MENINGKATKAN PENDAPATAN NEGARA TANPA MEMBEBANI RAKYAT: STRATEGI EKONOMI BERKEADILAN UNTUK INDONESIA

Meningkatkan Pendapatan Negara Tanpa Membebani Rakyat: Strategi Ekonomi Berkeadilan untuk Indonesia

Oleh : Basa Alim Tualeka (obasa) 

Portal Suara Academia: Dalam beberapa tahun terakhir, masyarakat Indonesia merasakan tekanan ekonomi yang cukup berat. Kenaikan harga kebutuhan pokok, penurunan daya beli, terbatasnya lapangan pekerjaan, serta meningkatnya biaya hidup membuat sebagian besar rumah tangga harus berhemat dengan ketat. Di sisi lain, negara tetap membutuhkan anggaran besar untuk membiayai pembangunan, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pertahanan, dan pelayanan sosial.

Kondisi inilah yang sering menimbulkan dilema:

Bagaimana negara dapat meningkatkan pendapatan tanpa membebani rakyat yang ekonominya sedang lemah dengan pajak tambahan?

Pertanyaan ini muncul karena sebagian besar penerimaan negara masih bertumpu pada pajak. Ketika kondisi ekonomi rakyat melemah, pajak justru dapat menekan daya beli, menghambat konsumsi, dan memperlambat pemulihan ekonomi. Oleh karena itu, sangat penting bagi negara untuk mengalihkan strategi pendapatan—dari pajak rakyat menuju sumber pendapatan yang berasal dari produktivitas ekonomi nasional, hilirisasi industri, penguatan BUMN, efisiensi anggaran, dan tata kelola SDA yang berkeadilan.

Artikel ini akan menguraikan strategi konkrit, kasus-kasus pembanding, pendapat pakar, dan arah kebijakan yang realistis untuk diterapkan.

1. Mengubah Paradigma Ekonomi: Dari Ekspor Bahan Mentah ke Hilirisasi Nilai Tambah

Selama beberapa dekade, Indonesia dikenal sebagai negara pengekspor bahan mentah. Mineral seperti nikel, tembaga, emas, bauksit, dan batubara dikirim keluar negeri untuk diolah menjadi produk jadi. Dalam model ekonomi ini, negara hanya menjadi penyedia bahan baku sementara nilai tambah terbesar justru diambil negara lain yang mengolah bahan mentah tersebut.

Ekonom senior Indonesia Prof. Emil Salim menjelaskan:

“Tidak ada negara maju yang bertumpu pada ekspor bahan mentah. Kemajuan ekonomi hanya akan terjadi ketika produk bernilai tambah dihasilkan dari dalam negeri.”

Contoh paling nyata adalah nikel. Pada tahun-tahun sebelum hilirisasi, nikel diekspor dalam bentuk ore (bijih mentah) dengan harga jauh lebih rendah. Setelah pemerintah menerapkan kebijakan pelarangan ekspor nikel mentah, mulai berdiri pabrik-pabrik pengolahan (smelter) yang mengubah nikel menjadi stainless steel, baterai lithium, dan komponen kendaraan listrik. Nilai jualnya meningkat 5 hingga 15 kali lipat.

Penerimaan negara meningkat bukan melalui pajak rakyat, tetapi melalui:

• Pajak perusahaan besar

• Penerimaan bea keluar

• Dividen BUMN

• Royalti pertambangan

• Penciptaan lapangan kerja baru

Hilirisasi juga memperkuat ketahanan ekonomi nasional karena Indonesia tidak lagi hanya menjadi penonton dalam rantai industri global kendaraan listrik.

Namun hilirisasi harus dilakukan secara luas, bukan hanya untuk nikel. Potensi lainnya:

Komoditas Produk Hilir Potensial Nilai Tambah

Kelapa Sawit (CPO) Kosmetik, farmasi, biofuel 4–12x

Rumput Laut Gelatin, produk medis, makanan 5–8x

Ikan Laut Fillet beku, kaleng, tepung protein 3–6x

Gas & Batubara Metanol, pupuk, petrokimia 4–10x

Artinya: pendapatan negara tidak perlu didapat dari memungut rakyat, tetapi dari mengolah kekayaan bangsa sendiri.

2. Transformasi BUMN Menjadi Sumber Keuntungan Negara, Bukan Beban

BUMN merupakan aset negara yang strategis. Namun kenyataannya, tidak semua BUMN dikelola secara efisien. Sebagian BUMN merugi bukan karena bisnis yang sulit, tetapi karena:

• Intervensi politik

• Pemborosan operasional

• Sistem pengadaan yang tidak transparan

• Proyek yang dijadikan lahan rente

Guru Besar Kebijakan Publik Prof. Agus Brotosusilo menegaskan:

“BUMN seharusnya menjadi mesin pendapatan negara. Bila dikelola profesional, keuntungan BUMN bisa melampaui penerimaan pajak tanpa menambah beban rakyat.”

Kunci transformasi:

1. Rekrutmen direksi dan komisaris berbasis kompetensi, bukan kedekatan politik.
2. Konsolidasi dan restrukturisasi BUMN yang tidak efisien.
3. Transparansi digital dalam pengadaan dan investasi.
4. Fokus pada sektor strategis dengan multiplier tinggi.

Contoh BUMN yang dapat diperkuat:

• Pertamina untuk petrokimia dan biofuel

• PLN untuk energi hijau dan digitalisasi listrik

• Inalum & MIND ID untuk hilirisasi mineral

• Perindo dan Perinus untuk industri perikanan ekspor

• Bulog sebagai stabilisator pangan modern

Jika dilakukan dengan benar, keuntungan BUMN dapat meningkat 2–4 kali lipat dalam 5–10 tahun, memberikan pendapatan negara tanpa pajak baru.

3. Menutup Kebocoran Anggaran: Sumber Pendapatan yang Sering Diabaikan

Menurut data estimasi KPK, BPK, dan kajian akademik UI, kebocoran anggaran dan korupsi diperkirakan mencapai:

> Rp 500 – 700 triliun per tahun

Angka ini setara dengan:

3 kali anggaran pendidikan nasional

7 kali anggaran bantuan sosial

50% dari target pajak nasional

Ekonom dan analis kebijakan Dr. Yanuar Nugroho menegaskan:

“Jika pemerintah hanya mampu menutup 50% kebocoran anggaran, itu setara dengan kenaikan pendapatan negara tanpa memungut pajak sepeser pun dari rakyat.”

Strategi penutupan kebocoran:

• Digitalisasi total APBN dan APBD real-time

• Sistem pengadaan barang/jasa berbasis blockchain audit

• Larangan fee proyek bagi elite politik dan birokrat

• Penindakan hukum tegas pada rente perizinan dan pertambangan

Dengan langkah ini, negara dapat memperoleh ratusan triliun rupiah per tahun tanpa menyentuh pajak rakyat.

4. Reformasi Pertambangan dan Migas dengan Sistem Profit Sharing Berkeadilan

Banyak kontrak pertambangan di Indonesia masih menggunakan skema yang menguntungkan korporasi dan memberi porsi kecil kepada negara, padahal SDA adalah milik rakyat (Pasal 33 UUD 1945).

Ekonom politik Prof. Faisal Basri menegaskan:

“Negara tidak boleh hanya menjadi penjaga pintu SDA. Negara harus menjadi penerima nilai tambah terbesar.”

Solusi tegas:

Kontrak baru pertambangan wajib memberi minimal 60% keuntungan bersih kepada negara.

Pemasangan teknologi sensor produksi real-time untuk mencegah manipulasi volume.

Peningkatan kepemilikan saham pemerintah di perusahaan tambang besar.

Dengan reformasi ini, pendapatan negara dapat naik drastis tanpa pajak rakyat.

5. Mengembangkan Ekonomi Maritim dan Perikanan Terpadu

Indonesia adalah negara maritim terbesar di dunia, tetapi sektor ini masih menyumbang kurang dari 10% PDB nasional.

Potensi ekonomi:

• Perikanan ekspor bernilai tinggi

• Industri rumput laut (gelatin, pangan, farmasi)

• Garam industri

• Wisata bahari, adat, dan budaya pantai

Masalah utama:

• Tengkulak menguasai harga

• Infrastruktur cold storage minim

• Rantai logistik panjang dan mahal

Solusi:

• Pendirian BUMN Perikanan & Rumput Laut untuk ekspor langsung

• Pusat logistik hasil laut terpadu di setiap provinsi pesisir

• Skema kredit lunak berbasis hasil, bukan bunga bank

• Pendapatan negara diperoleh dari aktivitas ekonomi, bukan pungutan.

6. Ekonomi Kreatif dan Digital sebagai Sumber Devisa Masa Depan

Anak muda Indonesia memiliki kreativitas tinggi. Musik, film, kuliner, desain, aplikasi, hingga pariwisata budaya adalah mesin ekonomi baru yang tidak membutuhkan modal SDA berat.

Ketua Badan Ekonomi Kreatif Triawan Munaf menyatakan:

“Negara cukup membuka jalan. Generasi muda yang akan membawa Indonesia ke gelanggang ekonomi global.”

Negara tidak perlu menaikkan pajak, cukup:

• Memberikan pelatihan

• Menyediakan platform digital pemasaran

• Menjamin hak cipta

Pendapatan negara datang melalui:

• Devisa wisata

• Pajak perusahaan global, bukan UMKM

• Royalti internasional

Kesimpulan: Negara yang Adil Tidak Membebani Rakyat

Peningkatan pendapatan negara tanpa menambah pajak rakyat dapat dicapai melalui:

1. Hilirisasi SDA menjadi produk bernilai tinggi.
2. Transformasi BUMN menjadi profit center.
3. Digitalisasi pengawasan fiskal untuk menutup kebocoran anggaran.
4. Reformasi profit sharing pertambangan dan migas.
5. Penguatan ekonomi maritim dan perikanan.
6. Ekonomi kreatif dan digital sebagai sumber devisa baru.

Negara yang kuat bukan yang memungut pajak tinggi dari rakyat miskin, tetapi negara yang cerdas mengelola kekayaan dan akal budi manusianya. (Obasa)

Portal Suara Academia hadir sebagai platform akademis berkualitas dengan artikel ilmiah, diskusi panel, dan ulasan buku oleh Profesional dan Akademisi terkemuka, dengan standar tinggi dan etika yang ketat.