JIKA DIKELOLA DENGAN BAIK, MBG DAN KDMP BISA MENJADI MESIN EKONOMI RAKYAT

Ketika Pusat Grosir dan Hilirisasi Disatukan, Permintaan Besar Dapat Berubah Menjadi Produksi, Lapangan Kerja, Nilai Tambah, dan Kesejahteraan

Oleh: Dr. Drs. Basa Alim Tualeka, M.Si (Obasa)

1. Jangan Melihat MBG dan KDMP Secara Terpisah

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) seharusnya tidak hanya dilihat sebagai dua program pemerintah yang berjalan sendiri-sendiri.

Jika dirancang dengan kebijakan yang tepat dan dilaksanakan dengan tata kelola yang baik, keduanya dapat menjadi bagian dari ekosistem ekonomi rakyat.

Dalam kerangka yang lebih besar, MBG dan KDMP perlu dihubungkan dengan pusat grosir dan industri hilirisasi.

Mengapa?

Karena MBG menciptakan permintaan, KDMP mengorganisasi ekonomi masyarakat, pusat grosir memperkuat distribusi, sedangkan hilirisasi menciptakan nilai tambah.

Dengan demikian terbentuk sebuah mata rantai:

Permintaan → Produksi → Pengumpulan → Distribusi → Hilirisasi → Pasar → Pendapatan → Investasi → Lapangan Kerja → Kesejahteraan.

Inilah yang saya sebut sebagai mesin ekonomi rakyat.

2. MBG Bukan Sekadar Program Makanan

MBG memiliki tujuan utama memperbaiki pemenuhan gizi masyarakat sasaran. Tetapi dari perspektif ekonomi, program dengan kebutuhan pangan yang besar dan berulang juga menciptakan pasar yang relatif pasti.

Dengan skenario sekitar 50.000 titik MBG, kebutuhan terhadap beras, telur, ayam, ikan, daging, sayuran, buah, susu, bumbu, kemasan, transportasi dan berbagai jasa pendukung dapat menjadi sangat besar.

Di sinilah teori multiplier effect relevan.

John Maynard Keynes menjelaskan bahwa tambahan pengeluaran dapat menghasilkan tambahan pendapatan melalui putaran ekonomi berikutnya.

Tetapi ada satu pertanyaan penting:

Siapa yang menerima pengeluaran tersebut?

Jika kebutuhan MBG hanya dipenuhi oleh pemasok besar yang terpusat, maka efek penggandanya kepada ekonomi rakyat di daerah dapat terbatas.

Sebaliknya, apabila rantai pasok secara efisien melibatkan petani, nelayan, peternak, koperasi, UMKM dan industri lokal, maka anggaran MBG dapat menciptakan permintaan terhadap produksi masyarakat.

Artinya, yang harus diperhatikan bukan hanya berapa besar anggaran MBG, tetapi juga berapa besar uang tersebut berputar dalam ekonomi rakyat.

3. Dari Belanja Menjadi Pengungkit Produksi

Di sinilah akal sehat ekonomi diperlukan.

Kalau pemerintah membeli telur dalam jumlah besar, maka produksi telur harus ditingkatkan.

Kalau permintaan ikan meningkat, maka kapasitas nelayan dan budidaya perikanan harus diperkuat.

Kalau kebutuhan sayuran meningkat, produktivitas petani harus ditingkatkan.

Kalau kebutuhan beras meningkat, produktivitas dan kualitas produksi beras harus diperbaiki.

Dengan kata lain:

Demand harus diikuti supply.

Kalau permintaan naik tetapi produksi tidak naik, maka yang terjadi bisa justru kenaikan harga.

Karena itu, MBG harus dipandang bukan hanya sebagai program konsumsi, tetapi juga sebagai pemicu peningkatan kapasitas produksi pangan nasional.

4. KDMP Harus Menjadi Pengorganisasi Ekonomi Rakyat

KDMP mempunyai posisi strategis karena berada dekat dengan masyarakat desa dan kelurahan.

Namun jumlah unit yang besar tidak otomatis menghasilkan ekonomi yang besar.

Koperasi membutuhkan:

1. manajemen profesional;

2. modal yang sehat;

3. pasar yang jelas;

4. sumber daya manusia yang kompeten;

5. teknologi;

6. transparansi;

7. akuntabilitas;

8. pengawasan.

Gagasan koperasi Bung Hatta menekankan pentingnya ekonomi yang dibangun atas asas kebersamaan.

Tetapi ekonomi modern membutuhkan tambahan satu unsur penting:

profesionalisme.

Semangat gotong royong tanpa manajemen dapat menghasilkan koperasi yang lemah.

Sebaliknya, manajemen profesional tanpa orientasi kepentingan anggota dapat menjauh dari tujuan ekonomi rakyat.

Karena itu KDMP harus menemukan titik keseimbangan antara demokrasi ekonomi dan profesionalisme bisnis.

5. KDMP sebagai Aggregator Produksi

Salah satu masalah ekonomi rakyat adalah produksi yang tersebar dan berskala kecil.

Petani menghasilkan sedikit.

Peternak menghasilkan sedikit.

Nelayan menghasilkan sedikit.

UMKM memproduksi dalam kapasitas terbatas.

Sementara pasar membutuhkan volume besar dan kualitas yang seragam.

KDMP dapat menjadi aggregator yang mengumpulkan produksi masyarakat.

Petani tidak harus berhadapan sendiri dengan pasar besar.

Nelayan tidak harus menjual seluruh produksinya kepada tengkulak.

Peternak dapat memperoleh akses pasar yang lebih terorganisasi.

UMKM dapat memperoleh bahan baku dan saluran distribusi.

Dengan demikian:

Rakyat memproduksi → KDMP menghimpun → pusat grosir mengonsolidasikan → industri mengolah → pasar menyerap.

6. Pusat Grosir Menjadi Jembatan Ekonomi

Produksi yang besar membutuhkan distribusi yang efisien.

Karena itu, pembangunan pusat grosir harus menjadi bagian dari ekosistem.

Pusat grosir dapat menjadi:

1. pusat pengumpulan;

2. pusat penyimpanan;

3. pusat sortasi;

4. pusat pengemasan;

5. pusat distribusi;

6. pusat informasi harga;

7. pusat perdagangan antardaerah.

Pusat grosir juga dapat membantu mengatasi masalah klasik ekonomi rakyat, yaitu biaya distribusi yang tinggi.

Barang dari desa tidak perlu berpindah tangan terlalu banyak sebelum sampai ke konsumen.

Semakin panjang rantai distribusi, semakin besar pula biaya transaksi dan margin yang harus dibayar konsumen.

Karena itu, efisiensi logistik merupakan bagian penting dari kesejahteraan.

7. Hilirisasi Mengubah Komoditas Menjadi Nilai Tambah

Indonesia mempunyai kekayaan sumber daya alam dan komoditas yang besar.

Namun nilai ekonominya akan lebih tinggi jika bahan mentah tidak langsung dijual, tetapi diolah menjadi produk bernilai tambah.

Michael Porter melalui konsep value chain menunjukkan bahwa nilai ekonomi dapat diciptakan pada berbagai tahapan aktivitas produksi.

Maka prinsip hilirisasi sederhana:

Jangan hanya menjual ikan; jual produk olahan ikan.

Jangan hanya menjual kelapa; kembangkan berbagai produk turunannya.

Jangan hanya menjual kakao; kembangkan industri cokelat.

Jangan hanya menjual rumput laut; kembangkan industri pangan, kosmetik dan bahan industri.

Semakin banyak proses nilai tambah berlangsung di dalam negeri, semakin besar pula peluang penciptaan pekerjaan, teknologi dan pendapatan.

8. MBG Dapat Menjadi Pasar Awal Produk Hilirisasi

Di sinilah hubungan antara MBG dan hilirisasi menjadi sangat menarik.

MBG membutuhkan makanan dalam volume besar.

Industri hilirisasi dapat menghasilkan berbagai produk pangan yang memenuhi standar dan kebutuhan.

Misalnya produk ikan olahan, telur olahan, bahan pangan beku, produk berbasis kedelai, tepung, berbagai produk pangan lokal dan produk pertanian lainnya.

Tentu produk tersebut harus memenuhi standar keamanan pangan, gizi, harga dan kualitas.

Dengan demikian, MBG dapat menjadi salah satu pasar domestik bagi produk industri pangan nasional.

Tetapi harus dihindari ketergantungan pada satu pembeli.

Industri harus tetap memiliki pasar alternatif agar tidak rentan jika terjadi perubahan kebijakan atau permintaan.

9. Empat Mesin yang Saling Menggerakkan

Kalau dirumuskan secara sederhana:

Pertama, MBG = mesin permintaan.

MBG menciptakan kebutuhan pangan secara berulang.

Kedua, KDMP = mesin kelembagaan ekonomi rakyat.

KDMP menghimpun produksi dan mengorganisasi pelaku ekonomi lokal.

Ketiga, pusat grosir = mesin distribusi.

Pusat grosir mempertemukan produksi dengan pasar dalam skala besar.

Keempat, hilirisasi = mesin nilai tambah.

Hilirisasi mengubah komoditas menjadi produk bernilai lebih tinggi.

Keempatnya harus terhubung.

Jangan sampai MBG berjalan sendiri.

Jangan sampai KDMP berdiri tanpa bisnis.

Jangan sampai pusat grosir dibangun tanpa volume perdagangan.

Jangan sampai industri hilirisasi dibangun tanpa bahan baku dan pasar.

Integrasi adalah kuncinya.

10. Efek Domino terhadap Lapangan Kerja

Manfaat terbesar dari ekosistem tersebut adalah potensi penciptaan lapangan kerja.

Lapangan kerja tidak hanya muncul di dapur MBG atau kantor KDMP.

Lapangan kerja juga muncul di:

1. pertanian;

2. peternakan;

3. perikanan;

4. pengolahan pangan;

5. pergudangan;

6. transportasi;

7. pengemasan;

8. perdagangan;

9. teknologi informasi;

10. jasa keuangan;

11. pemeliharaan mesin;

12. industri pendukung.

Inilah multiplier effect yang harus dihitung.

Satu aktivitas ekonomi dapat menciptakan aktivitas ekonomi berikutnya.

Karena itu, menghitung hanya pekerja langsung akan memberikan gambaran yang terlalu sempit.

11. Tetapi Jangan Terjebak pada Angka Lapangan Kerja

Kita harus tetap rasional.

Angka tenaga kerja tidak boleh sekadar diklaim berdasarkan asumsi.

Harus ada kajian berdasarkan:

- jumlah unit;

- jam kerja;

- kapasitas produksi;

- volume transaksi;

- teknologi yang digunakan;

- kebutuhan tenaga kerja;

- standar keselamatan;

- produktivitas.

Dengan demikian, kebijakan menjadi berbasis data, bukan sekadar optimisme.

12. Risiko Terbesar adalah Tata Kelola

Semakin besar anggaran dan semakin luas jaringan program, semakin besar pula risiko kebocoran, konflik kepentingan, mark-up, monopoli dan ketidakefisienan.

Karena itu, keberhasilan MBG dan KDMP sangat bergantung pada good governance.

Setidaknya ada lima hal yang harus diperkuat:

1. transparansi;

2. akuntabilitas;

3. digitalisasi;

4. audit;

5. pengawasan masyarakat.

Transaksi harus dapat ditelusuri.

Harga harus dapat dibandingkan.

Kualitas harus dapat diperiksa.

Pengadaan harus kompetitif.

Pengelola harus bertanggung jawab.

13. Jangan Sampai Ekonomi Rakyat Hanya Menjadi Slogan

Ekonomi rakyat bukan berarti setiap kegiatan harus diberikan kepada usaha kecil tanpa mempertimbangkan efisiensi.

Ini juga tidak masuk akal.

Yang diperlukan adalah kombinasi antara efisiensi dan pemerataan.

Perusahaan besar tetap dapat berperan dalam rantai pasok.

Tetapi pelaku usaha lokal harus mendapatkan ruang yang wajar untuk berkembang.

UMKM dapat menjadi pemasok.

Koperasi menjadi aggregator.

Perusahaan besar menjadi mitra teknologi, logistik, pembiayaan atau industri.

Dengan demikian, yang dibangun bukan persaingan yang saling mematikan, tetapi rantai nilai yang saling memperkuat.

14. Dari Desa sampai Industri Nasional

Bayangkan sebuah rantai ekonomi.

Petani di desa menghasilkan bahan pangan.

KDMP mengumpulkan.

Pusat grosir mengonsolidasikan.

Industri melakukan pengolahan.

Produk masuk ke MBG.

Sebagian masuk ke pasar ritel.

Sebagian masuk hotel, restoran dan katering.

Sebagian dapat dikembangkan menjadi produk ekspor.

Artinya, satu produk rakyat dapat mempunyai banyak pintu pasar.

Inilah yang membuat ekonomi menjadi lebih tahan.

15. Kemandirian Ekonomi Bukan Berarti Menutup Diri

Kemandirian ekonomi tidak berarti Indonesia harus menutup diri dari perdagangan internasional.

Kemandirian berarti Indonesia memiliki kemampuan produksi, teknologi, sumber daya manusia dan industri yang cukup kuat sehingga memiliki posisi tawar.

Kita tetap dapat berdagang dengan dunia.

Tetapi jangan sampai Indonesia hanya menjadi pasar bagi produk jadi dan pemasok bahan mentah.

Kita harus semakin mampu menjadi produsen dan pengolah.

16. Pemerintah Harus Menjadi Pengarah Ekosistem

Pemerintah tidak perlu mengerjakan seluruh aktivitas ekonomi.

Peran pemerintah adalah menciptakan ekosistem.

Pemerintah menyediakan regulasi, infrastruktur, kepastian hukum, standar, pendidikan, pembiayaan yang tepat sasaran dan pengawasan.

Pelaku usaha menjalankan bisnis.

Koperasi mengorganisasi anggota.

Petani, nelayan dan peternak meningkatkan produksi.

Industri menciptakan nilai tambah.

Masyarakat menjadi konsumen sekaligus pelaku ekonomi.

Pembagian peran ini jauh lebih sehat daripada ekonomi yang seluruhnya bergantung pada pemerintah.

17. Data Harus Menjadi Dasar Kebijakan

Program sebesar MBG dan KDMP membutuhkan database ekonomi yang terintegrasi.

Pemerintah harus mengetahui:

1. kebutuhan pangan;

2. lokasi produksi;

3. kapasitas petani;

4. kapasitas peternak;

5. kapasitas nelayan;

6. kapasitas UMKM;

7. kapasitas koperasi;

8. kebutuhan industri;

9. kapasitas gudang;

10. kebutuhan logistik.

Dengan data tersebut, permintaan dan penawaran dapat dipertemukan.

Ini akan mengurangi pemborosan, kelangkaan dan ketidakefisienan.

18. Indikator Keberhasilan Harus Jelas

Keberhasilan program tidak cukup diukur dari berapa banyak anggaran yang terserap.

Pertanyaan yang lebih penting:

• Apakah pendapatan petani meningkat?
• Apakah nelayan memperoleh pasar yang lebih baik?
• Apakah UMKM naik kelas?
• Apakah KDMP sehat secara bisnis?
• Apakah biaya distribusi turun?
• Apakah nilai tambah meningkat?
• Apakah lapangan kerja bertambah?
• Apakah kualitas gizi masyarakat membaik?

Jika indikator tersebut tidak tercapai, maka kebijakan harus diperbaiki.

19. Dari Anggaran Menjadi Siklus Produktif

Inilah filosofi terpenting.

Anggaran negara jangan berhenti sebagai uang yang dibelanjakan.

Ia harus menciptakan siklus produktif.

Anggaran → permintaan → produksi → investasi → lapangan kerja → pendapatan → konsumsi → produksi kembali.

Semakin banyak putaran ekonomi terjadi di dalam negeri, semakin besar pula potensi manfaat ekonominya.

Tetapi tetap harus diperhatikan bahwa multiplier effect tidak selalu seluruhnya tinggal di daerah atau di dalam negeri. Sebagian pengeluaran dapat keluar melalui pembelian barang impor, keuntungan yang mengalir ke luar daerah, atau kebocoran lainnya.

Karena itu, kebijakan harus berusaha memperbesar local economic retention tanpa mengorbankan efisiensi dan kualitas.

20. Penutup: Jangan Sampai Blunder

Pada akhirnya, MBG dan KDMP mempunyai potensi besar menjadi bagian dari penguatan ekonomi rakyat jika dirancang, dikelola dan diawasi dengan baik.

Namun potensi bukanlah hasil.

Potensi baru menjadi hasil apabila terdapat kebijakan yang tepat dan implementasi yang disiplin.

Karena itu, MBG jangan hanya menjadi program makanan.

KDMP jangan hanya menjadi program koperasi.

Pusat grosir jangan hanya menjadi bangunan.

Hilirisasi jangan hanya menjadi pabrik.

Keempatnya harus menjadi bagian dari satu ekosistem ekonomi.

MBG menciptakan permintaan.

KDMP mengorganisasi ekonomi rakyat.

Pusat grosir memperkuat distribusi.

Hilirisasi menciptakan nilai tambah.

Kemudian semuanya menghasilkan:

produksi → investasi → lapangan kerja → pendapatan → kesejahteraan.

Inilah yang harus dikejar.

Bukan sekadar besarnya anggaran.

Bukan sekadar banyaknya gedung.

Bukan sekadar banyaknya unit.

Tetapi seberapa besar ekonomi rakyat tumbuh, seberapa banyak nilai tambah tinggal di Indonesia, dan seberapa besar kesejahteraan benar-benar dirasakan masyarakat.

Jika dikelola dengan prinsip profesional, transparan, efisien, akuntabel, berbasis data dan berorientasi pada hasil, maka MBG dan KDMP dapat menjadi lebih dari sekadar program pemerintah.

Dengan dukungan pusat grosir dan hilirisasi, keempatnya dapat dirangkai menjadi mesin ekonomi rakyat yang saling menghidupkan.

Dari dapur MBG ke petani.

Dari petani ke KDMP.

Dari KDMP ke pusat grosir.

Dari pusat grosir ke industri.

Dari industri ke pasar.

Dari pasar kembali menjadi pendapatan rakyat.

Inilah ekonomi yang bergerak.

Inilah ekonomi yang menciptakan nilai tambah.

Dan inilah jalan menuju ekonomi nasional yang semakin produktif, mandiri dan mampu meningkatkan kesejahteraan anak bangsa. (Obasa)

Portal Suara Academia hadir sebagai platform akademis berkualitas dengan artikel ilmiah, diskusi panel, dan ulasan buku oleh Profesional dan Akademisi terkemuka, dengan standar tinggi dan etika yang ketat.

SEANDAINYA MBG DAN KDMP: JIKA DIKELOLA DENGAN KEBIJAKAN YANG TEPAT, EKONOMI RAKYAT BISA BERGERAK DAN KALAU TIDAK BLUNDER

SEANDAINYA MBG DAN KDMP: JIKA DIKELOLA DENGAN KEBIJAKAN YANG TEPAT, EKONOMI RAKYAT BISA BERGERAK DAN KALAU TIDAK BLUNDER

Oleh: Dr. Drs. Basa Alim Tualeka, M.Si. (Obasa)

Portal Suara Academia: Ada satu hal yang sering terlupakan dalam melihat Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP). Keduanya jangan hanya dilihat sebagai program pemerintah yang menghabiskan anggaran, tetapi harus dipandang sebagai instrumen kebijakan ekonomi yang apabila dirancang, dikelola dan diimplementasikan dengan baik dapat menciptakan efek domino ekonomi yang sangat luas.

Bayangkan jika MBG berkembang menuju 50.000 titik pelayanan, sementara KDMP mencapai sekitar 82.700 titik di desa dan kelurahan. Skala tersebut bukan lagi sekadar program sosial dan koperasi biasa. Ia dapat menjadi sebuah jaringan ekonomi nasional dari pusat sampai desa, yang menghubungkan pemerintah, koperasi, petani, nelayan, peternak, UMKM, pedagang, industri pangan, jasa transportasi, tenaga kerja, hingga konsumen.

Namun, besarnya skala tidak otomatis menjamin keberhasilan. Kuncinya terletak pada proses kebijakan dan implementasi.

1. MBG Bukan Sekadar Membagikan Makanan

MBG pada dasarnya memiliki dua sisi.

Pertama, sisi sosial: memastikan anak-anak dan kelompok penerima memperoleh makanan bergizi.

Kedua, sisi ekonomi: menciptakan permintaan yang besar dan relatif rutin terhadap bahan pangan.

Data resmi BGN menunjukkan bahwa pada Desember 2025 sudah terdapat 17.555 SPPG yang melayani lebih dari 50 juta penerima manfaat.

Artinya, apabila ke depan jaringan pelayanan berkembang menjadi sekitar 50.000 titik, maka kebutuhan bahan pangan, tenaga kerja, transportasi, pengolahan, pengemasan, distribusi dan jasa pendukung juga akan semakin besar.

Di sinilah MBG harus dirancang sebagai rantai nilai ekonomi, bukan sekadar rantai pembagian makanan.

Beras dapat berasal dari petani lokal. Telur berasal dari peternak. Ikan dari nelayan. Sayuran dari petani hortikultura. Daging berasal dari peternak. Tempe dan tahu diproduksi UMKM setempat. Transportasi melibatkan pelaku usaha lokal.

Dengan demikian, uang yang dikeluarkan pemerintah tidak berhenti di dapur MBG, tetapi berputar di masyarakat.

2. KDMP Menjadi Mesin Ekonomi Desa

Konsep KDMP memiliki peluang yang sama besarnya.

Pemerintah telah membangun ekosistem Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dalam skala puluhan ribu unit. Data Kementerian Koperasi pada November 2025 mencatat 82.780 Kopdes/Kel yang terdiri atas 74.185 koperasi desa dan 8.595 koperasi kelurahan.

Bahkan pada pertengahan Juli 2026, Bapanas mencatat 83.382 koperasi telah berbadan hukum dan sebagian dipersiapkan untuk mendukung distribusi pangan, termasuk penyaluran beras serta penyerapan gabah dan jagung.

Angka tersebut menunjukkan bahwa KDMP berpotensi menjadi infrastruktur ekonomi rakyat yang sangat besar.

Tetapi koperasi tidak boleh berhenti sebagai papan nama, gedung, pengurus dan administrasi.

Koperasi harus menjadi unit bisnis yang hidup.

Di dalamnya dapat berkembang perdagangan kebutuhan pokok, distribusi pupuk, penyerapan hasil pertanian, gudang pangan, cold storage, jasa logistik, pembiayaan anggota sesuai ketentuan, pemasaran produk UMKM, hingga pengembangan produk unggulan desa.

3. MBG dan KDMP Seharusnya Dihubungkan

Menurut saya, kekuatan terbesar bukan terletak pada MBG atau KDMP secara sendiri-sendiri, tetapi pada integrasi keduanya.

MBG membutuhkan bahan pangan.

KDMP berada di tengah masyarakat desa.

Maka KDMP dapat menjadi salah satu simpul pengadaan dan distribusi pangan lokal untuk memenuhi kebutuhan MBG, sepanjang memenuhi standar mutu, harga, keamanan pangan, kontinuitas pasokan dan aturan pengadaan yang berlaku.

Contohnya sederhana.

Petani desa menghasilkan beras.

Peternak menghasilkan telur.

Nelayan menghasilkan ikan.

UMKM menghasilkan tempe, tahu dan makanan olahan.

KDMP mengonsolidasikan produksi.

Produk kemudian masuk ke rantai pasok MBG.

Dapur MBG mengolahnya menjadi makanan bergizi.

Anak sekolah menjadi penerima manfaat.

Uang pemerintah kembali kepada produsen melalui transaksi ekonomi yang transparan.

Inilah yang disebut efek domino ekonomi.

4. Dari Satu Anggaran Menjadi Banyak Lapangan Kerja

Jika MBG mencapai 50.000 titik dan KDMP sekitar 82.700 titik, maka secara teoritis terbuka kebutuhan tenaga kerja dalam jumlah sangat besar.

MBG membutuhkan tenaga untuk pengadaan, produksi, memasak, gizi, sanitasi, pengemasan, administrasi, distribusi, kebersihan dan pengawasan.

KDMP membutuhkan manajer, administrasi, tenaga gudang, tenaga pemasaran, logistik, perdagangan, pengolahan, digitalisasi dan berbagai kegiatan ekonomi lainnya.

Namun, penciptaan lapangan kerja tidak boleh dihitung hanya berdasarkan jumlah orang yang bekerja langsung di dapur atau koperasi.

Ada lapangan kerja tidak langsung.

Petani menambah produksi.

Peternak menambah populasi ternak.

Nelayan meningkatkan hasil tangkapan.

UMKM meningkatkan kapasitas produksi.

Sopir mengangkut bahan pangan.

Pedagang menyediakan kebutuhan pendukung.

Bengkel melayani kendaraan.

Industri kemasan mendapatkan pesanan.

Jasa teknologi menyediakan sistem pembayaran dan pencatatan.

Dengan kata lain, satu titik MBG dan satu KDMP dapat menjadi simpul ekonomi yang menghidupkan banyak usaha di sekitarnya.

5. Efek Multiplier Harus Menjadi Target Kebijakan

Pemerintah seharusnya tidak hanya bertanya:

“Berapa makanan yang telah dibagikan?”

atau:

“Berapa koperasi yang telah dibentuk?”

Pertanyaan yang lebih penting adalah:

“Berapa besar nilai ekonomi yang berputar di masyarakat akibat program tersebut?”

Berapa petani yang menjadi pemasok?

Berapa UMKM yang tumbuh?

Berapa tenaga kerja yang terserap?

Berapa produksi pangan lokal yang meningkat?

Berapa pendapatan masyarakat desa yang bertambah?

Berapa produk lokal yang naik kelas menjadi industri?

Inilah ukuran keberhasilan yang lebih substantif.

6. Masalah Utamanya Ada pada Implementasi

Program besar hampir selalu memiliki risiko besar.

Karena itu, MBG dan KDMP membutuhkan manajemen kebijakan yang disiplin.

Pertama, data harus akurat.

Data penerima, pemasok, harga, volume kebutuhan dan transaksi harus terintegrasi.

Kedua, standar harus jelas.

Kualitas makanan, keamanan pangan, standar dapur, harga pengadaan, kualitas bahan baku dan mekanisme distribusi harus memiliki standar yang seragam tetapi tetap memberikan ruang terhadap karakteristik daerah.

Ketiga, pengawasan harus berjalan.

Jangan sampai program besar justru melahirkan kebocoran, mark-up, konflik kepentingan atau praktik KKN.

Keempat, transparansi harus menjadi sistem.

Setiap transaksi penting harus dapat diaudit. Digitalisasi bukan sekadar aplikasi, tetapi instrumen untuk memastikan uang negara dapat ditelusuri.

Kelima, evaluasi harus berbasis hasil.

Program tidak boleh dianggap berhasil hanya karena gedung berdiri, dapur beroperasi atau koperasi terbentuk.

Yang harus diukur adalah manfaat ekonominya.

7. KDMP Jangan Menjadi Koperasi Formalitas

KDMP mempunyai tantangan tersendiri.

Koperasi yang jumlahnya puluhan ribu tidak akan otomatis berhasil hanya karena memiliki badan hukum.

Koperasi membutuhkan anggota yang aktif, manajemen profesional, modal kerja yang sehat, tata kelola yang transparan, pasar yang jelas dan kemampuan mengelola risiko.

Data resmi Kementerian Koperasi sendiri menunjukkan bahwa penguatan operasional, digitalisasi dan pembangunan fisik masih menjadi bagian penting dalam pengembangan KDMP. Pemerintah juga telah menekankan pentingnya integrasi distribusi dan ekosistem logistik pangan.

Karena itu, KDMP harus dibangun dengan prinsip:

koperasi milik anggota, dikelola profesional, berorientasi bisnis, tetapi tetap berorientasi pada kesejahteraan anggota dan masyarakat.

8. MBG Harus Memberdayakan Ekonomi Lokal

MBG juga harus menghindari pola pengadaan yang terlalu tersentralisasi.

Jika bahan pangan dikirim dari kota besar ke seluruh daerah, maka sebagian besar manfaat ekonominya akan terkonsentrasi di tempat tertentu.

Sebaliknya, apabila pengadaan dapat dilakukan secara kompetitif dan sesuai standar dari produsen lokal, maka manfaatnya akan menyebar.

Misalnya, kebutuhan telur MBG di suatu kabupaten dipenuhi oleh peternak kabupaten tersebut.

Kebutuhan sayur dipenuhi petani setempat.

Ikan berasal dari nelayan setempat.

Beras berasal dari sentra produksi terdekat.

Dengan pola ini, MBG bukan hanya program gizi, tetapi juga program pemberdayaan produksi lokal.

9. Dari Desa ke Industri: Hilirisasi Ekonomi Rakyat

Tahap berikutnya adalah hilirisasi.

Jangan berhenti pada menjual beras sebagai gabah atau beras biasa.

Desa dapat mengembangkan penggilingan, pengemasan dan branding.

Jangan hanya menjual ikan segar.

Bangun rantai dingin, pengolahan, pengemasan dan produk bernilai tambah.

Jangan hanya menjual hasil peternakan.

Kembangkan industri telur olahan, susu, daging dan produk turunannya sesuai potensi daerah.

Di sinilah MBG dan KDMP dapat menjadi pasar awal bagi produk lokal, sementara industri hilir menjadi tahap berikutnya.

Dengan demikian, kebijakan pangan berubah menjadi kebijakan industrialisasi.

10. Prinsip Utamanya: Uang Negara Harus Berputar di Rakyat

Tujuan akhirnya bukan sekadar membelanjakan anggaran.

Tujuannya adalah membuat anggaran pemerintah menghasilkan nilai ekonomi berlapis.

Misalnya:

APBN → MBG → KDMP → petani/peternak/nelayan → UMKM → tenaga kerja → konsumsi rumah tangga → produksi → pajak → pertumbuhan ekonomi.

Semakin banyak mata rantai ekonomi domestik yang terlibat, semakin besar potensi multiplier effect-nya.

Tetapi multiplier effect bukan sesuatu yang otomatis. Ia muncul apabila desain kebijakan, pengadaan, tata kelola, pengawasan dan struktur pasar memang diarahkan untuk menciptakannya.

11. Negara Harus Menjadi Regulator dan Pengawas yang Kuat

Pemerintah tidak harus mengerjakan semuanya sendiri.

Pemerintah menetapkan standar, regulasi, target, sistem pengawasan dan perlindungan kepentingan publik.

Pelaku usaha, koperasi, UMKM, petani, nelayan dan masyarakat menjadi pelaksana ekonomi.

Model seperti ini akan membuat negara tidak menjadi pedagang, tetapi menjadi pengarah ekosistem ekonomi.

Di sinilah semangat Pasal 33 UUD 1945 menjadi relevan: perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan, sementara cabang produksi penting dan sumber daya tertentu diarahkan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Penutup

Seandainya MBG dengan sekitar 50.000 titik dan KDMP dengan sekitar 82.700 titik dikelola melalui proses kebijakan yang baik, perencanaan yang matang, data yang benar, implementasi yang profesional, pengawasan yang kuat dan evaluasi yang terukur, maka keduanya berpotensi menjadi lebih dari sekadar program pemerintah.

Keduanya dapat menjadi mesin ekonomi rakyat.

MBG memberikan pasar yang besar dan relatif berkelanjutan bagi pangan.

KDMP menjadi simpul ekonomi di desa dan kelurahan.

Petani memperoleh pasar.

Peternak memperoleh kepastian permintaan.

Nelayan mendapatkan akses pasar.

UMKM mendapatkan pelanggan.

Transportasi bergerak.

Industri pengolahan tumbuh.

Lapangan kerja bertambah.

Pendapatan masyarakat berputar.

Desa menjadi lebih produktif.

Dan pada akhirnya, pertumbuhan ekonomi tidak hanya terlihat dalam angka makro, tetapi terasa sampai ke rumah tangga masyarakat.

Karena itu, persoalannya bukan semata-mata “MBG dan KDMP menghabiskan berapa besar anggaran?”

Pertanyaan yang lebih penting adalah:

“Dengan setiap rupiah yang dibelanjakan, berapa besar nilai ekonomi, lapangan kerja, produksi, pendapatan dan kesejahteraan rakyat yang berhasil diciptakan?”

Jika jawabannya positif dan dapat dibuktikan dengan data, maka MBG dan KDMP bukan sekadar belanja negara.

Keduanya dapat menjadi investasi sosial-ekonomi untuk membangun ekonomi rakyat dari bawah: dari desa, dari pangan, dari koperasi, dan dari masyarakat Indonesia sendiri. (Obasa)

Portal Suara Academia hadir sebagai platform akademis berkualitas dengan artikel ilmiah, diskusi panel, dan ulasan buku oleh Profesional dan Akademisi terkemuka, dengan standar tinggi dan etika yang ketat.

HARAPAN NKRI UNTUK PRESIDEN PRABOWO

Seandainya Reshuffle Kabinet, Wujudkan “Kabinet NKRI”: Setiap Provinsi Memiliki Menteri atau Wakil Menteri

Oleh: Dr. Drs. Basa Alim Tualeka, M.Si.

A. Gagasan Besar untuk Memperkuat NKRI

Portal Suara Academia: Reshuffle kabinet bukan sekadar mengganti atau mempertahankan seorang menteri. Reshuffle seharusnya menjadi momentum Presiden Prabowo Subianto melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja pemerintahan sekaligus membangun desain kabinet yang semakin mampu menjawab kebutuhan seluruh rakyat Indonesia.

Karena itu, muncul sebuah gagasan: seandainya Presiden Prabowo melakukan reshuffle kabinet, mengapa tidak diwujudkan sebuah “Kabinet NKRI” yang memberikan ruang keterwakilan setiap provinsi melalui satu menteri atau wakil menteri?

Gagasan ini bukan berarti setiap provinsi harus memiliki kementerian tersendiri. Setiap menteri tetap harus bertanggung jawab terhadap urusan kementeriannya secara nasional. Namun, di samping tugas tersebut, menteri atau wakil menteri yang berasal dari suatu provinsi dapat diberi peran strategis sebagai penghubung pembangunan antara pemerintah pusat dan daerah.

Saat ini Kabinet Merah Putih pemerintahan Prabowo-Gibran terdiri atas 49 kementerian menurut profil resmi Sekretariat Kabinet.

Jumlah tersebut secara kelembagaan membuka ruang untuk memikirkan bagaimana representasi wilayah dapat diperkuat tanpa mengubah prinsip bahwa kementerian bekerja untuk kepentingan seluruh Indonesia.

B. Satu Provinsi, Satu Menteri atau Wakil Menteri

Indonesia memiliki keberagaman geografis, sosial, budaya, ekonomi, dan sumber daya yang sangat besar. Jawa berbeda dengan Sumatra. Kalimantan berbeda dengan Sulawesi. Maluku, Papua, Nusa Tenggara, Bali dan wilayah lainnya mempunyai karakteristik serta tantangan pembangunan yang berbeda.

Karena itu, gagasan “satu provinsi satu menteri atau wakil menteri” dapat dipertimbangkan sebagai sebuah kebijakan politik-administratif untuk memperkuat komunikasi pusat dan daerah.

Menteri atau wakil menteri tersebut tetap merupakan pejabat pemerintah pusat. Ia bukan “menteri milik provinsi”, bukan pula pejabat pemerintah daerah.

Namun, karena memiliki ikatan sosial dan pemahaman terhadap daerah asalnya, ia dapat menjadi jembatan komunikasi pembangunan antara daerah dan pemerintah pusat.

Dengan demikian, ketika pemerintah provinsi menghadapi persoalan pembangunan, aspirasi tersebut tidak berhenti di tingkat birokrasi daerah. Ada pejabat tinggi pemerintah pusat yang memahami konteks daerah dan dapat membantu mengkomunikasikannya kepada kementerian terkait.

C. Menteri Tetap Menteri untuk Seluruh Indonesia

Hal yang sangat penting adalah jangan sampai konsep ini menimbulkan kesan bahwa seorang menteri hanya memperjuangkan provinsinya.

Seorang Menteri harus tetap berpikir Indonesia-sentris, bukan provinsi-sentris.

Misalnya, Menteri yang berasal dari Maluku tetap harus memperjuangkan kepentingan seluruh Indonesia. Akan tetapi, ia memiliki tanggung jawab moral dan sosial tambahan untuk memastikan persoalan pembangunan Maluku tidak terabaikan.

Begitu pula menteri dari Papua, Kalimantan, Sulawesi, Sumatra, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, dan daerah lainnya.

Dengan konsep tersebut, lahirlah sebuah prinsip:

“Berasal dari daerah, bekerja untuk Indonesia, tetapi tidak melupakan daerah asal.”

Inilah semangat Kabinet NKRI.

D. Menjadi Perekat Hubungan Pusat dan Daerah

UUD NRI Tahun 1945 menegaskan bahwa Indonesia dibagi atas provinsi, kabupaten, dan kota yang mempunyai pemerintahan daerah. Pemerintahan daerah menjalankan otonomi, sedangkan hubungan kewenangan pusat dan daerah diatur dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah.

Artinya, hubungan pusat dan daerah bukan hubungan antara “atasan dan bawahan” semata, melainkan hubungan konstitusional dalam penyelenggaraan NKRI.

Di sinilah menteri atau wakil menteri yang memiliki keterikatan kuat dengan daerah dapat memainkan fungsi strategis sebagai perekat pusat dan daerah.

Ia dapat membantu menyampaikan:

- kebutuhan infrastruktur daerah;

- kebutuhan pendidikan dan kesehatan;

- pembangunan ekonomi;

- pengembangan UMKM;

- investasi;

- pertanian, perikanan dan kelautan;

- pengembangan sumber daya manusia;

- konektivitas antardaerah;

- pembangunan wilayah tertinggal;

- pengelolaan sumber daya alam;

- serta berbagai persoalan khusus daerah.

Dengan demikian, Jakarta tidak hanya menerima laporan dari birokrasi, tetapi juga memperoleh perspektif sosial dan kultural dari orang-orang yang memahami daerah.

E. Bukan Politik Bagi-Bagi Jabatan

Gagasan ini harus diberi batas yang tegas.

Kabinet NKRI tidak boleh menjadi kabinet bagi-bagi jabatan.

Menteri atau wakil menteri harus tetap dipilih berdasarkan:

1. kompetensi;

2. integritas;

3. pengalaman;

4. kapasitas kepemimpinan;

5. loyalitas kepada konstitusi;

6. kemampuan mengelola kementerian;

7. rekam jejak;

8. kemampuan bekerja lintas sektor;

9. pemahaman terhadap pembangunan nasional; dan

10. komitmen terhadap NKRI.

Asal daerah menjadi salah satu pertimbangan representasi nasional, bukan menggantikan meritokrasi.

Sebab kalau hanya mengejar keterwakilan wilayah tanpa memperhatikan kualitas, maka kabinet justru dapat menjadi tidak efektif.

F. Eksekutif Nasional, Legislatif sebagai Representasi Politik

Gagasan ini juga perlu dibangun dalam kerangka checks and balances.

Pemerintah pusat berada pada ranah eksekutif di bawah Presiden. Sementara itu, DPR RI dan DPD RI memiliki fungsi konstitusional masing-masing.

DPR memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Sedangkan DPD secara khusus memiliki kewenangan konstitusional yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat-daerah, pemekaran daerah, pengelolaan sumber daya alam, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah.

Karena itu, pembagian peran yang ideal dapat dibayangkan sebagai berikut:

Presiden dan Kabinet NKRI → menjalankan pemerintahan dan pembangunan.

DPR RI → menjalankan fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan politik.

DPD RI → memperkuat representasi dan kepentingan daerah dalam kebijakan nasional.

Dengan konstruksi tersebut, aspirasi daerah tidak hanya masuk melalui jalur birokrasi eksekutif, tetapi juga melalui jalur politik-konstitusional DPR dan DPD.

G. DPD Jangan Hanya Menjadi Pelengkap

Dalam gagasan NKRI yang semakin kuat, DPD RI seharusnya memiliki peran yang semakin strategis.

UUD NRI Tahun 1945 memberikan kepada DPD kewenangan untuk mengajukan dan ikut membahas rancangan undang-undang tertentu yang berkaitan dengan kepentingan daerah serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang dalam bidang-bidang tersebut.

Karena itu, jika pemerintah ingin memperkuat hubungan pusat dan daerah, maka Kabinet NKRI harus berjalan beriringan dengan penguatan fungsi representasi daerah melalui DPD RI.

Eksekutif membawa perspektif pembangunan.

DPR membawa representasi politik melalui partai politik.

DPD membawa representasi kewilayahan.

Ketiganya harus saling mengawasi dan bekerja dalam koridor konstitusi.

H. Kabinet NKRI sebagai “Jembatan Pembangunan”

Bayangkan apabila seluruh provinsi memiliki figur pada tingkat menteri atau wakil menteri.

Aceh memiliki representasi.

Sumatra Utara memiliki representasi.

Sumatra Barat, Riau, Jambi, Sumatra Selatan, Bengkulu, Lampung, Kepulauan Bangka Belitung dan Kepulauan Riau memiliki representasi.

Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua juga memiliki representasi.

Mereka tidak bekerja sendiri-sendiri. Mereka menjadi bagian dari satu pemerintahan nasional.

Maka slogan yang dapat dibangun adalah:

“Satu Presiden, Satu Kabinet, Satu Indonesia.”

Dan di dalam kabinet tersebut:

“Setiap daerah terwakili, tetapi kepentingan nasional tetap menjadi prioritas.”

I. Mengurangi Jarak Psikologis Pusat dan Daerah

Salah satu persoalan hubungan pusat-daerah bukan hanya soal kewenangan dan anggaran. Ada pula persoalan jarak psikologis.

Sebagian daerah merasa bahwa pusat kurang memahami persoalan mereka.

Sebaliknya, pemerintah pusat kadang melihat persoalan daerah melalui angka, laporan dan indikator administratif.

Padahal pembangunan bukan hanya angka.

Ada sejarah, budaya, adat, geografi, masyarakat lokal, karakter ekonomi, kondisi kepulauan dan berbagai persoalan sosial yang tidak selalu dapat dibaca hanya melalui tabel statistik.

Karena itu, figur yang memahami daerah dapat membantu pemerintah pusat membaca realitas secara lebih utuh.

J. Dari Kabinet Politik Menjadi Kabinet Kinerja dan NKRI

Presiden Prabowo memiliki kesempatan menjadikan reshuffle bukan sekadar momentum pergantian personel, tetapi momentum rekonstruksi orientasi pemerintahan.

Kabinet harus dinilai berdasarkan kinerja.

Menteri harus memiliki target.

Program harus mempunyai indikator.

Anggaran harus menghasilkan manfaat.

Dan pembangunan harus dirasakan oleh rakyat di seluruh wilayah Indonesia.

Konsep Kabinet NKRI dapat menjadi salah satu gagasan untuk mencapai tujuan tersebut.

Namun, implementasinya tentu harus disesuaikan dengan konstitusi, undang-undang kementerian negara, kebutuhan organisasi, prinsip efisiensi, serta sistem merit.

UU Pemerintahan Daerah sendiri menempatkan hubungan pusat-daerah dalam kerangka pembagian urusan pemerintahan, otonomi, pelayanan publik dan pembinaan daerah.

K. Harapan kepada Presiden Prabowo

Harapan kepada Presiden Prabowo sederhana tetapi besar:

Jangan melihat Indonesia hanya dari Jakarta.

Lihat Indonesia dari Sabang sampai Merauke.

Lihat Indonesia dari Miangas sampai Rote.

Lihat Indonesia sebagai satu kesatuan yang terdiri atas banyak provinsi, pulau, suku, budaya, agama dan karakter masyarakat.

Jika kelak terjadi reshuffle kabinet, mungkin saatnya dipertimbangkan sebuah desain:

Kabinet NKRI.

Kabinet yang bukan hanya kuat secara politik, tetapi kuat secara nasional.

Kabinet yang bukan hanya dekat dengan pusat kekuasaan, tetapi dekat dengan seluruh daerah.

Kabinet yang bukan hanya berbicara tentang pembangunan nasional, tetapi memahami persoalan pembangunan di setiap wilayah.

Dan yang paling penting, kabinet yang tidak menjadikan daerah sebagai objek pembangunan, melainkan sebagai subjek pembangunan NKRI.

L. Penutup: Bersatu dalam Pemerintahan, Berbeda dalam Daerah

Indonesia tidak membutuhkan pemerintahan yang hanya kuat di pusat.

Indonesia membutuhkan pemerintahan yang kuat di pusat dan hadir di daerah.

Indonesia tidak membutuhkan menteri yang hanya menguasai birokrasi kementeriannya.

Indonesia membutuhkan menteri yang mampu memahami kementeriannya sekaligus memahami denyut kehidupan rakyat di seluruh Nusantara.

Karena itu, gagasan “satu provinsi satu menteri atau wakil menteri” layak menjadi bahan diskusi nasional.

Bukan sebagai kewajiban konstitusional bahwa setiap provinsi harus mendapatkan jatah menteri, tetapi sebagai gagasan politik-administratif untuk memperkuat integrasi nasional, sepanjang tetap berdasarkan kompetensi, kebutuhan organisasi dan ketentuan hukum.

Sementara itu, DPR RI dan DPD RI harus semakin kuat menjalankan fungsi representasi, legislasi, anggaran dan pengawasan sesuai kewenangan masing-masing.

Akhirnya, kita membutuhkan sebuah sistem yang mempertemukan tiga kekuatan:

Eksekutif yang bekerja.

DPR yang mengawasi dan menjalankan fungsi politik konstitusional.

DPD yang memperjuangkan kepentingan daerah.

Semuanya bermuara pada satu tujuan:

“Bukan Jawa untuk Indonesia, bukan Sumatra untuk Indonesia, bukan Papua untuk Indonesia, bukan Maluku untuk Indonesia—tetapi seluruh daerah adalah Indonesia, dan seluruh Indonesia adalah NKRI.”

Itulah semangat Kabinet NKRI: berasal dari daerah, bekerja untuk bangsa, dan mengabdi untuk seluruh rakyat Indonesia. (Obasa)

Portal Suara Academia hadir sebagai platform akademis berkualitas dengan artikel ilmiah, diskusi panel, dan ulasan buku oleh Profesional dan Akademisi terkemuka, dengan standar tinggi dan etika yang ketat.

ANAK SALEH, BERBAKTI KEPADA ORANG TUA, DAN KESUKSESAN MASA DEPAN

Tunduk, taat, hormat kepada orang tua bukan sekadar akhlak, tetapi jalan menuju keberkahan hidup

Oleh: Dr. Drs. Basa Alim Tualeka, M.Si

Portal Suara Academia: Ada satu pertanyaan penting dalam kehidupan: mengapa ada anak yang memiliki kecerdasan tinggi, pendidikan yang baik, dan kesempatan yang luas, tetapi kehidupannya tidak selalu berhasil? Sebaliknya, ada anak yang sederhana, tetapi hidupnya penuh keberkahan, dipercaya banyak orang, memiliki keluarga yang baik, dan berhasil menjadi manusia yang bermanfaat?

Islam memberikan jawaban bahwa keberhasilan manusia tidak hanya ditentukan oleh kecerdasan intelektual, pendidikan, kekayaan, atau jabatan. Ada dimensi yang sangat penting, yaitu iman, akhlak, doa, keberkahan, kerja keras, dan hubungan anak dengan kedua orang tuanya.

Anak yang baik dan saleh adalah anak yang berusaha menjalankan perintah Allah SWT, menjauhi larangan-Nya, menghormati orang tua, memiliki akhlak mulia, rajin belajar, bekerja keras, bertanggung jawab, serta memberikan manfaat kepada orang lain.

A. Berbakti kepada Orang Tua adalah Perintah Allah

Al-Qur'an menempatkan kewajiban berbuat baik kepada orang tua dalam kedudukan yang sangat tinggi.

Allah SWT berfirman:

“Dan Kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya.” (QS. Al-'Ankabut: 8)

Dalam QS. Al-Isra' ayat 23–24, Allah SWT bahkan melarang seorang anak mengatakan “ah” kepada orang tuanya, melarang membentak mereka, dan memerintahkan agar berbicara kepada keduanya dengan perkataan yang mulia.

Ini menunjukkan bahwa menghormati orang tua bukan hanya budaya ketimuran atau kebiasaan keluarga. Berbakti kepada orang tua adalah bagian dari ajaran Islam.

Orang tua adalah sebab hadirnya seorang anak ke dunia. Mereka mengandung, melahirkan, merawat, memberi makan, mendidik, melindungi, membiayai pendidikan, dan mendoakan anaknya.

Karena itu, tidak pantas seorang anak yang sudah besar, sukses, memiliki jabatan dan kekayaan, kemudian melupakan orang tuanya.

B. Tunduk dan Hormat Bukan Berarti Kehilangan Akal

Islam mengajarkan anak untuk tunduk, patuh dan menghormati orang tua. Namun, ketaatan tersebut bukan berarti anak harus mengikuti semua perintah tanpa pertimbangan.

Allah SWT berfirman:

“Jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan Aku dengan sesuatu yang tidak kamu ketahui, maka janganlah kamu menaati keduanya, tetapi pergaulilah keduanya di dunia dengan baik.” (QS. Luqman: 15)

Ayat tersebut memberikan prinsip yang sangat jelas: tidak ada ketaatan kepada manusia dalam kemaksiatan kepada Allah.

Jika orang tua mengajak kepada kebaikan, anak wajib menghormati dan menaati. Jika terjadi perbedaan pendapat, anak tetap harus berbicara dengan sopan.

Jadi, berbeda pendapat boleh, membangkang dan menghina tidak boleh.

C. Ridha Orang Tua dan Ridha Allah

Rasulullah SAW bersabda:

“Ridha Allah tergantung pada ridha orang tua, dan murka Allah tergantung pada murka orang tua.” (HR. Tirmidzi)

Hadis ini memberikan pesan yang sangat dalam.

Seorang anak mungkin mengejar berbagai macam keberhasilan: menjadi sarjana, doktor, pengusaha, pejabat, profesional, pemimpin, atau orang kaya. Tetapi jangan sampai dalam mengejar kesuksesan tersebut ia kehilangan keberkahan.

Karena itu, seorang anak perlu bertanya kepada dirinya:

Apakah orang tua saya bangga terhadap akhlak saya? Apakah saya telah membahagiakan mereka? Apakah saya masih meminta doa mereka? Apakah saya sudah memberikan perhatian kepada mereka?

Kesuksesan yang dibangun dengan akhlak dan keberkahan akan memiliki nilai yang berbeda.

D. Anak Saleh adalah Investasi Orang Tua

Rasulullah SAW bersabda:

“Apabila manusia meninggal dunia, terputuslah amalnya kecuali tiga: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, atau anak saleh yang mendoakannya.” (HR. Muslim)

Hadis ini menunjukkan betapa besar kedudukan anak saleh.

Anak bukan hanya penerus keluarga secara biologis, tetapi juga dapat menjadi penerus amal dan kebaikan orang tua.

Ketika orang tua telah meninggal dunia, anak yang saleh masih dapat menghadiahkan kebaikan melalui doa, sedekah, amal, ilmu yang bermanfaat, dan berbagai perbuatan baik.

Dengan demikian, mendidik anak menjadi saleh bukan sekadar agar anak sukses. Anak saleh adalah salah satu bentuk investasi akhirat bagi orang tua.

E. Hubungan Berbakti dengan Kesuksesan Masa Depan

Apakah anak yang berbakti pasti menjadi kaya?

Tidak demikian.

Islam tidak memberikan rumus sederhana bahwa “taat kepada orang tua = pasti kaya.” Kesuksesan dunia tetap membutuhkan ilmu, usaha, strategi, kerja keras, kesempatan, kemampuan beradaptasi, dan tentu saja izin Allah SWT.

Namun, berbakti kepada orang tua membentuk karakter yang sangat penting untuk keberhasilan.

Anak yang terbiasa menghormati orang tua akan belajar disiplin, tanggung jawab, kesabaran, sopan santun, empati, pengendalian diri, dan menghargai orang lain.

Karakter tersebut merupakan modal besar dalam kehidupan.

Di sekolah, anak membutuhkan disiplin.

Di perguruan tinggi, anak membutuhkan kemandirian.

Di dunia kerja, anak membutuhkan tanggung jawab.

Dalam bisnis, anak membutuhkan kejujuran.

Dalam kepemimpinan, anak membutuhkan kerendahan hati.

Dalam keluarga, anak membutuhkan kesabaran.

Dan dalam kehidupan, semua itu merupakan bagian dari akhlak.

F. Kecerdasan Harus Disertai Akhlak

Bangsa ini tidak hanya membutuhkan generasi yang pintar, tetapi membutuhkan generasi yang pintar dan benar; cerdas dan berakhlak; kritis tetapi santun; berani tetapi bertanggung jawab.

Kecerdasan tanpa moral dapat menjadi alat untuk melakukan kejahatan.

Ilmu tanpa akhlak dapat digunakan untuk menipu.

Kekuasaan tanpa moral dapat berubah menjadi kesewenang-wenangan.

Kekayaan tanpa iman dapat melahirkan kesombongan.

Karena itu, pendidikan anak tidak boleh hanya berorientasi pada nilai rapor, ijazah, gelar, pekerjaan, dan penghasilan.

Pendidikan harus membentuk manusia seutuhnya.

G. Jangan Menunggu Orang Tua Tiada

Salah satu kesalahan terbesar seorang anak adalah menyadari besarnya jasa orang tua setelah mereka meninggal dunia.

Ketika orang tua masih hidup, kadang anak terlalu sibuk dengan pekerjaan, bisnis, pendidikan, pergaulan, dan kehidupan pribadi.

Telepon orang tua jarang.

Berkunjung jarang.

Bertanya tentang kesehatan jarang.

Mendoakan jarang.

Padahal waktu tidak pernah berhenti.

Suatu hari, seseorang mungkin ingin mencium tangan ibunya, tetapi tangan itu sudah tidak ada.

Ia ingin mendengar suara ayahnya, tetapi suara itu sudah tidak terdengar.

Ia ingin meminta maaf, tetapi kesempatan telah berakhir.

Karena itu, sayangilah orang tua ketika mereka masih hidup.

Peluk mereka.

Cium tangan mereka.

Berbicara dengan lembut.

Bantu kebutuhan mereka.

Temani ketika mereka kesepian.

Doakan mereka.

Jangan malu mengatakan:

“Ayah, Ibu, terima kasih.”

H. Doa Anak untuk Orang Tua

Allah SWT mengajarkan doa yang sangat indah:

“Rabbighfir li wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira.”

Artinya:

“Ya Tuhanku, ampunilah aku dan kedua orang tuaku, dan sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangiku ketika aku masih kecil.” (QS. Al-Isra': 24)

Doa ini mengingatkan seorang anak bahwa dahulu dirinya lemah dan tidak berdaya. Orang tua yang menggendongnya, menyuapinya, menjaganya ketika sakit, membiayai pendidikannya, dan mendampinginya sampai dewasa.

Maka ketika anak sudah kuat, jangan meninggalkan mereka.

I. Orang Tua Juga Harus Menjadi Teladan

Tanggung jawab pendidikan bukan hanya berada pada anak.

Orang tua juga harus menjadi contoh.

Sulit meminta anak jujur jika orang tua sering berbohong.

Sulit meminta anak rajin beribadah jika orang tua tidak memberikan teladan.

Sulit meminta anak menghormati orang lain jika di rumah anak melihat orang tua saling merendahkan.

Karena itu, pendidikan terbaik adalah keteladanan.

Anak lebih banyak belajar dari apa yang dilihat daripada apa yang didengar.

Orang tua yang baik akan berusaha menciptakan rumah sebagai sekolah pertama bagi anak, tempat pertama anak belajar iman, kasih sayang, tanggung jawab, kejujuran dan penghormatan.

J. Kesuksesan Sejati Menurut Islam

Kesuksesan bukan sekadar mempunyai rumah besar, mobil mewah, jabatan tinggi, rekening besar, atau gelar panjang.

Kesuksesan sejati adalah ketika seseorang memiliki iman yang kuat, ilmu yang bermanfaat, akhlak yang baik, rezeki yang halal, keluarga yang harmonis, tubuh dan jiwa yang terjaga, serta kehidupan yang memberikan manfaat bagi sesama.

Allah SWT berfirman:

“Sungguh beruntung orang yang menyucikan jiwa itu.” (QS. Asy-Syams: 9)

Rasulullah SAW juga bersabda:

“Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia.” (HR. Ahmad, ath-Thabrani, dan al-Baihaqi; maknanya dikenal luas dalam literatur hadis)

Maka anak yang sukses bukan hanya anak yang mampu mengangkat derajat keluarganya secara ekonomi, tetapi juga anak yang mengangkat martabat keluarganya melalui ilmu, akhlak dan amal.

K. Penutup: Jadilah Anak yang Membawa Berkah

Anak yang baik dan saleh adalah karunia besar bagi keluarga.

Ia bukan hanya membuat orang tua bangga ketika memperoleh prestasi, tetapi juga membuat orang tua tenang karena memiliki anak yang beriman, berakhlak, bertanggung jawab dan peduli.

Maka kepada para anak, jangan hanya mengejar kesuksesan hidup, tetapi kejarlah pula keberkahan hidup.

Belajarlah dengan sungguh-sungguh.

Bekerjalah dengan keras.

Berusahalah menjadi manusia yang mandiri.

Hormatilah guru.

Sayangilah keluarga.

Bersahabatlah dengan orang-orang baik.

Jauhilah maksiat.

Dekatkan diri kepada Allah.

Dan yang tidak kalah penting:

Hormatilah ayah dan ibumu.

Sebab boleh jadi, di balik doa seorang ibu yang sederhana dan nasihat seorang ayah yang sering dianggap biasa, terdapat jalan keberkahan yang tidak pernah kita sadari.

Anak saleh bukan hanya anak yang sukses di dunia, tetapi anak yang mampu membawa kebaikan bagi orang tua, keluarga, masyarakat, bangsa, dan umat, serta memperoleh ridha Allah SWT.

Pada akhirnya, rumusnya sederhana:

IMAN → AKHLAK → BERBAKTI KEPADA ORANG TUA → DOA DAN KEBERKAHAN → ILMU → KERJA KERAS → MANFAAT BAGI SESAMA → KESUKSESAN DUNIA DAN AKHIRAT.

Jangan hanya menjadi anak yang pintar.

Jadilah anak yang benar.

Jangan hanya menjadi anak yang sukses.

Jadilah anak yang berkah.

Dan jangan hanya membuat orang tua bangga karena prestasimu, tetapi buatlah mereka bahagia karena akhlakmu.

Itulah salah satu bentuk kesuksesan terbesar seorang anak dalam perspektif Islam. (Obasa)

Portal Suara Academia hadir sebagai platform akademis berkualitas dengan artikel ilmiah, diskusi panel, dan ulasan buku oleh Profesional dan Akademisi terkemuka, dengan standar tinggi dan etika yang ketat.

ADA APA DENGAN DEMO 27 AGUSTUS 2026?

Aspirasi Rakyat, Gerakan Politik, atau Ada yang Menunggangi?

Oleh: Dr. Drs. Basa Alim Tualeka, M.Si (obasa)

A. Pendahuluan

Portal Suara Academia: Demonstrasi merupakan bagian yang sah dalam kehidupan demokrasi. Rakyat memiliki hak untuk menyampaikan pendapat, kritik, keberatan, maupun tuntutan terhadap pemerintah dan lembaga negara. Karena itu, demonstrasi tidak semestinya langsung dicap sebagai gerakan anti-pemerintah, apalagi dianggap sebagai ancaman terhadap negara.

Namun, dalam politik, demonstrasi juga bukan ruang yang selalu steril dari kepentingan. Sebuah aksi dapat dimulai dari persoalan masyarakat yang benar-benar nyata, kemudian berkembang dan dimasuki berbagai kepentingan politik, ekonomi, organisasi, bahkan kepentingan kelompok tertentu.

Karena itu, masyarakat perlu bertanya secara kritis: ada apa dengan demo 27 Agustus 2026? Siapa yang bergerak? Apa tuntutannya? Mengapa dilakukan sekarang? Kepada siapa tuntutan diarahkan? Siapa yang memperoleh keuntungan politik dari aksi tersebut?

Informasi yang tersedia menunjukkan bahwa pada Kamis, 27 Agustus 2026, sejumlah kelompok masyarakat dan mahasiswa merencanakan aksi di depan Gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta. Sedikitnya terdapat beberapa kelompok dengan agenda berbeda, antara lain Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB), Aliansi Masyarakat Depok Bersatu (AMDB), Aliansi Gerakan Rakyat Menggugat (GERAM), dan Relawan Madura Pengawal Program Presiden Prabowo (RMP4). Tuntutannya juga tidak tunggal, mulai dari RUU Perampasan Aset, pemberantasan korupsi, harga kebutuhan pokok, pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, sampai evaluasi program pemerintah.

B. Demo 27 Agustus Bukan Satu Demonstrasi dengan Satu Kepentingan

Kesalahan yang sering terjadi adalah menganggap semua massa yang datang ke satu lokasi otomatis mempunyai kepentingan yang sama.

Padahal, demonstrasi 27 Agustus 2026 terlihat lebih tepat dipahami sebagai kumpulan beberapa aksi dengan tuntutan yang berbeda tetapi bertemu pada momentum dan lokasi yang sama.

Ada kelompok yang membawa persoalan daerah. Ada yang membawa isu pemberantasan korupsi dan RUU Perampasan Aset. Ada yang membawa persoalan ekonomi, pendidikan, kesehatan, tenaga kerja, serta demokrasi. Bahkan ada kelompok yang justru menyatakan dukungan terhadap program pemerintah, termasuk program Makan Bergizi Gratis atau MBG.

Dengan demikian, menyebut seluruh demonstrasi tersebut sebagai "demo oposisi" juga terlalu sederhana.

C. Termasuk Jenis Demo Apa?

Jika menggunakan klasifikasi politik, demonstrasi 27 Agustus 2026 dapat disebut sebagai demo aspirasi yang terorganisasi dan bersifat plural, karena terdapat sejumlah organisasi dan kelompok dengan agenda masing-masing.

Pertama, terdapat unsur demo aspirasi, karena tuntutan yang dibawa berkaitan dengan persoalan publik dan kebijakan negara.

Kedua, terdapat unsur demo terorganisasi, karena kelompok-kelompok peserta melakukan konsolidasi dan mobilisasi massa.

Ketiga, terdapat unsur demo tekanan politik, karena sebagian tuntutan diarahkan kepada DPR dan pemerintah agar mengambil keputusan tertentu.

Keempat, dapat disebut sebagai demo gabungan, karena beberapa kelompok dengan agenda berbeda melakukan aksi pada waktu dan tempat yang sama.

Namun, belum tepat menyebutnya sebagai demo rekayasa atau demo bayaran tanpa bukti yang kuat.

Ini penting. Dugaan bahwa sebuah demonstrasi direkayasa, dibiayai pihak tertentu, atau ditunggangi kelompok politik harus dibuktikan melalui data, bukan sekadar berdasarkan dugaan, ukuran massa, spanduk, atau narasi media sosial.

D. Apa Tujuan Utamanya?

Salah satu isu utama yang muncul adalah desakan agar RUU Perampasan Aset segera disahkan. Selain itu, terdapat tuntutan mengenai pemberantasan korupsi dan persoalan tata kelola pemerintahan.

GERAM, misalnya, disebut membawa sepuluh tuntutan yang mencakup demokrasi, ekonomi, pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, dan persoalan publik lainnya. Aksi tersebut diposisikan sebagai bentuk pengawasan masyarakat terhadap fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran DPR.

Artinya, tujuan aksi tidak hanya satu.

Ada tujuan legislasi, yaitu mendorong DPR mengambil keputusan terhadap agenda tertentu.

Ada tujuan pengawasan, yaitu memberikan tekanan kepada lembaga negara agar menjalankan fungsi sesuai harapan masyarakat.

Ada tujuan ekonomi, terutama berkaitan dengan harga kebutuhan masyarakat.

Ada tujuan sosial, seperti pendidikan, kesehatan, dan ketenagakerjaan.

Ada pula tujuan politik, yaitu menunjukkan bahwa terdapat kelompok masyarakat yang tidak puas terhadap sebagian kebijakan pemerintah.

E. Apakah Ini Demo Pemerintah atau Demo Melawan Pemerintah?

Jawabannya tidak sesederhana hitam dan putih.

Dalam satu momentum dapat hadir kelompok yang mengkritik pemerintah dan kelompok yang mendukung pemerintah.

Karena itu, demonstrasi 27 Agustus 2026 lebih tepat dilihat sebagai arena perebutan ruang aspirasi publik.

Pihak yang mengkritik pemerintah berusaha menunjukkan ketidakpuasan.

Pihak yang mendukung pemerintah dapat menggunakan momentum yang sama untuk menunjukkan dukungan.

DPR menjadi sasaran penting karena sebagian tuntutan menyangkut fungsi legislasi dan pengawasan.

Dengan demikian, demo bukan hanya persoalan "rakyat versus pemerintah". Bisa saja di dalamnya terdapat rakyat, mahasiswa, organisasi masyarakat, kelompok kepentingan, pendukung pemerintah, kelompok kritis, dan aktor politik dengan kepentingan yang berbeda.

F. Hati-Hati terhadap "Penunggang Demo"

Inilah bagian yang perlu mendapat perhatian serius.

Sebuah demonstrasi dapat memiliki aspirasi asli, tetapi dalam perjalanannya dapat ditunggangi kepentingan tertentu.

Misalnya, rakyat turun karena harga kebutuhan meningkat. Mahasiswa turun karena persoalan demokrasi. Kelompok masyarakat turun karena persoalan hukum. Tetapi kemudian ada aktor politik yang mencoba mengarahkan seluruh energi tersebut untuk kepentingan politiknya.

Inilah yang disebut sebagai political riding atau menunggangi gerakan.

Karena itu, masyarakat harus membedakan antara:

aspirasi rakyat,

kepentingan organisasi,

kepentingan politik, dan

kepentingan pihak yang mungkin berada di belakang layar.

Akan tetapi, sekali lagi, jangan menuduh tanpa bukti.

G. Apakah Ada Demo Bayaran?

Pertanyaan mengenai kemungkinan adanya peserta bayaran hampir selalu muncul dalam demonstrasi besar.

Tetapi harus dibedakan antara fakta dan dugaan.

Jika seseorang menerima uang transportasi atau konsumsi sebagai bagian dari mobilisasi organisasi, hal tersebut belum otomatis membuktikan bahwa seluruh demonstrasi adalah demo bayaran.

Sebaliknya, apabila terdapat bukti bahwa massa secara sistematis direkrut semata-mata untuk menciptakan jumlah massa tertentu dengan imbalan tertentu, maka hal tersebut perlu dikaji secara serius.

Karena itu, ukuran untuk menilai demonstrasi bukan hanya jumlah orang yang hadir.

Pertanyaan yang lebih penting adalah:

Siapa yang membiayai? Siapa koordinatornya? Apa tuntutannya? Bagaimana mekanisme mobilisasinya? Siapa yang menyusun narasinya? Dan siapa yang memperoleh keuntungan apabila tuntutan tersebut berhasil?

H. Jangan Mudah Terprovokasi

Menjelang aksi besar, media sosial biasanya menjadi medan kedua setelah jalan raya.

Narasi seperti "Indonesia akan kacau", "pemerintah akan jatuh", "akan terjadi kerusuhan besar", atau sebaliknya "semua demonstran adalah bayaran" dapat menyebar sangat cepat.

Bakesbangpol Jawa Timur bahkan mengimbau masyarakat agar tidak mudah terprovokasi isu di media sosial menjelang aksi 27 Agustus dan meminta masyarakat tidak langsung menyebarkan narasi yang belum jelas kebenarannya.

Masyarakat harus menggunakan prinsip:

lihat, dengar, periksa, kemudian percaya.

Jangan percaya hanya karena video menjadi viral.

Jangan percaya hanya karena seseorang mengaku sebagai tokoh.

Jangan pula menyebarkan informasi yang belum diverifikasi.

I. Pemerintah Juga Harus Berhati-Hati

Kewaspadaan bukan hanya tugas masyarakat.

Pemerintah juga harus berhati-hati menghadapi demonstrasi.

Jangan setiap kritik dianggap sebagai ancaman.

Jangan setiap massa dianggap sebagai musuh.

Jangan setiap tuntutan dianggap sebagai gerakan makar.

Dalam negara demokrasi, kritik adalah mekanisme koreksi.

Pemerintah justru dapat menggunakan demonstrasi sebagai sumber informasi mengenai persoalan yang belum terselesaikan.

Kepala Badan Komunikasi Pemerintah M. Qodari menyatakan bahwa penyampaian pendapat melalui demonstrasi merupakan bagian dari demokrasi dan hak masyarakat, selama dilakukan dalam koridor aturan yang berlaku.

J. DPR Harus Mendengar, Bukan Sekadar Melihat Massa

Demonstrasi di depan DPR sebenarnya memberikan pesan penting kepada lembaga legislatif.

DPR bukan hanya tempat membuat undang-undang, tetapi juga tempat masyarakat menyampaikan aspirasi.

Karena itu, respons terbaik bukan semata-mata pengamanan massa.

Respons terbaik adalah mendengar tuntutan, memeriksa substansinya, berdialog, kemudian memberikan jawaban yang jelas dan terukur.

Jika tuntutan benar, tindak lanjuti.

Jika tuntutan tidak dapat dilaksanakan, jelaskan alasannya.

Jika membutuhkan proses legislasi, jelaskan tahapan dan waktunya.

Demokrasi akan sehat apabila demonstrasi menghasilkan dialog dan kebijakan, bukan sekadar benturan.

K. Kesimpulan: Jangan Takut Demo, tetapi Waspadai Kepentingan di Baliknya

Demo 27 Agustus 2026 tidak dapat secara bertanggung jawab disebut sebagai satu jenis demonstrasi yang seluruhnya murni, rekayasa, bayaran, atau oposisi.

Informasi yang tersedia menunjukkan bahwa aksi tersebut melibatkan berbagai kelompok dengan tuntutan yang berbeda. Ada aspirasi mengenai RUU Perampasan Aset, pemberantasan korupsi, persoalan ekonomi, pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, demokrasi, persoalan daerah, dan bahkan dukungan terhadap program pemerintah.

Karena itu, masyarakat harus cerdas membaca demonstrasi.

Demo tidak selalu murni.

Demo tidak selalu rekayasa.

Demo tidak selalu bayaran.

Demo tidak selalu oposisi.

Demo juga tidak selalu pro-pemerintah.

Yang paling penting adalah melihat substansi tuntutan, aktor yang mengorganisasi, sumber pembiayaan, pola mobilisasi, narasi yang dibangun, dan pihak yang mendapatkan keuntungan politik dari gerakan tersebut.

Demokrasi membutuhkan kebebasan menyampaikan aspirasi, tetapi demokrasi juga membutuhkan kecerdasan membaca kepentingan.

Maka pesan untuk masyarakat adalah:

Jangan takut kepada demonstrasi. Jangan pula mudah terpancing oleh demonstrasi. Dengarkan aspirasinya, periksa faktanya, awasi siapa yang menungganginya, dan jangan biarkan kepentingan politik tertentu mengambil alih suara rakyat.

Pada akhirnya, yang harus menang bukan demonstrasi, bukan pemerintah, bukan oposisi, dan bukan kelompok kepentingan.

Yang harus menang adalah kepentingan rakyat dan kepentingan negara. (Obasa)

Portal Suara Academia hadir sebagai platform akademis berkualitas dengan artikel ilmiah, diskusi panel, dan ulasan buku oleh Profesional dan Akademisi terkemuka, dengan standar tinggi dan etika yang ketat.

TETAP SEMANGAT: ORANG LAIN BISA, KITA PASTI BISA

Berpikir, Berbuat, Bertindak, Berusaha, Berdoa, dan Bertawakal

Oleh: Basa Alim Tualeka (Aalim)

A. Semangat adalah Kekuatan untuk Memulai

Portal Suara Academia: Hidup adalah perjalanan. Dalam perjalanan itu ada keberhasilan dan kegagalan, ada kebahagiaan dan kesedihan, ada kemudahan dan kesulitan. Karena itu, manusia tidak boleh kehilangan semangat hanya karena menghadapi satu kegagalan atau beberapa persoalan.

Setiap hari adalah kesempatan baru. Ketika mata terbuka pada pagi hari, sesungguhnya Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk memperbaiki kehidupan.

Maka, mari kita awali hari dengan sebuah keyakinan:

Bismillah, semoga hari ini lebih baik daripada kemarin.

Kalimat tersebut bukan sekadar ucapan, tetapi harus menjadi tekad. Hari ini harus diisi dengan pikiran yang lebih baik, pekerjaan yang lebih baik, sikap yang lebih baik, ibadah yang lebih baik, dan hubungan yang lebih baik dengan sesama manusia.

B. Orang Lain Bisa, Kita Pasti Bisa

Sering kali kita melihat keberhasilan orang lain dan bertanya, “Mengapa dia bisa, sedangkan saya belum bisa?”

Pertanyaan itu sebenarnya dapat diarahkan menjadi energi positif.

Kalau orang lain bisa, kita juga bisa belajar untuk bisa.

Orang lain dapat berpikir, kita juga diberikan akal untuk berpikir. Orang lain dapat belajar, kita juga dapat belajar. Orang lain dapat bekerja keras, kita juga dapat bekerja keras. Orang lain dapat membangun usaha, organisasi, karier, dan prestasi, kita juga memiliki kesempatan untuk melakukan hal yang sama sesuai kemampuan dan jalan hidup kita.

Tentu setiap manusia mempunyai kondisi yang berbeda. Kita tidak harus menjadi seperti orang lain. Yang harus kita lakukan adalah menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri.

Keberhasilan orang lain bukan ancaman bagi kita. Keberhasilan mereka seharusnya menjadi bukti bahwa kerja keras, ilmu, keberanian, ketekunan, dan doa dapat menghasilkan perubahan.

C. Manusia Diberi Akal untuk Berpikir

Manusia memiliki kelebihan berupa akal dan kemampuan berpikir. Karena itu, kehidupan harus dimulai dari pikiran yang sehat, positif, kritis, kreatif, dan konstruktif.

Berpikir adalah awal dari tindakan.

Sebelum seseorang membangun rumah, ia berpikir dan membuat rancangan. Sebelum seseorang menjalankan usaha, ia menyusun rencana. Sebelum seseorang mencapai cita-cita, ia harus membayangkan tujuan dan menentukan jalan untuk mencapainya.

Namun berpikir saja tidak cukup.

Pikiran harus melahirkan rencana, rencana harus melahirkan tindakan, dan tindakan harus dilakukan secara konsisten.

Orang yang hanya berpikir tetapi tidak bertindak akan berhenti pada angan-angan. Sebaliknya, orang yang bertindak tanpa berpikir dapat mengambil keputusan secara gegabah.

Karena itu, berpikirlah dengan baik sebelum bertindak, dan bertindaklah setelah memiliki pertimbangan yang matang.

D. Berbuat adalah Bukti dari Pikiran

Kebaikan tidak cukup hanya dipikirkan. Kebaikan harus diwujudkan.

Kita boleh mempunyai keinginan membantu orang lain, tetapi bantuan itu baru memiliki makna ketika benar-benar dilakukan. Kita boleh ingin menjadi orang sukses, tetapi kesuksesan membutuhkan usaha. Kita boleh ingin menjadi orang berilmu, tetapi ilmu harus dicari melalui proses belajar.

Dalam kehidupan, berlaku prinsip sederhana:

Pikirkan yang baik, katakan yang baik, kerjakan yang baik, dan pertahankan kebaikan itu.

Jangan takut memulai dari hal kecil. Banyak keberhasilan besar dimulai dari langkah yang sederhana.

Satu halaman yang dibaca setiap hari dapat menambah ilmu. Satu langkah setiap hari dapat membawa kita semakin dekat kepada tujuan. Satu kebaikan yang dilakukan dengan ikhlas dapat menjadi awal dari kebaikan-kebaikan berikutnya.

E. Bertindak dan Jangan Takut Gagal

Kegagalan adalah bagian dari perjalanan kehidupan.

Tidak ada manusia yang selalu berhasil dalam setiap usaha. Bahkan orang-orang yang hari ini terlihat sukses pernah mengalami kegagalan, penolakan, kesalahan, dan masa-masa sulit.

Karena itu, jangan menjadikan kegagalan sebagai alasan untuk berhenti.

Kegagalan harus menjadi bahan evaluasi.

Jika strategi pertama gagal, perbaiki strategi. Jika cara pertama tidak berhasil, cari cara lain. Jika kita belum memiliki kemampuan, belajar. Jika belum memiliki pengalaman, cari pengalaman.

Yang berbahaya bukan kegagalan, tetapi berhenti berusaha karena takut gagal.

Orang yang tidak pernah mencoba memang mungkin tidak pernah gagal. Tetapi ia juga tidak akan mengetahui sejauh mana kemampuan dirinya.

F. Allah Mengajarkan Perubahan

Al-Qur'an memberikan prinsip penting tentang perubahan kehidupan:

“Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum hingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka.” (QS. Ar-Ra'd: 11)

Ayat ini mengajarkan bahwa perubahan membutuhkan usaha manusia. Kita tidak boleh hanya menunggu keadaan berubah tanpa melakukan sesuatu.

Kalau ingin kehidupan lebih baik, kita harus memperbaiki diri.

Kalau ingin pekerjaan lebih baik, kita harus meningkatkan kemampuan.

Kalau ingin pendidikan lebih baik, kita harus meningkatkan kualitas belajar.

Kalau ingin organisasi lebih baik, kita harus memperbaiki tata kelola.

Kalau ingin masyarakat lebih baik, kita harus ikut mengambil bagian dalam perubahan.

Dengan demikian, doa dan ikhtiar harus berjalan bersama.

G. Kebaikan di Atas Kebaikan

Kita berharap bukan hanya mendapatkan satu kebaikan, tetapi kebaikan di atas kebaikan.

Semoga setelah kesulitan datang kemudahan. Setelah kemudahan datang keberkahan. Setelah keberhasilan datang manfaat. Setelah mendapatkan manfaat, kita mampu memberikan manfaat kepada orang lain.

Kebaikan yang paling indah adalah kebaikan yang melahirkan kebaikan berikutnya.

Kita berhasil bukan hanya untuk diri sendiri. Kita mendapatkan ilmu agar dapat dibagikan. Kita mendapatkan rezeki agar dapat memberi manfaat. Kita mendapatkan jabatan agar dapat menjalankan amanah. Kita mendapatkan kekuasaan agar dapat melayani, bukan semata-mata dilayani.

Kehidupan menjadi bermakna ketika keberadaan kita memberikan manfaat kepada orang lain.

H. Bismillah, Hari Ini Lebih Baik dari Kemarin

Mari kita menjadikan kalimat ini sebagai prinsip kehidupan:

“Bismillah, semoga hari ini lebih baik dari kemarin.”

Jika kemarin kita kurang disiplin, hari ini kita perbaiki.

Jika kemarin kita terlalu banyak mengeluh, hari ini kita lebih banyak bersyukur.

Jika kemarin kita melakukan kesalahan, hari ini kita belajar.

Jika kemarin kita gagal, hari ini kita bangkit.

Jika kemarin kita belum berhasil, hari ini kita mencoba lagi.

Tidak perlu menunggu tahun depan untuk berubah. Tidak perlu menunggu keadaan sempurna. Perubahan dapat dimulai sekarang, dari diri sendiri.

I. Bersama Kesulitan Ada Kemudahan

Allah SWT memberikan penguatan yang sangat indah dalam QS. Al-Insyirah ayat 5–6:

“Maka, sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan.”

Ayat tersebut bahkan diulang dua kali. Pesannya jelas: manusia tidak boleh kehilangan harapan ketika menghadapi kesulitan.

Kesulitan bukan seluruh cerita kehidupan. Di balik kesulitan terdapat peluang untuk belajar, tumbuh, menjadi lebih kuat, dan menemukan jalan keluar.

Karena itu, ketika hidup sedang sulit, jangan berkata:

“Saya tidak bisa.”

Ubahlah menjadi:

“Saya akan mencari jalan agar bisa.”

Ketika menghadapi masalah, jangan hanya bertanya:

“Mengapa ini terjadi kepada saya?”

Tetapi bertanyalah:

“Apa yang dapat saya pelajari dan apa yang dapat saya lakukan?”

Perubahan cara berpikir dapat melahirkan perubahan tindakan.

J. Berusaha dan Berdoa

Dalam kehidupan seorang muslim, usaha dan doa tidak boleh dipisahkan.

Kita harus bekerja keras seolah-olah keberhasilan bergantung pada usaha kita, tetapi juga berdoa dan bertawakal karena hasil akhir berada dalam ketentuan Allah.

Berdoa tanpa usaha dapat membuat seseorang terjebak dalam penantian. Sebaliknya, usaha tanpa doa dapat membuat manusia lupa bahwa dirinya memiliki keterbatasan.

Maka:

Berusaha dengan sungguh-sungguh.

Berdoa dengan penuh keyakinan.

Bertawakal dengan penuh keikhlasan.

Surah Al-Insyirah juga memberikan pesan agar setelah menyelesaikan suatu pekerjaan, manusia terus bersungguh-sungguh dalam pekerjaan kebajikan berikutnya dan hanya kepada Allah berharap.

Artinya, keberhasilan satu pekerjaan bukan alasan untuk berhenti. Setelah satu kebaikan selesai, lanjutkan dengan kebaikan lainnya.

K. Jangan Berhenti Berdoa

Ada kalanya doa kita belum mendapatkan jawaban seperti yang kita harapkan. Jangan langsung menganggap doa itu sia-sia.

Manusia hanya mengetahui apa yang diinginkannya, sedangkan Allah mengetahui apa yang terbaik baginya.

Karena itu, tetaplah berdoa.

Berdoalah untuk keluarga. Berdoalah untuk pekerjaan. Berdoalah untuk pendidikan. Berdoalah untuk kesehatan, keselamatan, keberkahan rezeki, kedamaian, dan masa depan.

Namun jangan lupa: doa harus disertai kesungguhan untuk melakukan apa yang menjadi bagian tanggung jawab kita.

Doa membuka harapan, usaha membuka jalan, dan tawakal memberikan ketenangan hati.

L. Kita Pasti Bisa

“Kita pasti bisa” bukan berarti semua keinginan akan tercapai dengan mudah dan segera. Maknanya adalah kita tidak menyerah sebelum berusaha dengan sungguh-sungguh.

Kita pasti bisa belajar.

Kita pasti bisa berubah.

Kita pasti bisa memperbaiki kesalahan.

Kita pasti bisa bangkit.

Kita pasti bisa berbuat baik.

Kita pasti bisa menjadi lebih bermanfaat.

Dan dengan pertolongan Allah, kita dapat mencapai sesuatu yang hari ini mungkin masih terlihat jauh.

Yang penting adalah jangan berhenti bergerak.

Sedikit demi sedikit.

Hari demi hari.

Langkah demi langkah.

Doa demi doa.

Kebaikan demi kebaikan.

M. Penutup: Tetap Semangat dan Jangan Menyerah

Pada akhirnya, kehidupan adalah perjuangan. Tidak semua jalan akan mudah. Tidak semua keinginan langsung menjadi kenyataan. Tidak semua usaha menghasilkan sesuai harapan.

Tetapi selama kita masih memiliki kesempatan, jangan menyerah.

Orang lain bisa, kita pasti bisa.

Orang lain berpikir, kita juga bisa berpikir.

Orang lain berbuat, kita juga bisa berbuat.

Orang lain bertindak, kita juga bisa bertindak.

Orang lain berusaha, kita juga bisa berusaha.

Orang lain berdoa, kita juga harus berdoa.

Mari kita mulai hari ini dengan Bismillah.

Semoga hari ini lebih baik daripada kemarin. Semoga esok lebih baik daripada hari ini. Semoga setiap usaha menjadi jalan menuju keberhasilan. Semoga setiap kesulitan diberikan kemudahan. Semoga setiap doa mendapatkan jawaban terbaik. Semoga rezeki kita berkah, ilmu kita bermanfaat, langkah kita dimudahkan, dan kehidupan kita dipenuhi kebaikan.

Semoga ada kebaikan di atas kebaikan.

Ya Allah, kuatkan hati kami ketika menghadapi kesulitan. Berikan kami kemampuan untuk berpikir dengan baik, berbuat dengan benar, dan bertindak dengan bijaksana. Berikan kami kekuatan untuk terus berusaha dan keteguhan untuk terus berdoa. Jika jalan kami belum terbuka, tunjukkan jalan yang terbaik. Jika usaha kami belum berhasil, berikan kesabaran untuk memperbaikinya. Jika doa kami belum terkabul, berikan kami keteguhan untuk tetap percaya kepada-Mu.

Bismillah. Kita berusaha dan kita berdoa. Semoga Allah SWT mengabulkan doa-doa kita, memberikan yang terbaik bagi kita, keluarga kita, masyarakat, bangsa, dan negara.

Tetap semangat. Jangan menyerah. Terus berpikir, terus berbuat, terus bertindak, terus berusaha, dan terus berdoa.

Orang lain bisa, kita pasti bisa.

Aamiin Ya Rabbal ‘Alamin.

Oleh: Basa Alim Tualeka (Aalim)

Portal Suara Academia hadir sebagai platform akademis berkualitas dengan artikel ilmiah, diskusi panel, dan ulasan buku oleh Profesional dan Akademisi terkemuka, dengan standar tinggi dan etika yang ketat.

ORASI ILMIAH : KEBIJAKAN PRO-RAKYAT PRABOWO : ANTARA KESEJAHTERAAN RAKYAT DAN PERTARUNGAN ELEKTORAL

Ketika MBG, Koperasi Desa Merah Putih, Rumah Nelayan dan Harga Gabah Menjadi Arena Politik

(Disampaikan pada Yudisium Semester Genap 2025-2026 FISIP Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, Kamis 20 Agustus 2026) 

Oleh: Dr. Drs. Basa Alim Tualeka, M.Si.

Pendahuluan

Portal Suara Academia: Sejumlah kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto sejak 2025–2026 menunjukkan orientasi yang kuat pada program populis dan pemberdayaan ekonomi rakyat. Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP), pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih, perlindungan harga gabah petani, serta berbagai kebijakan pangan dan nelayan ditempatkan sebagai instrumen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah, misalnya, mempertahankan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah kering panen pada Rp6.500/kg melalui Inpres Nomor 4 Tahun 2026. Kebijakan tersebut diarahkan untuk melindungi petani sekaligus menjaga cadangan beras nasional.

Di sektor nelayan, pemerintah juga mengembangkan Kampung Nelayan Merah Putih untuk memperkuat posisi tawar nelayan dan rantai usaha perikanan.

Secara politik, kebijakan semacam itu tentu mempunyai dua dimensi: dimensi kebijakan publik dan dimensi politik elektoral.

Keduanya tidak selalu harus dipertentangkan. Pemerintah yang berhasil membuat rakyat sejahtera hampir pasti memperoleh keuntungan politik. Namun, persoalan muncul apabila kebijakan publik semata-mata dipersepsikan sebagai alat membangun elektabilitas partai atau kekuatan politik tertentu.

1. Kebijakan Pro-Rakyat Memang Mempunyai Konsekuensi Politik

Dalam politik demokratis, tidak ada kebijakan pemerintah yang sepenuhnya bebas dari konsekuensi politik.

Ketika pemerintah berhasil:

• meningkatkan pendapatan petani;
• memberikan makanan bergizi kepada anak-anak;
• memperkuat ekonomi desa;
• meningkatkan kesejahteraan nelayan;
• menciptakan lapangan kerja;
• menjaga harga pangan;
• memperkuat koperasi;
• dan meningkatkan daya beli masyarakat,

maka tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah secara logis dapat meningkat.

Dengan demikian, keuntungan elektoral merupakan konsekuensi politik yang wajar dari keberhasilan pemerintahan, tetapi berbeda dengan mengatakan bahwa setiap kebijakan dibuat semata-mata demi kepentingan elektoral.

Ini merupakan garis batas yang penting.

2. MBG sebagai Kebijakan Sosial dan Politik

MBG merupakan salah satu program paling menonjol dari pemerintahan Prabowo.

Program ini bukan hanya menyangkut makanan bagi peserta didik, tetapi berpotensi membentuk rantai ekonomi baru: 

petani → peternak → nelayan → koperasi → UMKM → dapur pelayanan → sekolah → masyarakat.

Karena itu, apabila dikelola secara transparan dan efisien, MBG dapat menjadi instrumen redistribusi ekonomi dari anggaran negara menuju masyarakat bawah.

Presiden Prabowo sendiri menegaskan komitmen untuk melanjutkan MBG meskipun program tersebut masih menghadapi berbagai kekurangan.

Secara politik, program yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat tentu mempunyai daya elektoral. Tetapi justru karena itulah pengelolaannya harus semakin transparan.

Program rakyat harus menjadi milik rakyat, bukan milik partai.

3. KDMP: Jangan Sampai Menjadi Mesin Politik Desa

Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih mempunyai potensi strategis karena ditempatkan sebagai bagian dari infrastruktur ekonomi desa.

Pemerintah juga mengaitkan koperasi tersebut dengan rantai pasok pangan dan MBG, sehingga koperasi dapat berfungsi sebagai penghubung antara produksi masyarakat dengan kebutuhan program pemerintah.

Namun terdapat risiko politik yang harus diantisipasi.

Jangan sampai koperasi desa berubah menjadi:

koperasi pemerintah → koperasi penguasa → koperasi partai.

Koperasi harus tetap menjadi milik dan instrumen ekonomi masyarakat.

Pengurusnya harus profesional, transparan, akuntabel dan tidak boleh dijadikan alat mobilisasi politik.

4. Kebijakan Harga Gabah Rp6.500: Petani Harus Menjadi Pemenang

Kebijakan HPP gabah Rp6.500/kg merupakan contoh konkret intervensi pemerintah untuk memberikan perlindungan kepada petani.

Pemerintah menetapkan harga tersebut untuk gabah kering panen dan mempertahankannya pada 2026. Bahkan kebijakan pembelian any quality ditujukan agar petani tidak dirugikan oleh mekanisme rafaksi yang dapat menekan harga di tingkat petani.

Secara politik, kebijakan ini jelas mempunyai daya tarik besar bagi masyarakat pedesaan.

Tetapi ukuran keberhasilannya bukan berapa persen elektabilitas partai meningkat.

Ukuran keberhasilannya adalah:

• Apakah pendapatan bersih petani meningkat?
• Apakah biaya produksi turun?
• Apakah petani memperoleh kepastian pasar?
• Apakah regenerasi petani terjadi?

Jika jawabannya ya, maka kebijakan tersebut mempunyai legitimasi substantif.

5. Rumah dan Kampung Nelayan: Politik Kesejahteraan

Nelayan merupakan kelompok masyarakat yang secara ekonomi sering mempunyai posisi tawar lemah.

Karena itu, pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih dan kebijakan pendukung sektor perikanan dapat menjadi bagian dari strategi memperkuat ekonomi pesisir.

Pada Juli 2026, Presiden Prabowo juga memberikan arahan mengenai harga khusus BBM bagi pengusaha nelayan kapal 30–200 GT untuk membantu daya saing sektor perikanan.

Kebijakan tersebut memperlihatkan bahwa sektor nelayan mulai ditempatkan sebagai bagian penting dalam strategi ekonomi nasional.

6. Apakah Semua Ini untuk Menaikkan Elektabilitas Gerindra?

Pertanyaan tersebut sah dalam kajian politik, tetapi harus dijawab secara akademis dan berdasarkan data.

Tidak tepat apabila langsung menyimpulkan bahwa seluruh kebijakan tersebut dibuat semata-mata untuk menaikkan elektabilitas Partai Gerindra tanpa bukti mengenai motif pembuat kebijakan.

Begitu pula angka 26,6% elektabilitas Gerindra perlu disebutkan hanya apabila jelas sumber surveinya, tanggal surveinya, metode, jumlah responden dan pertanyaan yang digunakan.

Data survei yang tersedia justru menunjukkan bahwa dinamika elektoral Prabowo masih sangat berubah-ubah. Misalnya, survei SMRC Juli 2026 yang diberitakan Katadata mencatat dukungan terhadap Prabowo dalam simulasi semi-terbuka sebesar 14,5%, turun dari 34,9% pada November 2025.

Artinya, klaim mengenai elektabilitas 26,6% tidak boleh diperlakukan sebagai fakta umum tanpa menyebut sumber surveinya.

7. Potensi Konflik di Internal Koalisi

Keberhasilan suatu program pemerintah juga dapat menciptakan persoalan politik baru.

Partai-partai pendukung pemerintah mempunyai kepentingan politik masing-masing. Mereka dapat mendukung kebijakan Presiden, tetapi pada saat bersamaan berusaha menjaga identitas, basis massa dan kepentingan elektoral partainya sendiri.

Di sinilah muncul potensi kompetisi di dalam koalisi.

Jika satu partai dianggap terlalu dominan memanfaatkan keberhasilan pemerintah, partai lain dapat merasa kehilangan ruang politik.

Karena itu, diperlukan komunikasi politik yang sehat:

keberhasilan Presiden adalah keberhasilan pemerintahan, bukan monopoli satu partai.

8. Benarkah Ada Upaya Menggagalkan Program Melalui "Orang Lain"?

Tuduhan bahwa kelompok tertentu menggunakan orang lain, jaringan lain atau kelompok masyarakat untuk melakukan protes dan menggagalkan program pemerintah merupakan klaim serius yang memerlukan bukti.

Dalam demokrasi, kritik, demonstrasi, gugatan hukum dan penolakan terhadap kebijakan pemerintah adalah hak yang sah selama dilakukan secara damai dan sesuai hukum.

Karena itu harus dibedakan antara:

kritik politik yang sah

dengan

operasi politik untuk menggagalkan program pemerintah.

Yang kedua membutuhkan bukti, misalnya komunikasi, koordinasi, pendanaan, instruksi, struktur jaringan atau fakta lain yang dapat diverifikasi.

Tanpa bukti tersebut, lebih tepat menyebutnya sebagai dugaan atau hipotesis politik, bukan fakta.

9. Oposisi Tetap Mempunyai Hak Mengkritik

Pemerintahan yang kuat tidak berarti pemerintahan yang bebas kritik.

Justru program besar seperti MBG, KDMP dan pembangunan ekonomi desa membutuhkan pengawasan masyarakat, DPR, media, akademisi dan organisasi masyarakat sipil.

Kritik terhadap:

• anggaran;
• kualitas makanan;
• distribusi;
• konflik kepentingan;
• pengadaan;
• transparansi;
• efektivitas;
• dan potensi korupsi

tidak boleh otomatis dianggap sebagai usaha menggagalkan program Presiden.

Kritik yang benar justru dapat menyelamatkan program pemerintah dari kegagalan.

10. Pemerintah Harus Memisahkan Negara dan Partai

Ini adalah prinsip paling penting.

Program negara harus mempunyai identitas:

NEGARA → RAKYAT → KESEJAHTERAAN.

Bukan:

NEGARA → PEMERINTAH → PARTAI → ELEKTABILITAS.

Jika program pemerintah terlalu kuat dikaitkan dengan satu partai, maka ketika terjadi masalah, masyarakat dapat menganggap kegagalan program sebagai kegagalan partai.

Sebaliknya, jika keberhasilan program diklaim sebagai keberhasilan seluruh negara, maka legitimasi pemerintah akan lebih kuat.

11. Strategi Politik yang Paling Cerdas

Jika Presiden Prabowo ingin program-programnya berhasil sekaligus memperoleh keuntungan politik secara alami, strategi terbaik bukanlah memobilisasi propaganda politik.

Strategi terbaik adalah:

1. Pastikan program tepat sasaran.
2. 2Buka anggaran dan pengadaan secara transparan.
3. Libatkan masyarakat lokal.
4. Libatkan seluruh partai pendukung secara proporsional.
5. Berikan ruang kritik kepada oposisi.
6. Perkuat pengawasan independen.
7. Ukur dampak program dengan indikator yang objektif.
8. Pisahkan branding program negara dari branding partai.
9. Tindak tegas korupsi dan konflik kepentingan.
10. Biarkan rakyat sendiri yang memberikan penilaian politik.

Dengan demikian, elektabilitas tidak perlu "dikejar".

Jika rakyat merasakan manfaat, elektabilitas akan mengikuti.

Kesimpulan

Kebijakan Presiden Prabowo mengenai MBG, KDMP, perlindungan harga gabah, pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih dan berbagai kebijakan ekonomi kerakyatan mempunyai dimensi kesejahteraan sekaligus konsekuensi politik.

Tidak salah apabila keberhasilan kebijakan pemerintah menghasilkan keuntungan elektoral. Dalam demokrasi, kinerja pemerintahan memang dapat diterjemahkan menjadi kepercayaan politik masyarakat.

Namun, harus dijaga agar program negara tidak berubah menjadi instrumen kepentingan satu partai.

Sebaliknya, kritik dan protes dari partai pendukung maupun kelompok oposisi juga tidak boleh otomatis dianggap sebagai operasi untuk menggagalkan program pemerintah. Setiap tuduhan mengenai penggunaan "orang lain" atau "jaringan lain" harus dibuktikan secara objektif.

Pada akhirnya, pertarungan politik yang sehat bukanlah:

siapa yang paling berhasil mengklaim program pemerintah,

melainkan:

siapa yang paling mampu menghadirkan negara yang membuat rakyat petani, nelayan, pekerja, pelaku UMKM, anak-anak sekolah dan masyarakat desa hidup lebih sejahtera.

Karena ukuran tertinggi keberhasilan politik bukanlah elektabilitas partai, melainkan kesejahteraan rakyat dan kepercayaan masyarakat kepada negara.

Politik yang pro-rakyat tidak perlu banyak dikampanyekan. Jika rakyat benar-benar merasakan manfaatnya, rakyat sendiri yang akan menjadi saksi, penilai, sekaligus pemberi legitimasi. (Obasa)

Portal Suara Academia hadir sebagai platform akademis berkualitas dengan artikel ilmiah, diskusi panel, dan ulasan buku oleh Profesional dan Akademisi terkemuka, dengan standar tinggi dan etika yang ketat.