai Politik

Setiap pemasukan dan pengeluaran partai wajib diaudit dengan standar akuntansi publik dan diumumkan secara terbuka.

2. Reformasi Kaderisasi

Menutup celah politik uang dalam proses pencalonan legislatif dan kepala daerah. Seleksi berbasis meritokrasi, bukan transaksional.

3. Dewan Kehormatan Independen

Membentuk lembaga internal yang benar-benar berfungsi sebagai pengawas etika, dengan kewenangan menindak tegas kader yang terlibat korupsi.

4. Sinergi dengan Penegak Hukum

Tidak mengintervensi proses hukum, serta mendukung penuh KPK, Kejaksaan, dan Kepolisian.

5. Teladan Pribadi

Prabowo sebagai Presiden sekaligus Ketua Umum partai harus menunjukkan sikap tegas: menolak gratifikasi, mahar politik, dan intervensi hukum demi kader.

Rekomendasi untuk Pemerintahan Prabowo

Mulai dari Internal: bersihkan partai lebih dulu agar rakyat melihat bukti, bukan sekadar janji.

Bangun Koalisi Bersih: dorong partai koalisi lain ikut menata internal, sehingga tercipta ekosistem politik baru.

Perkuat KPK dan Pengadilan Tipikor: jangan melemahkan, justru beri kewenangan lebih luas.

Pendidikan Politik untuk Rakyat: agar rakyat menolak politik uang dan ikut mengawasi wakilnya.

Penutup

Indonesia tidak kekurangan slogan anti-korupsi, tetapi kekurangan teladan nyata. Prabowo bisa belajar dari SBY: berani membiarkan hukum bekerja bahkan ketika menyakitkan partai sendiri.

Jika Prabowo memulai langkah besar ini, maka ia akan dikenang bukan sekadar sebagai pemimpin yang kuat, tetapi juga sebagai pemimpin yang bijaksana dan berintegritas.

Karena hanya dengan keberanian membersihkan rumah sendiri, seorang pemimpin layak menegakkan keadilan bagi seluruh rakyatnya. (Alim Academia)

Portal Suara Academia hadir sebagai platform akademis berkualitas dengan artikel ilmiah, diskusi panel, dan ulasan buku oleh Profesional dan Akademisi terkemuka, dengan standar tinggi dan etika yang ketat.